Menggenjot Upaya Mengatasi Kemiskinan

Oleh: Sri Muryono

Meskipun jumlahnya diyakini terus menurun, warga yang masuk kategori miskin hingga akhir 2017 masih sekitar 26,58 juta orang. Suatu jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit. Jumlah sebanyak itu kini menjadi tantangan pemerintah beserta seluruh jajaran di negeri ini untuk mengerahkan daya dan upaya agar makin sedikit. Sejauh ini diyakini bahwa Pemerintah sama sekali tidak tinggal diam menyikapi angka tersebut, bahkan sejumlah program dilakukan untuk kurangi angka kemiskinan.

Adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto yang menyebutkan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Namun, jumlah itu ternyata angka yang sudah menurun 1,19 juta orang dari data Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang.

Dengan penurunan itu, tampaknya merupakan capaian menggembirakan karena persentase penduduk miskin pada bulan September 2017 turun menjadi 10,12 persen. Bahkan, jumlah penduduk miskin ini juga menurun dari periode sama tahun lalu, yaitu September 2016 sebanyak 27,76 juta orang.

Jumlah penduduk miskin di kota dalam kurun waktu Maret s.d. September 2017 turun sebesar 401.280 orang, dari sebelumnya 10,67 juta orang menjadi 10,27 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di desa pada periode ini ikut turun sebanyak 786.950 orang, dari sebelumnya 17,10 juta orang menjadi 16,31 juta orang.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan selama Maret s.d. September 2017 salah satunya adalah inflasi umum yang relatif rendah, sebesar 1,45 persen. Selain itu, rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada bulan September 2017 naik sebesar 1,5 persen dibandingkan Maret 2017, dari Rp49.473 menjadi Rp50.213.

Sejalan dengan itu, upah riil buruh tani per hari pada bulan September 2017 naik sebesar 1,05 persen dibandingkan Maret 2017, yaitu dari Rp37.318 menjadi Rp37.711. Dalam periode yang sama, upah nominal buruh bangunan per hari pada bulan September 2017 naik sebesar 0,78 persen dibandingkan Maret 2017, dari Rp83.724 menjadi Rp84.378. Namun, upah riil buruh bangunan per hari pada bulan September 2017 turun 0,66 persen dibandingkan Maret 2017, yaitu dari Rp65.297 menjadi Rp64.867.

Yang perlu digarisbawahi bahwa harga komoditas pokok yang terkendali dalam periode ini tampaknya ikut menekan laju kenaikan garis kemiskinan serta membantu daya beli masyarakat. Adapun jenis komoditas makanan yang berpengaruh pada garis kemiskinan di kota maupun desa adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, mi instan, dan gula pasir.

Komoditas nonmakanan yang berpengaruh pada garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan data Susenas September 2017, penyaluran beras untuk keluarga prasejahtera (rastra) yang diterima oleh 30 persen rumah tangga juga ikut membantu penurunan tingkat kemiskinan.

Persentase penduduk miskin terbesar masih berada di wilayah Maluku dan Papua, sebanyak 21,23 persen. Namun, jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi di Jawa, yaitu 13,94 juta orang. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan sejak periode 1999 hingga September 2017 di Indonesia terus mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase.

Pada tahun 1999, jumlah penduduk miskin sempat tercatat mencapai 47,97 juta orang atau sekitar 23,43 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Pengecualian terjadi pada tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut, persentase penduduk miskin dihitung terhadap total penduduk.

Metode yang digunakan menghitung garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Penduduk miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Integrasi

Untuk mengatasi kemiskinan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa integrasi program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial tepat sasaran sebagai kunci keberhasilan menekan tingkat kemiskinan menjadi lebih rendah.

Intinya adalah kemampuan mengintegrasikan program. Dengan demikian, makin bantuan itu tepat sasaran, makin mudah mengurangi kemiskinan. Jadi, kuncinya adalah pada integrasi program yang tepat sasaran.

Pemerintah saat ini memiliki sejumlah program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), rastra yang kini penyalurannya dialihkan dalam bentuk nontunai, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada tahun 2017, beberapa catatan, seperti pada bulan Maret 2017, kendati tingkat kemiskinan turun tipis dari 10,7 persen pada September 2016 menjadi 10,64 persen. Namun, jumlah penduduk miskin bertambah 10.000 jiwa. Keterlambatan penyaluran rastra menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Begitu disadari permasalahan ada pada penyaluran rastra maka segera diperbaiki sehingga di paruh waktu 2017 akhirnya rastra tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran meskipun mungkin di tataran pelaksanaan masih ada yang tidak tepat jumlah. Misalnya, harusnya dapat 15 kilogram dapatnya 10 kilogram, kemudian ada yang harusnya menerima tetapi tidak menerima.

Namun, itu relatif masih ada meskipun jumlahnya makin lama makin kecil. Dengan penyempurnaan mekanisme dan prosedur, Bambang Brodjonegoro menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini di bawah 10 persen dari total penduduk Indonesia.

Bahkan, sebanyak 10,2 persen saat ini merupakan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Pada tahun ini diharapkan di bawah 10 persen. Target ini sudah disampaikan di DPR dan diharapkan bisa tercapai.

Pencapaian angka kemiskinan tahun lalu karena "poverty rate"-nya turun tetapi kedalaman dan keparahannya tambah jelek. Namun, pada tahun ini "poverty rate"-nya turun, kedalaman dan keparahannya sedikit lebih baik.

Untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen, perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut. Saat ini kelompok yang sangat miskin, yakni yang hidup di bawah 80 persen garis kemiskinan.

Untuk mengangkat mereka ke atas di situ harus memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus benar-benar tepat sasaran.

Bambang Brodjo mengungkapkan tingginya angka kemiskinan pada tahun 2016 akibat pemberian rastra dan subsidi di lapangan masih ada yang tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, dan tidak tepat waktu. Oleh karena itu, pada tahun ini makin diperbaiki.

Berkelanjutan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Memang tidak ada cerita, angka kemiskinan dan ketimpangan itu perubahannya besar. Yang penting itu berkelanjutan.

Pemerintah juga berupaya mengatasi masalah ketimpangan dengan meluncurkan program perhutanan sosial yang mencakup peremajaan kebun karet maupun kelapa sawit. Melalui program peremajaan itu, Darmin mengharapkan produktivitas lahan bisa meningkat kembali sehingga ikut memengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Dengan berbagai upaya tersebut, penurunan angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan diyakini akan terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Presiden RI Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna awal Januari 2018 meminta para menteri pada tahun ini dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial.

"Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada bulan September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen), atau turun 0,52 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada bulan September 2016," ungkap Presiden.

Presiden mengakui bahwa Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan.

"Oleh karena itu, saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran," kata Presiden.

Presiden juga memerintahkan agar program "cash for work", baik melalui skema dana desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan.

Apalagi, Presiden mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini. Seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program "cash for work".

Itu merupakan penegasan pemerintah yang berupaya keras menggenjot berbagai program agar angka kemiskinan dapat diturunkan. Penegasan itu sekaligus jawaban sebelum makin banyak dipertanyakan mengingat kemiskinan merupakan isu yang sangat sensitif dan gampang dijadikan komoditas, apalagi tahun ini mulai memasuki tahun politik.

Keberhasilan mencapai target mengatasi kemiskinan pada tahun ini hingga ke angka di bawah 10 persen adalah kampanye paling efektif untuk Pemilu 2019. Waktu yang akan mencatat seberapa efektif seluruh upaya keras yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi masalah satu ini. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…