NERACA

Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan bahwa kebijakan impor garam yang diputuskan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah produksi komoditas garam di Tanah Air.

"Impor garam ini tidak akan menyelesaikan masalah atas krisis garam yang berulang-ulang terjadi setiap tahun," kata Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI Misbachul Munir di Jakarta, Rabu (24/1).

Menurut dia, permasalahan terkait kebijakan impor garam merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah untuk mencapai swasembada dan kedaulatan garam nasional terlebih dengan alasan musim hujan dan stok garam nasional. Munir mengingatkan bahwa krisis garam yang dibiarkan selalu terjadi dari tahun ke tahun selalu menghantui petambak garam."Kebijakan pemerintah yang akan melonggarkan impor garam menambah buruk persoalan tata kelola garam nasional," ujarnya seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI berencana untuk membuat rapat gabungan dengan Komisi VI DPR RI dan berbagai kementerian serta lembaga terkait dalam rangka untuk membahas mengenai permasalahan kontroversi impor garam.

"Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat gabungan dengan Komisi VI DPR RI, bersama dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, dan PT Garam," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena saat membacakan salah satu hasil rapat kerja dengan KKP di Jakarta, Senin (22/1).

Michael Wattimena memaparkan rapat gabungan yang masih belum ditentukan jadwalnya tersebut adalah dalam rangka membahas kebijakan impor garam yang telah diputuskan pemerintah.

Keputusan lainnya adalah Komisi IV DPR RI menolak dilakukan impor garam tanpa rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai amanat Pasal 37 UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, terkait dengan permasalahan impor garam, dalam rapat kerja tersebut juga menginginkan adanya koordinasi antara Komisi IV DPR (yang membawahi sektor kelautan dan perikanan) dengan Komisi VI DPR (yang membawahi sektor perdagangan).

Hal tersebut, lanjut dia, adalah agar petani garam nasional yang telah susah payah memproduksi garam di berbagai daerah tidak dirugikan, sehingga juga bisa menjadi acuan dalam program kerja KKP pada tahun 2018 ini.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keputusan impor 3,7 juta ton garam industri diambil sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ditemui di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa malam (23/1), Darmin mengatakan pengambilan keputusan kebutuhan impor tersebut melibatkan antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan BPS."KKP bilang kebutuhannya 2,2 juta ton, tapi Kemenperin bilang 3,7 juta ton dan ada rinciannya. Saya tanya ke KKP, kebutuhan 2,2 juta ton bagaimana rinciannya? Ternyata dari BPS. Lalu saya tanya BPS angkanya berapa sebetulnya? Ternyata sebetulnya angkanya 3,7 juta ton," kata dia.

Pemerintah telah menyatakan siap mengimpor 3,7 juta ton garam industri untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa industri yang memerlukan garam tersebut antara lain sektor farmasi dan petrokimia."Kalau soal impornya itu sudah diputuskan dalam rapat di kantor (Kemenko) Maritim dan kantor Wakil Presiden. Di Kemenko Perekonomian itu keputusan berapanya. Jadi kalau soal keputusan impor sudah dari sebelum-sebelumnya," ucap Darmin.

Ia menjamin impor garam industri tidak akan mengganggu produksi garam lokal karena komoditas dalam negeri hanya digunakan untuk konsumsi dan industri pengasinan ikan.

Pemerintah siap mengimpor 3,7 juta ton garam industri untuk memenuhi kebutuhan agar industri mampu membuat perencanaan yang baik guna mendorong ekspansi bisnis."Kita memutuskan 3,7 juta impor saja, tapi itu tidak sekaligus juga, kita lihat berapa kemampuan sebulan," kata Darmin seusai rapat koordinasi terbatas mengenai garam industri di Jakarta, Jumat (19/1). mohar