Pemkot Sukabumi Diminta Buat Strategi Lindungi Pelaku Ekonomi

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dituntut secepatnya membuat strategi dalam melindungi para pelaku ekonomi baik itu kecil maupun besar. Hal itu seiring dengan  adanya tiga proyek besar yang akan merubah Kota Sukabumi menjadi sasaran pelaku investor asing maupun dalam negeri. Ketiga proyek itu, jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), akses double track kereta api dan pembangunan Bandara di Sukabumi.

"Dengan adanya tiga proyek itu, Kota Sukabumi tentu saja dengan mudah terlewati oleh arus lalu lintas, dari ibu kota negara dan penyangga ibu kota, dengan demikian akan banyak orang yang singgah di Sukabumi. Nah yang menjadi pertanyaannya apakah itu akan dinikmati oleh warga Sukabumi atau luar, termasuk para pelaku ekonominya," ujar Pemilik Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasim (STIE) Sukabumi KH. Fajar Laksana usai menggelar seminar di Pontren AL-Fath Kota Sukabumi, kemarin. 

Kemudian Fajar juga mengatakan, dengan adanya tiga proyek tersebut, Kota Sukabumi tentu saja akan berubah drastis dari sektor apapun, termasuk ekonomi yang akan berkembang pesat. Namun, jangan sampai ekonominya seperti ekonomi balon, besar tapi pecahnya gampang."Ekonomi kota Sukabumi itu besar, tapi gembos," ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus mempunyai power untuk melindungi masyarakatnya. Misalkan, memperketat masalah izin. sebab kata Fajar, Sukabumi tidak bisa membatasi dan menolak datangnya era globalisasi, serta masyarakat ekonomi ASEAN yang tentunya berdampak kepada perekonomian. Yang harus dipikirkan bagaimana pemerintah bisa menyelamatkan dan menjaga perekonomian agar tidak dikuasi oleh orang luar."Harus bisa menyelamatkan perekonomian kita dengan aturan- aturan yang dibuat oleh kita juga," terang Fajar.

Banyak langkah yang bisa dilakukan pemerintah, diantaranya masalah izin tadi. Misalkan, biarkan investor menanamkan modalnya di Sukabumi dengan bebas, tapi dalam perusahaan mereka harus ada orang pribumi yang menjadi direksi."Jangan sampai warga asli pribumi selalu menjadi buruh. Tapi harus ada yang menjadi direktur dong di perusahaan mereka. Dan itu hak pemerintah," tandasnya.

Lalu Fajar juga menjelaskan, bayangkan saja jika ketiga proyek itu terwujud akan berapa perusahaan luar yang akan menanamklan modalnya di Sukabumi. Makanya, lanjut Fajar, pemerintahlah yang harus berani dalam membuat aturan untuk melindungi para pelaku ekonomi asli Kota sukabumi."Misalkan saja, setiap supermaraket harus ada produk asli UMKM yang dipasarkan, jangan hanya produk dari luar saja," terangnya.

Fajar juga tidak mengetahui berapa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) nanti, kalau ketiga proyek itu rampung."Harus ada penelitian dulu. LPE bisa meningkat di Sukabumi asalkan kebijakanya dirubah," pungkas Fajar. Arya