Jakarta-Ancaman suku bunga tinggi berpotensi menghambat pelonggaran kredit perbankan di Indonesia akan menjadi kenyataan, apabila bank sentral AS (The Fed) benar-benar merealisasikan kenaikan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) sebanyak tiga kali pada tahun ini.

NERACA

Bank Indonesia memperkirakan, kebijakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) sebanyak tiga kali pada tahun ini. "Kami melihat bisa tiga kali, yaitu bulan Maret, Juni, dan Desember," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, kenaikan pertama baru terjadi pada Maret karena kenaikan terakhir suku bunga The Fed baru terjadi pada Desember 2017 . Kenaikan tersebut, juga turut mempertimbangkan normalisasi neraca perdagangan The Fed yang telah dilakukan sejak Oktober 2017.

Selain itu, kenaikan pertama suku bunga tahun ini tak terlepas dari kebijakan fiskal di ekonomi AS. proposal pajak Presiden AS Donald Trump telah diterima dan akan berlaku pada tahun ini, meski sebelumnya sempat dilakukan penghentian sementara pelayanan pemerintahan (government shutdown).

Kendati begitu, Agus belum bisa memberikan gambaran lebih lanjut mengenai suku bunga acuan BI (7 Days Reverse Repo Rate) dalam menghadapi tiga kali kenaikan FFR. Namun, dia memastikan, posisi 7DRRR saat ini di level 4,25% sudah pada posisi yang tepat.

Kebijakan BI memang tak selalu berbanding lurus dengan The Fed. Di saat The Fed justru menaikkan suku bunga beberapa kali dalam dua tahun terakhir, BI justru melakukan hal sebaliknya. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, 7DRRR telah dipangkas hingga 200 basis poin (bps) dengan besaran penurunan sekitar 25 bps hingga menyentuh 4,25% hingga Januari 2018.

"Jadi kami yakini kebijakan ini adalah sejalan untuk menjaga atau sejalan dengan terjaganya makro ekonomi dan sistem keuangan. Kami mencanangkan kebijakan suku bunga di 4,25% juga untuk membantu dan mempercepat pemulihan Indonesia," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.  

Agus mengatakan, ke depan pihaknya tak hanya melihat kenaikan suku bunga The Fed, tetapi akan memantau dan mewaspadai dampak pergerakan bank sentral negara-negara maju lainnya. Pasalnya, bank-bank sentral tersebut memiliki kecenderungan untuk menaikan suku bunga.

"Termasuk Eropa itu ada kemungkinan untuk menaikkan bunganya dan itu bisa berdampak kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Mungkin saja investor re-balancing, karena ada janji yang bisa diperoleh di negara maju itu," ujarnya.

Rasio Pinjaman

Bank Indonesia (BI) juga memastikan tidak akan melonggarkan kebijakan yang mengatur soal rasio pinjaman (Loan to Value-LTV) untuk kredit properti dan otomotif dalam waktu dekat. Hal itu termasuk untuk kebijakan LTV secara wilayah (spasial) yang pernah diwacanakan pada tahun lalu.

Agus mengatakan, hal ini lantaran relaksasi yang sebelumnya diberikan berupa pelonggaran uang muka (down payment/DP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khusus rumah tapak, rumah susun, dan ruko belum maksimal.

Pelonggaran terakhir diberikan BI pada Agustus 2016. Saat itu, insentif penyaluran kredit dengan uang muka rata-rata 15% sesaui dengan tipe dan jenis rumah yang diambil, dapat berlaku bagi bank yang memiliki rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan-NPL) KPR dan NPL total di bawah 5%. Namun, Agus melihat, pelonggaran itu belum berdampak besar pada pertumbuhan kredit bank.

"Jadi kami sudah lakukan di dua tahun dan satu tahun yang lalu, dampaknya ke sekarang sudah mulai ada dan kami masih akan kaji terus," ujarnya.

