Jakarta-Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai mayoritas produksi garam dari dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan pengusaha di industri makanan dan minuman lokal.  Sementara itu, Menteri Susi Pudjiastuti pernah menyatakan, impor garam sebanyak 3,7 juta ton tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

NERACA

Menurut Ketua Gapmmi, Adhi S. Lukman mengungkapkan, mayoritas garam dari dalam negeri memiliki kadar air tinggi sebesar 4%-5%. Sementara, kadar air yang dibutuhkan maksimal hanya 0,5%. "Itu (kadar air 4%-5%) tidak bisa kami pakai, kami hanya bisa pakai sebagian kecil garam (yang memiliki kadar air 0,5%),” ujarnya, Rabu (31/1).

Karena itu, Adhi mendesak pemerintah untuk mengimpor garam dengan kadar air maksimal 0,5% sebanyak 535 ribu ton untuk tahun ini untuk industri makanan dan minuman (mamin). Namun, pemerintah hanya menyetujui impor garam bagi industri tersebut sebanyak 460 ribu ton. "Dengan asumsi sebagian bisa menyerap garam dari dalam negeri," ujarnya.

Adhi meminta pemerintah untuk memastikan dan menjaga mutu produksi garam dari petani dalam negeri. Pasalnya, industri mamin sangat bergantung dengan garam sebagai bahan baku. "Stok garam saat ini hanya tinggal 87 ribu ton, industri pangan di Indonesia kalau tidak ada garam tidak bisa gerak," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton guna menutup kebutuhan industri dalam negeri. Nantinya, seluruh impor garam tersebut akan diterima oleh lebih dari 100 perusahaan yang bergerak di sektor petrokimia, kaca, lensa, dan mamin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, stok impor garam industri tidak akan digelontorkan secara sekaligus. Pemberian garam impor industri akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan penyerapan industri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, impor garam sebanyak 3,7 juta ton tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Impor sekarang tidak mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KKP," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Senin (23/11).

Susi mengatakan, pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi impor garam sebanyak 2,17 juta ton. Rekomendasi tersebut, menurut Susi, telah melalui hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, yang menyebut hasil produksi petani garam selama ini sudah cukup baik.

Dia pun menuturkan, kenaikan harga garam bagi hasil produksi domestik, akan menguntungkan bagi petani garam nasional. Susi meminta, DPR untuk turut memperhatikan permasalahan harga garam terhadap kesejahteraan petani garam.

Pada kesempatan yang sama, Susi juga mewacanakan produksi garam di berbagai daerah sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Perdagangan. Pasalnya, Susi mengaku sudah mengeluarkan kebijakan dan bantuan pada petani garam, tetapi peroalan tata niaga garam di dalam negeri masih belum juga kondusif dan kerap sulit dijalankan.

Dia mencontohkan, jaringan transportasi dan konektivitas komoditas garam yang dinilai mahal, tetapi sulit ditangani, karena di luar kapasitas pihaknya. Dia juga menginginkan, agar impor garam nonindustri hanya dilakukan oleh PT Garam, sehingga impor garam konsumsi tak seenaknya masuk begitu saja.

Pemerintah sebelumnya siap mengimpor 3,7 juta ton garam industri untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dilakukan agar industri mampu membuat perencanaan yang baik guna mendorong ekspansi bisnis.

Darmin mengatakan permintaan impor garam industri disampaikan Kementerian Perindustrian mengingat garam industri tidak diproduksi di dalam negeri. Padahal, komoditas ini dibutuhkan untuk mendorong produksi.

Menurut Darmin, angka impor 3,7 juta ton sudah disesuaikan dengan kebutuhan garam industri per tahun, sehingga apabila Kementerian Perdagangan dalam setahun ini ingin melakukan impor, tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mafia Impor Garam

Secara terpisah, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal kartel dalam impor garam di Indonesia harus ditelusuri secara lebih serius.

Sekjen KIARA Susan Herawati mengatakan hal ini penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga garam lokal dan membunuh usaha para petambak garam di Indonesia yang saat ini berjumlah lebih dari 21 ribu orang.

“Selain itu, impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Negeri Kangguru yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan baru-baru ini jelas-jelas mengangkangi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” ujarnya beberapa waktu lalu di Jakarta.  

Susan menilai, melalui UU No. 7 Tahun 2016, pemerintah seharusnya memiliki political will untuk menghentikan impor garam karena praktik ini berlangsung sejak lama.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, setidaknya sejak tahun 1990, impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton lebih dengan total nilai US$16,97 juta. "Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca," ujarnya.  

