NERACA

Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai harga keekonomian bahan bakar minyak jenis Premium seharusnya Rp8.925 per liter di tengah harga minyak dunia yang terus melambung. Dalam diskusi di Kantor Indef di Jakarta, Kamis (25/1), Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto memaparkan jika dihitung dengan harga minyak mentah Brent sebesar 70 dolar AS per barel dan kurs rupiah pada level Rp13.321, harga BBM jenis Premium seharusnya dijual Rp8.925/liter, minyak tanah Rp7.592/liter, dan solar Rp9.058/liter.

"Harusnya harga keekonomian premium kita sudah Rp8.925. Secara keekonomian harganya sudah ditahan. Sementara harga BBM di SPBU berlaku sampai 31 Januari 2018, Premium dijual Rp6.550," kata Eko. Berdasarkan harga yang berlaku pada 16-31 Januari 2018, Pertamina menetapkan harga jual BBM jenis Pertamax sebesar Rp8.600/liter, Pertalite Rp7.600/liter, dan penugasan untuk Premium Rp6.550/liter.

Eko menilai selisih "gap" harga yang besar terhadap penjualan Premium tentunya berdampak pada penurunan keuntungan Pertamina sebagai operator mengingat BBM jenis Premium merupakan penugasan dari pemerintah (PSO). Ia memprediksi tren harga minyak dunia akan terus naik sampai 2019. Kenaikan tersebut memang menguntungkan dari sisi hulu atau perusahaan minyak yang akan bertambah pendapatannya, namun dari sisi hilir akan berdampak meningkatnya harga BBM dan komoditas hilir lainnya, terutama pangan.

"Ada kemungkinan besar harga minyak naik, produk olahannya, BBM, juga naik. Kalau melihat Pertamina yang terjadi adalah penurunan keuntungan. Masih untung, tapi ada beban PSO," ungkapnya. Ia menambahkan jika semua selisih harga BBM ditanggung Pertamina, tentunya akan mengganggu kelancaran bisnis sehingga keuntungan akan semakin tergerus.

Akibatnya, kemampuan investasi perseroan pasti makin melemah di tengah kondisi saat ini yang membutuhkan banyak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dampak kenaikan harga minyak juga tentunya berpotensi makin mengurangi daya beli masyarakat karena konsumsi BBM meningkat per tahun dan pendapatan masayarakat akan dialihkan pada beban energi tambahan.

Indef meminta pemerintah segera menentukan langkah yang dipilih, antara lain meneruskan sebagian atau keseluruhan kenaikan harga minyak global ke konsumen, menugaskan Pertamina menanggung selisih harga dengan konsekuensi penurunan keuntungan serta setoran deviden, dan menambah Penanaman Modal Negara sebagai konsekuensi penugasan tersebut.

Sementara itu, anggaran subsidi BBM pemerintah juga diperkirakan meningkat sekitar Rp30 triliun pada tahun ini lantaran terdampak tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Ekonom Senior Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra menyatakan prediksi tersebut dan menilai hal itu membuat pemerintah harus kembali melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Kami memprediksi beban subsidi akan meningkat sejumlah Rp30 triliun dengan asumsi bahwa harga minyak bertahan pada tingkat atas seperti ini dan biaya subsidi sepenuhnya diserap oleh anggaran," ujar Aldian. Kendati berpotensi membengkakkan anggaran subsidi, Aldian melihat, sebaiknya pemerintah tak serta merta mengerek harga BBM subsidi. Sebab, perlu dipertimbangkan dampaknya pada inflasi dan daya beli masyarakat.

"Caranya mungkin tidak dengan menaikkan harga BBM subsidi, tapi melakukan penyesuaian pada harga BBM non subsidi, seperti Pertamax dan Pertalite," katanya. Selain memberi dampak pada bengkaknya anggaran subsidi energi, Aldian melihat, kenaikan harga minyak dunia juga akan memperlebar defisit anggaran, yaitu menyentuh 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Perkirakan itu lebih tinggi dibandingkan asumsi pemerintah yang menargetkan defisit anggaran hanya parkir di kisaran 2,2 persen dari PDB pada tahun ini atau lebih kecil dibandingkan realisasi sementara defisit pada 2017 sebesar 2,46 persen dari PDB.