Perjanjian Penjualan APM Bikin Karoseri Lokal Sulit Ekspor

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) Sommy Lumadjeng mengungkapkan hingga saat ini, pelaku usaha karoseri lokal masih mengalami kesulitan untuk melakukan pengiriman ke luar negeri atau ekspor.

"Salah satu kendala ekspor yang dialami oleh para pelaku usaha karoseri adalah Chasis yang berada di Indonesia tidak boleh diekspor karena ada sales agreement territory dari principle agen pemegang merek (APM) Untuk itu, diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan kendala tersebut,” ungkap Sommy di sela acara Musyawarah Nasional Askarindo di Jakarta, Selasa (30/1).

Lebih lanjut Sommy mengatakan spesifikasi chasis yang ada di Indonesia juga belum tentu sesuai dengan spesifikasi Chasis untuk global. Kondisi-kondisi tersebut, merupakan contoh-contoh yang membuat pengiriman ke luar negeri oleh para pelaku usaha karoseri di dalam negeri belum akan banyak sepanjang tahun ini.

"Ekspor yang dilakukan oleh para pelaku usaha karoseri tidak terpisah dengan ekspor chasis kendaraan niaga atau tidak berdiri sendiri. Terkait dengan ekspor para pelaku usaha karoseri sepanjang tahun lalu, dia menuturkan dirinya tidak memiliki detail data. Chasis yang keluarkan pada umumnya saat ini dari APM. Karoseri hanya membuat rumah-rumahnya, jadi legal document dan sebagainya adalah dari chasis,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sommy memaparkan salah satu napas industri karoseri di Indonesia adalah pesanan dari instansi pemerintahan. Sama halnya dengan proyeksi tahun ini, Askarindo berharap banyak dengan pembelanjaan pemerintah.

"Tahun ini kemungkinan pesanan dari instansi pemerintah bakal turun. Sebab, Kementerian Perhubungan tak lagi punya program pemesanan seperti tahun lalu untuk pengadaan bus buat dibagi rata ke seluruh Indonesia," ujarnya.

Sommy mengatakan pemesanan dari instansi pemerintah memang besar. Paling banyak dari TransJakarta dan Kemenhub. Tahun lalu Menhub pesan 600 unit, total dari instansi pemerintah 1.000 unit. Tahun ini pengadaan sudah tidak ada lagi. Saya dengar cuma kendaraan-kendaraan perintis.

Untungnya, lanjut Sommy, Transjakarta tahun ini bersiap belanja bus 2.000-an unit. Kendati demikian, dirinya mengaku belum mengetahui siapa yang dapat dari tender di LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Di luar pesanan dari instansi pemerintah, Sommy mengaku bahwa karoseri sedang ”berdarah-darah”, terutama pada 2-3 tahun terakhir. Tahun ini pun diprediksi stagnan. Hanya instansi pemerintah yang masih bisa diandalkan sebagai pegangan.

”Ini kan karena penurunan ekonomi global yang menyebabkan melemahnya daya beli. Karoseri berjalan berdasarkan pesanan atau yang belanja. Kalau yang belanja tidak ada, kami tidak mengerjakan apa-apa. Kendati demikian, Sommy masih punya nada optimistis bahwa industri karoseri akan tumbuh," papar Sommy.

Di tempat yang sama, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan  Putu Juli Ardika yang mewakili Dirjen ILMATE mengatakan industri karoseri merupakan salah satu industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional.

"Para pelaku industri tentunya sangat memerlukan wadah untuk menyalurkan aspirasi, komunikasi, informasi, dan sebagai penghubung dengan pemerintah dalam menciptakan sinergi yang baik. Untuk itu, ASKARINDO hadir untuk melaksanakan peran dan fungsi tersebut, dan diharapkan dapat terus mengemban tugasnya di waktu mendatang," ujar Putu.

Menurut Putu, saat ini kebutuhan sarana transportasi barang maupun orang semakin meningkat. Di 2017, produksi dan penjualan kendaraan bermotor jenis truk dan bus meningkat cukup pesat di angka 89 ribu unit (penjualan) dan 93 ribu unit (produksi), dibandingkan di 2016 yang masih di angka 70 ribu unit (penjualan, dan produksi).

"Angka tersebut juga menunjukkan adanya potensi kebutuhan pasar produk karoseri. yang kita yakini dapat dipenuhi oleh industri karoseri dalam negeri mengingat potensi dan kemampuan industri karoseri dalam negeri cukup maju dalam memproduski berbagai jenis produk," tukasnya.

Putu mengatakan Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat basis industri karoseri terutama untuk angkutan niaga, serta meningkatkan nilai tambah produk karoseri dalam negeri melalui penguatan struktur industri pada rantai nilai serta perbaikan infrastruktur industri. Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional yang didorong oleh pulihnya perekonomian global serta berjalannya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif akan semakin mendorong peningkatan pasar produk karoseri di Indonesia.

"Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan industri kendaraan bermotor roda empat di dalam negeri, Kemenperin juga telah menerbitkan Permenperin No.34 tahun 2017 tentang industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang mulai berlaku di awal Desember 2017 yang lalu. Dengan pengaturan skema importasi CKD dan lKD, diharapkan akan lebih mendorong investasi dan produksi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan komersial.Di waktu mendatang, Kemenperin juga akan terus berkoordinasidengan para stakeholder dalam penyusunan regulasi tentang industri," pungkas Putu. Mohar