KPK Gali Informasi Keuangan PT MRA

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi keuangan PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

Untuk mendalami hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memeriksa pegawai PT Jimbaran Villas Zulhaida sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah Satar yang merupakan mantan Direktur Utama PT Gurana Indonesia 2005-2014."Dari saksi Zulhaida, penyidik menggali informasi dan pengetahuan saksi terkait keuangan PT MRA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (26/1).

Selain memeriksa Zulhaida, KPK juga memeriksa mantan Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia 2005-2012 Albert Burhan juga sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah Satar."Dari saksi Albert Burhan, penyidik mendalami proses pengadaan pesawat sehubungan dengan kapasitas dan posisi saksi terkait tempus perkara," ungkap Febri.

Sementera itu, Albert memilih irit bicara seusai menjalani pemeriksaan."Soal Pak Emir ya, nanti kalau detailnya ke penyidik ya," kata Albert di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/1).

Namun, ia menyatakan bahwa pengadaan pesawat dan mesin pesawat tersebut memang ada mekanismenya."Ya ada mekanismenya," ucap Albert yang juga mantan Chief Excecutive Officer (CEO) PT Citilink Indonesia itu.

KPK telah menetapkan Emirsyah Satar dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebagai tersangka terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, Soetikno Soedarjo memilih irit bicara seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah Satar pada 15 Januari dan 23 Januari 2018."Tanyakan penyidik saja ya," kata Soetikno di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/1).

Emirsyah pun juga sempat diperiksa KPK sebagai tersangka dalam penyidikan kasus tersebut pada Kamis (11/1). Saat itu, Emirsyah pun enggan berkomentar banyak seusai diperiksa. "Tanya penyidik saja," kata Emirsyah.

Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku "beneficial owner" dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura. Soektino diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.

Emirsyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Namun, sampai saat ini KPK belum menahan keduanya meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Januari 2017 lalu. Ant