Presiden Perintahkan Mendag Evaluasi Kinerja Ekspor

NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyindir dan menyebut ada yang salah dengan ekspor Indonesia yang masih kalah dengan negara tetangga di ASEAN. Presiden menyebut ekspor Indonesia pada 2017 mencapai 145 miliar dolar AS masih kalah dengan Thailand yang mencapai 231 miliar dolar As, Malaysia 184 miliar dolar dan Vietnam yang mencapai 160 miliar dolar.

"Negara sebesar ini kalah dengan Thailand. Dengan resources dan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru dan harus ada yang diubah," kata Presiden saat pidato pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/1).

Menurut Presiden, ini semua tanggung jawab Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor Indonesia. "Ini tanggung jawab saudara sekalian," kata Jokowi. Presiden menyebut ada kekeliruan yang harus dibenahi sehingga ekspor Indonesia tidak kalah dengan negara-negara tetangga yang jumlah penduduk dan sumber dayanya masih dibawah Indonesia.

Jokowi juga menyebut Indonesia terlalu monoton dan mengurus pasar tradisional saja dan tidak mau membuka pasar baru. "Kita ngak lihat Pakistan yang penduduknya 270 juta dibiarkan dan tidak diurus. Bangladesh misalnya penduduknya tidak kecil, 160 juta ini pasar besar meski sudah surplus tapi angkanya terlalu kecil. Afrika tidak pernah kita tengok, bahkan ada expo di sana kita tidak ikut. Kesalahan seperti ini yang rutin dan tidak pernah diperbaiki," ungkap Presiden.

Jokowi perintahkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia. "Setelah pembukaan (Raker) tolong Pak Menteri secara detil dievaluasi dan apa yang harus dilakukan. Jangan raker tapi tidak memunculkan sesuatu yang baru dan tidak memunculkan ide baru, gagasan baru agar kita bisa bersaing dengan negara lain," kata dia, disalin dari laman Antara.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kinerja ekspor Indonesia pada 2017 mencapai 168,7 miliar dolar AS. Kinerja ekspor 2017 ini mengalami kenaikan 19,8 persen tahun ke tahun (YoY) atau jauh melampaui target yang ditetapkan sebelumnya 5,6 persen.

Menurut Enggartiasto, peningkatan ekspor ini didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 15,8 persen yoy dan ekspor Migas sebesar 20,1 persen. Mendag mengungkapkan pihaknya telah melakukan strategi peningkatan ekspor dan juga melakukan reorientasi tugas para pejabat perwakilan perdagangan di luar negeri. "Bukan hanya sebagai goverment agen tapi juga bisnis agen dan marketing agen," kata Enggar.

Terkait perluasana pasar non tradisional, kata Enggar, pihaknya telah melakukan misi dagang ke Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, Rusia, dann Chilli dengan total transaksi lebih dari 264,7 juta dolar atau lebih dari 3,57 triliun rupiah. "Nilai ekspor non migas ke pasar non tradisional seperti Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia Selatan juga tumbuh positif pada tahun 2017," tuturnya.

Secara terpisah, Lembaga swadaya masyarakat Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai kebijakan kerja sama perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah justru meningkatkan ketergantungan terhadap produk-produk impor.

"Fakta menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil oleh Indonesia tidak mendorong terjadinya 'trade diversion', tetapi semakin mengarah kepada 'trade creation' yang meningkatkan ketergantungan produk impor sebagai substitusi produk lokal yang dianggap mahal dan tidak kompetitif," kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti.

Trade diversion adalah pengalihan perdagangan dari negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian perdagangan tapi lebih efisien, ke negara yang ikut serta dalam perjanjian walau kurang efisien. Sementara itu, trade creation adalah penggantian produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain.

Menurut Rachmi, tidak adanya trade diversion diindikasikan dengan masih rendahnya pemanfaatan Preferential Free Trade Agreement (FTA). Dari beberapa perdagangan bebas yang telah ditandatangani, Indonesia belum juga dapat memanfaatkannya secara maksimal. munib

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…