NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyepakati komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat struktur ekonomi domestik. "Ekonomi dan keuangan syariah menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan," kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya pada kesepakatan komitmen itu di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan nota kesepahaman kesepakatan itu ditandatangani oleh Agus Martowardojo, serta pimpinan masing-masing lembaga, yaitu Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Ketua Badan Pelaksana BWI Muhammad Nuh, dan Ketua Baznas Bambang Sudibyo. Dengan nilai keadilan dan keseimbangan yang dijunjung ekonomi syariah, lanjut Agus, struktur ekonomi domestik akan lebih kuat. Misalnya, konsumsi terhadap bahan pokok hasil produksi lokal akan meningkat, basis produksi dan konsumsi akan lebih merata, anti spekulasi serta penyediaan fasilitas pendukung yang mendorong efisiensi dan daya saing nasional.

Agus menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus berkembang, antara lain ditandai oleh perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, takaful, koperasi syariah, dan pasar keuangan syariah, serta berbagai lembaga sosial Islam. Sejalan dengan itu, terjadi pula peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap industri halal yang telah menjadi suatu gaya hidup. Hal tersebut seperti sektor-sektor ekonomi syariah secara luas seperti makanan halal, fashion syariah, pengobatan dan kosmetik, serta usaha (bisnis) syariah.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional, pemerintah dan regulator khususnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tengah mempersiapkan rencana pembangunan infrastruktur dengan peran pasar keuangan, termasuk dengan instrumen Sukuk. "Dengan pengembangan yang dilakukan melalui kerja sama seluruh pihak, keberadaan sistem keuangan sosial ini dapat dikembangkan dan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia secara luas," kata Agus.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma`ruf Amin menyoroti gejala ekonomi syariah yang sekadar menjadi bahan bacaan tanpa penerapan. “Ekonomi syariah itu ajaran yang belum diaplikasikan tapi dibaca saja di banyak lembaga pendidikan,” kata Ma`ruf. Kendati begitu, Ma`ruf mengatakan ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang baik jika diukur dari tumbuhnya lembaga keuangan syariah.

Secara berangsur, kata dia, ekonomi syariah mampu mempengaruhi kebijakan di Indonesia. Tidak banyak di negara lain terdapat sistem perbankan ganda yang terdiri dari konvensional dan syariah. "MUI dan BI merintis ekonomi syariah. Awalnya belum ada Dewan Syariah Nasional di MUI dan di BI belum ada direktorat khusus syariah," kata dia. Dia berharap lembaga keuangan syariah terus bertumbuh dengan berbagai variannya seperti perbankan, asuransi dan lembaga sosial keuangan yang mapan dan tersistem secara nasional.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo mengatakan komitmen BI, MUI, Baznas dan BWI dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah merupakan awal yang baik untuk mensejahterakan umat. "MUI saat ini perhatiannya dalam bidang ekonomi itu nyata. Periode sebelumnya itu lebih ke pendekatan fikih, shalat tapi agak sedikit bicara zakat. Akhir-akhir ini interaksi semakin banyak dengan MUI secara riil," kata dia.

Dia mengatakan zakat, termasuk infak dan sedekah serta wakaf (Ziswaf) dapat menjadi sarana untuk mensejahterakan umat dari sudut pandang ekonomi, terutama kalangan lemah (dhuafa). Ziswaf harus dikelola dengan baik atau bukan pendekatan tradisional.