Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak berseteru satu sama lain di tahun politik. Tahun politik yang dimaksud Presiden adalah pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan umum 2019. “Pilih pemimpin yang baik setelah itu rukun kembali. Jangan sampai dibawa bertahun-tahun suasana Pemilu masih ada, kebencian diangkat-angkat terus,” kata Presiden Jokowi.

Dari pada gaduh, Presiden mengajak agar masyarakat rukun usai pemilihan umum selesai. Imbauan Presiden tersebut terkait dengan fenomena di masyarakat yang seringkali masih panas walaupun pemilu sudah selesai.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo , mengatakan, masuk  tahun politik, gesekan antar-masyarakat bisa saja terjadi karena merebaknya berita hoak. Penyebaran berita hoak melalui media sosial akan semakin massif pada tahun politik. "Penyebaran berita hoak itu sudah terjadi pada Pilkada serentak tahun 2017. Apalagi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang berlangsung panas," kata Arief.

Untuk itu, Arief mengimbau agar pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan lembaga terkait lainnya dapat melakukan sosialisasi anti hoaks  ke masyarakat, terutama ke kampus-kampus, sekolah-sekolah dan ke kelompok-kelompok masyarakat, seperti diamanahkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Imbauan Arief sebenarnya sudah dilaksanakan pemerintah melalui gerakan mudamudigital. Melalui mudamudigital, pemerintah secara intens mengedukasi generasi muda, khususnya yang masih kuliah, agar lebih bijak menggunakan sosial media dan juga turut menyebarkan konten positif.

Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengingatkan masyarakat harus waspada terhadap penyebaran kabar bohong yang bersifat menghasut saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia. "Seperti pilkada, pilgub ini paling rawan dan paling banyak disusupi konten hoax," kata Rudiantara.

Ia menuturkan, pilkada menjadi momentum paling rawan menyebar kabar bohong dengan penyebarannya melalui media internet. Menurut dia, pesan yang disampaikan dalam kabar bohong itu bersifat menjatuhkan atau menjelek-jelekkan antarpihak yang ikut dalam pilkada. "Saling serang, padahal ini tidak boleh," katanya.

Dia menyatakan, Kemenkominfo berupaya mencari solusi seperti menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang mengeluarkan fatwa 'Muamalah Medsosiah' yakni berupa pedoman bermedia sosial. Selain dengan MUI, kata dia, Kemenkominfo juga menggandeng penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu dalam mengawasi penyebaran kabar bohong. "Mulai dari KPU sampai dengan Bawaslu, termasuk kami juga menggandeng perusahaan-perusahaan media sosial yang ada di Indonesia," ujarnya.

Ia mengungkapkan, apabila ada portal yang mengandung konten menyebarkan kabar bohong maka Kemenkominfo dengan mesin sistem khusus akan memberantasnya. Mesin tersebut, lanjut dia, berfungsi dalam analisa portal-portal yang mengandung unsur kebohongan atau pun hujatan. "Nanti akan diketahui isinya bertentangan dengan UU ITE atau tidak, ada unsur hoax-nya atau tidak, kalau ada akan langsung kami blok," ujarnya.

Rudiantara mengajak masyarakat untuk lebih cerdas, bijak dan selalu konfirmasi apabila menerima pesan-pesan di media sosial. Ia mengimbau, masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan kembali setiap pesan yang mengandung unsur fitnah, mencela atau mengadu domba. "Jangan sampai ada yang dihukum karena ketidaktahuan, sebarlah kebaikan dan kebenaran," tuturnya.

Sementara itu, Mabes Polri meningkatkan pengawasan terhadap media sosial yang menyebarkan hoax menjelang Pilkada) serentak 2018. "Memang fenomena sekarang medsos menjadi satu alat untuk mencapai tujuan bermacam-macam," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Mohammad Iqbal.

Iqbal mengatakan polisi diberi amanat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani penyebaran hoax melalui medsos.

Iqbal menyatakan Mabes Polri serius menangani penyebaran hoax dengan memperkuat struktur kelembagaan seperti Biro Multimedia Divisi Humas dan Direktorat Siber, Badan Reserse Kriminal. Polri, menurut Iqbal, mengayomi masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban melalui cara preemtif dan preventif terhadap pengguna medsos.

Mabes Polri juga menggelar diskusi yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar masyarakat dan warganet tidak percaya dan mewaspadai hoax.

Iqbal mengimbau para bakal calon kepala daerah dan legislator bersaing secara fair, santun dan tidak menghalalkan segala cara atau menghasut masyarakat.