NERACA

Jakarta--Beban utang jatuh tempo yang harus dilunasi pemerintah mencapai Rp 139 triliun. Sementara bunga utang yang dicicil pemerintah tahun ini mencapai Rp 122,218 triliun. Pada data tersebut diungkap, dari utang jatuh tempo di 2012 yang mencapai Rp 139 triliun, sebanyak 35% merupakan pinjaman dan 65% merupakan surat utang.

Data Ditjen Pengelolaan Utang menyebutkan total utang pemerintah hingga akhir 2012 diperkirakan mencapai Rp1937 triliun. "Dengan demikian, kalau pada tahun anggaran 2012 dengan hutang sejumlah Rp 1.937 triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti beban utang  setiap satu orang penduduk Indonesia sebesar Rp 7.478.764," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta,6/2

Dalam catatan Ditjen Pengelolaan Utang juga menyebutkan Pembayaran bunga utang pemerintah di 2012 tersebut terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 72,41 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 27,59 triliun. Berikut data cicilan bunga utang baik dalam negeri maupun luar negeri pemerintah sejak 2007 pembayaran bunga utang sebesar Rp 79,806 triliun, 2008 bayar bunga utang mencapai Rp 88,43 triliun, lalu 2009 naik menjadi  utang Rp 93,782 triliun, kemudian pada 2010 turun lagi sekitar Rp 88,383 triliun, pada 2011 melonjak Rp 106,584 triliun dan pada 2012 sebesar Rp 122,218 triliun.

Menurut Uchok, utang pemerintah sejak jaman pemerintah Megawati ke zaman pemerintah SBY mengalami kenaikan sebesar Rp 705 triliun. Dimana posisi hutang pada masa Megawati sebesar Rp 1.232 triliun pada 2003. Sedangkan posisi hutang pada masa pemerintah SBY sebesar Rp 1.937 triliun pada tahun anggaran 2012.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menilai hobi berutang pemerintah selama ini, ternyata tidak sejalan dengan hobi pemerintah untuk membangun. "Hobi berutang pemerintah selama ini, ternyata tidak sejalan dengan hobi pemerintah untuk membangun. Kenyataan menunjukkan listrik masih banyak yang byar pet, infrastruktur yang jelek dan membuat mahal biaya distribusi barang, maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih belum memuaskan," ujarnya

Menurut  Arif, dalam melihat kondisi utang pemerintah juga harus hati-hati walaupun dari sisi rasio utang dengan PDB terlihat bahwa kondisi masih aman yaitu dibawah 30%. Tetapi dari sisi likuiditas terlihat kemampuan membayar utang dari surplus pendapatan dikurangi belanja yang tergambar dalam keseimbangan primer sudah pada tahap mengkhawatirkan.  "Utang negara adalah bom waktu. Manajemen utang harus direformasi. Utang kita yang sekarang jumlahnya telah mencapai lebih dari Rp 1.800 triliun lebih harus memberikan kenaikan produktivitas kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat," papar Arif.

Utang RI meningkat lebih dari 40% dalam enam tahun terakhir ini. Lima tahun terakhir dalam APBN pembiayaan utang semakin dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1% dari total pembiayaan yang diperlukan dalam APBN.  "Setiap rupiah utang yang dikeluarkan oleh negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan berimplikasi langsung terhadap perbaikan kualitas pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indikator-indikator seperti daya saing, serapan lapangan kerja," tukasnya

Arif mendesak utang bukan hanya untuk membayar gaji pegawai. Namun digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Jangan sampai utang tersebut ternyata hanya dipakai untuk membayar gaji dan program-program yang tidak berimplikasi langsung dengan sektor riil. Utang RI diperkirakan dapat menembus Rp 2.000 triliun pada tahun 2012 dengan adanya penarikan utang luar negeri baru dan penerbitan utang baru yang semestinya bisa dikurangi," pungkasnya. *cahyo