Di sisi lain, Agus  melihat, kalau pun BI memberikan pelonggaran LTV kembali, dampaknya tak akan cepat pula mendongrak pertumbuhan kredit dan industri properti serta otomotif. "Tetapi pada saat sekarang kami ingin membantu melonggarkan, itu kelihatannya peringanan LTV belum terlalu cepat untuk efektif," katanya. Alasan lain, BI masih perlu waktu untuk mematangkan kajiannya. Untuk itu, pelonggaran kebijakan LTV yang baru, yaitu pada tahun ini, dilihatnya belum akan dikeluarkan oleh BI.

Berdasarkan Peraturan BI No 18/16/PBI/2016 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, tingkat LTV properti maksimal 85% untuk rumah tapak dan 90% untuk rumah susun.

Artinya, uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipersyaratkan minimal 15% dari harga properti untuk rumah tapak dan 10% untuk rumah susun.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, jika melihat kondisi saat memang belum sesuai dengan kebutuhan bank. Namun, hal tersebut merupakan langkah antisipasi karena tekanan eksternal dari kenaikan Fed Rate dan perebutan dana antara pemerintah dan perbankan.

"Pemerintah tahun ini makin agresif untuk terbitkan utang baru dan pajak semakin agresif. Potensi likuiditas berkurang di semester II-2018 mungkin saja terjadi," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Seperti diketahui sebelumnya, BI menetapkan aturan giro wajib minimum (GWM) rupiah bank umum konvensional sebesar 6,5% dari total dana pihak ketiga (DPK). Porsi GWM rata-rata kini diperlonggar dari 1,5% menjadi 2%.

Untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, dari total GWM 5% dari DPK, porsi GWM rata-rata juga ditetapkan sebesar 2%. Aturan baru GWM rata-rata untuk bank konvensional mulai diberlakukan per 16 Juli 2018. Sedangkan untuk bank syariah berlaku mulai 1 Oktober 2018.

Pada bagian lain, Bank Indonesia terus memantau derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia belakangan ini meningkat hingga 170% dari Rp17 triliun pada Januari 2017 menjadi Rp46 triliun pada Januari 2018.

Menurut Gubernur BI, banjirnya arus modal asing menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Tanah Air mampu mengikat mata investor untuk mengucurkan dananya ke dalam negeri. "Ini menunjukkan bagaimana minat investor luar negeri percaya pada ekonomi Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia yang baik terlihat dari laju inflasi yang sebesar 3,61% secara tahunan (year on year) pada tahun lalu. Realisasi ini di bawah target pemerintah dan BI sebesar 4,0%plus minus 1,0%.

Lalu, nilai tukar rupiah stabil di kisaran Rp13.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, defisit neraca transaksi berjalan (currenct account deficit-CAD) yang diperkirakan menyentuh 2,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, peringkat (rating) Indonesia juga meningkat dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional. Misalnya, Standard and Poor's (S&P) meningkatkan peringkat utang luar negeri jangka panjang Indonesia dari BB menjadi BBB- pada Mei 2017.  Yang terbaru, Fitch Ratings meningkatkan peringkat risiko utang jangka panjang valas dan rupiah menjadi BBB dari sebelumnya BBB- dengan outlook stabil.

Mengenai prediksi inflasi, hasil survei BI di pekan keempat Januari 2018 menunjukan inflasi Januari sebesar 0,73% (mtm). Sementara, secara tahunan (yoy) sebesar 3,36%. Pemerintah sendiri menargetkan inflasi tahun ini 3,5% plus minus 1%. "Inflasi kemarin kita sudah lakukan survei sampai Januari minggu keempat itu inflasi ada di 0,73% tapi ini survei ya mtm. Dan kalau dilihat yoy 3,36%,” ujar Agus.

Menurut dia, terdapat sejumlah sumber inflasi. Antara lain harga beras, daging ayam, hingga cabai. "Kita memang indentifikasi ada sumber-sumber inflasi misalnya harga beras, daging ayam, kita lihat holtikultura seperti cabai," ujarnya. bari/mohar/fba