Relaksasi Regulasi KUR Untuk Perbanyak Koperasi

NERACA

Jakarta - Potensi koperasi sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat tinggi. Namun  disayangkan, saat ini sangat minim koperasi sebagai penyalur KUR. Saat ini, hanya dua koperasi saja, yaitu KSP Kopdit Obor Mas (Maumere, NTT) dan Kospin Jasa (Pekalongan). Asisten Deputi Bidang Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem Halomoan Pasaribu mengatakan, pemerintah berharap ke depan banyak koperasi-koperasi lainya, baik konvensional dan syariah, sebagai penyalur KUR.

Terkait dengan hal tersebut Kementerian Koperasi dan UKM mendorong terjadinya relaksasi regulasi yang mendorong akselerasi koperasi sebagai penyalur KUR."Dengan demikian orientasi KUR yang memberikan pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat dalam menggerakkan sektor riil bisa sesuai dan tepat sasaran," ungkap Willem, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

KUR berbasis koperasi sangat spektakuler karena memiliki dampak secara langsung kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu KUR juga memiliki subsidi bunga atau imbalan hasil pertahun sebesar 9 persen yang diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN). Hal ini, kata Willem, sangat membantu bagi koperasi dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada anggota. Selain itu, dalam penyaluran KUR ini dijamin oleh lembaga penjamin kredit Indonesia (Jamkrindo). Maka, sangat jelas efektifitasnya dalam membantu pengembangan koperasi dan UKM.

Mengenai relaksasi regulasi KUR bagi koperasi, menurut William, akan terus berupaya untuk mempermudahnya. Untuk itu pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan para stakeholders KUR.

Yang jelas, pada 2018 ini, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada UMKM untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Lihat saja, target alokasi penyaluran KUR bertambah menjadi sebesar Rp120 triliun, yang sebelumnya Rp110 triliun (2017).“Dan penurunan suku bunga KUR menjadi 7 persen yang sebelumnya tahun 2017 sebesar 9 persen,” kata Willem.

Untuk mendukung target realisasi penyaluran KUR tahun 2018 sebesar Rp120 triliun, pemerintah telah menetapkan Pagu Anggaran Subsidi KUR TA 2018 senilai Rp13,66 triliun yang terdiri dari subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Rp1,68 triliun dan subsidi bunga Rp11,97 triliun

Kemenkop dan UKM mencatat realisasi pembayaran subsidi IJP dan subsidi bunga KUR sepanjang 2017 senilai Rp3,57 triliun dengan rincian, yakni Rp414,34 miliar untuk subsidi IJP, dan Rp3,16 triliun untuk subsidi bunga.

Sementara itu, Mohamad Miftah, Deputi Direktur Spesialis Penelitian Mikroprudensial Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, tak tertutup kemungkinan bagi  koperasi sebagai penyalur KUR. Apalagi, dalam regulasinya semua lembaga keuangan memperoleh kesempatan yang sama sebagai pelaksana penyalur KUR."Tinggal koperasi bisa mengikuti kaidah-kaidah yang diatur sebagai pelaksana penyalur KUR dan itu tidak sulit asal koperasi memiliki manajemen yang bagus," terang Miftah.

Untuk memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan dalam penyaluran KUR, OJK menekankan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Dengan SIKP tersebut segala risk manajemen dalam penyaluran KUR bisa terdeteksi.“Bagi koperasi yang menyalurkan KUR harus memiliki sistem IT yang terinterkoneksi dengan SIKP. Dengan SIKP inilah akan memberikan informasi secara otomatis bagi perilaku nasabah atau lembaga keuangan KUR dan sekaligus bisa dijadikan sebuah kebijakan”, papar Miftah.

Skema Baru

Tahun ini, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, terdapat dua skema baru dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di 2018. Pertama, kelompok usaha sebagai penerima KUR, dimana dimungkinkan adanya sebagian anggota yang merupakan pengusaha pemula dengan menggunakan mekanisme pembayaran kredit berdasarkan sistem tanggung renteng."Kedua, skema KUR khusus, yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk kluster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat termasuk pengadaan kapal nelayan", kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati.

Selain itu, lanjut Yuana, untuk mendukung percepatan penyaluran KUR di 2018 pihaknya bekerjasama dengan Pemda melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR."Kegiatan sosialisasi KUR 2018 dilaksanakan di 20 provinsi dengan target 1000 usaha mikro kecil. Sedangkan untuk program pendampingan, kami akan merekrut 314 orang tenaga pendamping dengan target sebanyak 15 ribu usaha mikro kecil yang didampingi", jelas Yuana.

Yuana menambahkan, alokasi KUR 2018 sebesar Rp120 triliun, termasuk di dalamnya dialokasikan untuk dua koperasi penyalur KUR. Yaitu, Kospin Jasa (Pekalongan) sebesar Rp55 miliar dengan jenis KUR Mikro dan KSP Kopdit Obor Mas (NTT) sebesar Rp150 miliar dengan rincian Rp100 miliar KUR Mikro dan Rp50 miliar KUR kecil/khusus."Tahun ini juga ada penurunan besaran suku bunga KUR dari 9% menjadi 7% efektif pertahun", tandas Yuana.

Sebagai informasi, per Desember 2017 realisasi penyaluran KUR sebesar Rp96,71 triliun melalui 40 lembaga keuangan (34 bank dan 4 lembaga keuangan bukan bank, dan dua koperasi) dengan jumlah debitur 4 juta orang lebih. Penyaluran KUR tersebar pada lima sektor usaha, yaitu sektor perdagangan (58%), pertanian, perkebunan, dan kehutanan (24%), jasa (11%), industri pengolahan (5,5%), dan perikanan (1,5%). Mohar/Rin