NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia pada 2011 mencapai US$ 3.542 atau sekitar Rp 31,8 juta. Pendapatan ini naik 17,7% disbanding 2010 yang hanya sebesar US$ 3.010 atau sekitar Rp 27 juta. "PDB per kapita di 2011 mencapai US$ 3.542, naik dibandingkan 2010 yang sebesar US$ 3.010," kata Plt Kepala BPS Suryamin di Jakarta,Senin (7/11)

Data BPS menyebutkan sepanjang 2011 nilai PDB Indonesia tercatat menjadi Rp 7.427 triliun, naik dari PDB di 2010 yang nilainya mencapai Rp 6.436 triliun. Dalam kesempatan itu, Suryamin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2011 mencapai 6,5%.  Ini didorong oleh sektor perdagangan dan telekomunikasi. "Sektor yang menopang pertumbuhan ini adalah pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh paling tinggi. Kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh 9,2%. Terakhir sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang tumbuh 6,8%," tambahnya.

Menurut Suyamin, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2011 mencapai 6,5% (yoy). Pertumbuhan ini masih didorong oleh sektor perdagangan serta telekomunikasi.  “Sektor yang menopang pertumbuhan ini adalah pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh paling tinggi. Kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh 9,2%. Terakhir sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang tumbuh 6,8%," tambahnya

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5% di 2011 ini membentuk nilai PDB sepanjang 2011 adalah sebesar Rp 7.427 triliun. Naik dari nilai PDB di 2010 yang sebesar Rp 6.436 triliun.  Sumbangan pertumbuhan ekonomi di 2011 adalah dari ekspor sebesar 13,6%, lalu diikuti impor 13,3%, investasi 8,8%, konsumsi rumah tangga 4,7%, dan belanja anggaran pemerintah 3,2%.

Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo, mengakui porsi upah buruh di Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan keseluruhan biaya produksi. Porsi itu pun masih jauh dibandingkan dengan margin yang diperoleh pengusaha.  Selama ini upah buruh masih sekitar 20 % dari keseluruhan biaya produksi.  

Sementara dari total margin yang diraih pengusaha dari hasil penjualan mereka bisa mencapai berlipat-lipat dari upah buruh per barang yang dijual. "Kalau dari sisi penelitian yang namanya upah itu relatif lebih rendah, perbandingannya 20% : 80%. Kalau kita menghasilkan output itu berapa yang jadi upah, dan berapa yang jadi hasil kapital itu masih 20% : 80%. Ini masih terlalu rendah," ungkapnya

Menurut Sutomo, seharusnya 40% bisa dialokasikan untuk upah agar para buruh bisa sejahtera. "Tapi harusnya seimbang, paling tidak 40% : 60% supaya kita hidup sejahtera, tapi itu masih tergantung kebijakan pemerintah," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Sutomo, memang diperlukan revisi terkait peraturan upah buruh. Hanya saja, perlu diakui kenaikan upas pastilah memberikan dampak pada harga produk. "Makanya musti dilihat lagi tingkat upah kita supaya jangan terlalu rendah, makanya kita perlu revisi terkait peraturan upah tenaga kerja pada umumnya karena selama ini terlalu banyak yang diambil untuk kapital. Tapi dilema juga kalau upah dinaikkan biaya akan semakin mahal," jelasnya.

Namun, lanjut Sutomo, hal tersebut masih bisa dilakukan jika perusahaan bisa mengefisiensikan biaya produksinya.  "Tapi menurut saya kalau porsi surplus usaha itu sebagian dimasukkan ke upah karyawan kalau regulasinya bagus ya tidak ada masalah. Yang penting itu ya soal upah itu tadi, tapi seperti buah simalakama soal upah ini. Harusnya biaya lain-lain termasuk biaya produksi bisa lebih efisien," pungkasnya. **novie/bari