NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pembangunan infrastruktur penting dalam mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan (MDGs) untuk menyediakan sarana dan prasarana dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (30/1) mengemukakan ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yaitu, inovasi, inklusif, integrasi dan infrastruktur.

"Pembiayaan sustainable development saat ini juga kami arahkan melalui pasar modal dengan dikeluarkannya regulasi yang mendorong diterbitkannya 'green bonds' di Indonesia," kata Wimboh Santoso saat menjadi pembicara diskusi panel dalam forum Private Finance for Sustainable Development yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk sesi Principles and Policies di Paris.

Untuk membangun infrastruktur, lanjut dia, pengembangan "blended finance" menjadi penting sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia khususnya dengan mendorong pembiayaan dari pasar modal. Sementara itu, terkait dengan penyediaan dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, Wimboh juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian pada pemberdayaan sektor itu dengan menyediakan subsidi bunga bagi kredit UMKM.

Dalam forum ini, ia menyampaikan bahwa peran regulator keuangan seharusnya tidak semata-mata fokus pada stabilitas saja tetapi juga berperan menfasilitasi pembiayaan pembangunan nasional, baik dalam pembiayaan infrastruktur maupun penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM. "Regulator harus dapat menyediakan 'regulatory environment' yang mendukung upaya ini," katanya.

Sebelumnya, dalam forum Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyampaikan komitmen tinggi OJK untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut dia, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif.

Ia mengemukakan sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, yaitu mendukung aspek pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah. "Sejumlah kebijakan strategis telah disiapkan seperti untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta sekaligus untuk memperdalam pasar keuangan," katanya.

Ia memaparkan OJK akan mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif. Selain itu, OJK akan mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional. Lalu, meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah. Kemudian, meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi, serta Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10 persen untuk transaksi hedging nilai tukar.

Di sisi lain, Wimboh Santoso juga menyampaik untuk lebih mengoptimalkan peran industri keuangan non bank (IKNB) dalam mendukung pembangunan infrastruktur. "OJK akan tetap fokus untuk melakukan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal dan IKNB melalui optimalisasi peran teknologi dalam proses pengawasannya dengan menerapkan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia," katanya.