Untuk mempermudah impor garam, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Indonesia telah menerbitkan setidaknya sembilan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sejak 2004.

Meski ada revisi dari tahun ke tahun, semangat Peraturan atau keputusan ini adalah memberikan kemudahan, legitimasi dan legalisasi terhadap praktik impor selama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Kemendag.

Selama ini, terdapat sejumlah perusahaan impor telah diberikan kemudahan izin impor oleh Kemendag, yaitu PT Garam Persero, PT Susanti Megah, PT Garindo Sejahtera Abadi, PT Unicem Candi Indonesia, PT Sumatraco Langgeng Makmur, PT Budiono Madura Bangun Persada, PT Elitstar Prima Jaya, PT Sumatraco Langgeng Abadi, PT Sumatera Palm Jaya, PT Surya Mandiri Utama, PT Graha Reksa Manunggal, PT Saltindo Perkasa, PT Pagarin Anugerah Sejahtera, PT Mitratani Dua Tujuh, PT Otsuka Indonesia dan PT Pabrik Tjiwi Kimia.

Susan menyatakan, sudah waktunya pemerintah, dalam hal ini Presiden Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk menghentikan impor garam, salah satunya dapat dimulai dengan memberantas mafia impor di dalam lembaga negara yang terindikasi terlibat permainan dengan sejumlah perusahaan impor tersebut.  

Menurut dia, jika tak ada ketegasan, maka bukan tidak mustahil negeri ini akan terus menjadi permainan keuntungan mafia-mafia tersebut. Akhirnya, Indonesia tak mampu mencapai swasembada garam. “Garam bukan hanya jenis pangan tertentu. Ia adalah jati diri dan simbol kedaulatan pangan Indonenesia,” tegas Susan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan sudah menyetujui izin impor garam dengan total mencapai 75 ribu ton. Enggar menyebut stok ini tidak hanya untuk kebutuhan garam konsumsi, namun juga untuk kebutuhan industri.

Menurut Mendag, impor garam dirasa perlu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Jumlah impor ini, disebutnya hanya untuk tahap awal. Sebab, kalangan industri juga banyak yang membutuhkan, seperti industri kaca dan kertas. Nantinya, penugasan impor ini akan diberikan kepada perusahaan pelat merah PT Garam (Persero).

"Jadi hari Jumat lalu saya undang Bareskrim, Dirjen KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Dirjen Daglu (Perdagangan Luar Negeri) yang menyatakan bahwa kami siap rekomendasi untuk impor garam konsumsi kepada PT Garam sebesar 75 ribu ton," ujarnya.

Prediksi Tumbuh 10%

Gapmmi  optimistis tahun politik akan membawa berkah bagi industri makanan dan minuman (mamin). Maka itu, asosiasi mengestimasi industri mamin dapat tumbuh 10% pada 2018. Menurut Adhi, tahun politik akan membuat jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017. Artinya, tingkat konsumsi masyarakat pun akan meningkat tahun ini. "Pemerintah juga sudah menyatakan uang beredar diperkirakan lebih banyak 5% dari rata-rata tahunan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pesta demokrasi akan kembali terjadi pada tahun ini, di mana 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bakal berlangsung pada pertengahan tahun 2018. "Pemerintah juga perlu memastikan pilkada berlangsung aman dan damai," tutur dia.

Namun, hal tersebut bukan satu-satunya faktor pendorong bagi industri mamin. Adhi melanjutkan, indikator lainnya berasal dari kebijakan pemerintah berupa Peraturan Menteri Pertanian nomor 38/2017 mengenai rekomendasi impor produk hortikultura.

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 91/2017 terkait Ketentuan Impor Produk Kehutanan. Kedua aturan ini merupakan kemudahan bagi pengusaha di industri mamin dalam memperoleh impor bahan baku produksi dan kemasan. "Kami juga melihat Presiden Jokowi sangat serius mewujudkan iklim usaha yang kondusif," ujar Adhi.

Sayangnya, Adhi berpendapat, masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi industri mamin sepanjang tahun 2018. Dia menjabarkan, beberapa tantangan itu meliputi kebijakan ketersediaan bahan baku industri mamin seperti garam, gula, daging sapi, dan susu.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri mamin tumbuh 9,46% pada kuartal III-2017. Namun, bila diakumulasi dari awal tahun 2017 hingga akhir September 2017 rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,24%. bari/mohar/fba