NERACA

Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai bahwa perekonomian nasional akan berjalan kondusif selama pebisnis tidak melakukan intervensi dalam dunia politik. "Asal dunia bisnis tidak melakukan interveni ke dalam dunia politik untuk menguntungkan dirinya maka ekonomi akan aman, politisi juga akan aman," ujar Pengamat Ekonomi Politik LIPI, Fachry Ali dalam seminar "Tantangan dan Strategi Perusahaan Go Public Menghadapi Disruption dan Tahun Politik" di Jakarta, Kamis (25/1).

Maka itu, lanjut dia, pentingnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga intervensi akan semakin berkurang. "BUMN akan semakin transparan, semakin kecil peluang intervensi politiknya," katanya. Ia menambahkan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dapat dilihat saat krisis 1997-1998, dimana ketika itu BUMN mengundang investor untuk melakukan investasi di dalam negeri.

Saat ini, lanjut dia, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) cukup aktif mendorong program-program pembangunan infrastruktur, itu hanya dapat dilakukan BUMN yang terkonsolidasi. "Program infrastruktur hanya mampu dilakukan BUMN, karena itu jangka panjang. Sedangkan swasta cenderung jangka pendek," katanya.

Dalam kesempatan itu, Fachry Ali mengharapkan agar pelaku bisnis bersikap hanya berurusan dengan bisnisnya dan merespon kebijakan pemerintah. Dengan begitu maka tahun politik tidak akan memberi dampak pada perekonomian, termasuk di dalamnya pasar saham. "Harga saham pada umumnya memberikan respon terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro-pasar. Pasar saham berjalan dengan harapan dan kalkulasi pebisnis. Sejalan dengan itu, mekanisme pasar pun terbentuk," katanya. Saat krisis 1997-1998, lanjut dia, para pelaku bisnis tidak menimbang siapa penguasa waktu itu, namun melihat kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis.

Sementara itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, tahun politik 2018 di 171 Pilkada saat ini tidak memberikan dampak positif yang besar terhadap kegiatan ekonomi seperti saat Pilpres dan Pileg 2014 lalu. Dampak positif masih seputar konsumsi untuk kaos, banner, dan bentuk iklan politik lainnya. "Tapi itu still berputarnya di ekonomi dan akan berpengaruh pada pertumbuhan PDB," ujarnya.

Bambang menjelaskan, Pilpres diikuti dengan Pileg lebih berdampak besar karena diikuti hampir di seluruh Indonesia secara serentak. Anggota DPR saja berjumlah lebih dari 550 orang, belum termasuk DPD dan DPRD yang ada di seluruh Indonesia. "Orang itu saat kampanye pasti butuh atribut dan perputaran uangnya akan lebih besar," ucap Bambang. Belanja politik itu memberikan peningkatan pengeluaran konsumsi dari Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNRT). Pilpres 2014 lalu turut memberikan pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNRT sebesar 20 persen.

Sementara itu, dia mengasumsikan dalam Pilkada kali ini paling tidak ada 680 orang yang akan menyisihkan pengeluaran miliaran rupiah untuk kebutuhan politik. "Katakan per daerah paling banyak kontestannya 4 orang berarti yang akan berpotensi mengeluarkan uang 171 [Pilkada] kali 4, jadi 680-an orang. Tentu setiap daerah memiliki potensi peningkatan pengeluaran konsumsi LNRT berbeda-beda," sebutnya.