Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa karena tanpa ada guru tidak mungkin hadir para intelektual dan ilmuwan yang mampu membangun bangsa ini. Namun dibalik pengabdian para guru, masih saja ditemukan cerita miris minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru. Maka berangkat terhadap kepedulian para kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer, PT Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) menyalurkan dana sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) kepada 6.400 tenaga honorer di daerah Sultra dalam bentuk premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan.”Untuk tahun 2017, kami telah mengangarkan dana CSR untuk 6.400 honorer dalam bentuk tanggunan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN yang terdapat di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton Selatan dan Kota Baubau," kata Direktur Pemasaran Bank Sultra, Devid saat penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan di Unaaha, kemarin.

Dia mengatakan, dari jumlah penerima manfaat dana CSR itu yang paling terbanyak atau sekitar 50% berada di Kabupaten Konawe yakni 3.114 honorer.”Ini adalah merupakan bentuk kepedulian dari Bank Sultra kepada honorer dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Konawe,"ujarnya.

Dia menambahkan, dana CSR yang diberikan kepada guru honorer tersebut untuk membayar premi asuransi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan yakni Oktober-Desember 2017. Disebutkan, besaran dananya adalah Rp10.800 per orang per bulan selama tiga bulan dan ini merupakan stimulan yang diharapkan dapat dilanjutkan Pemkab setempat.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, La Uno, menjelaskan bahwa ada dua jenis jaminan yang bisa dinikmati para honorer dari premi yang dibayarkan oleh Bank Sultra, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.”Jika terjadi kecelakaan saat bekerja saat waktu premi berjalan, kami yang membiayai pengobatan sedangkan jaminan kematian diserahkan kepada ahli waris," katanya.

Sebagai informasi, saat ini jumlah guru honorer di Indonesia sudah membengkak hingga lebih dari satu juta. Kabarnya, masih banyak yang belum masuk pendataan Kemendikbud. Saat ini pengajuan mereka menjadi PNS cukup susah. Alternatif lainnya ialah dimasukkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Keberpihakan pemerintah terhadap nasib guru honerer masih menjadi tuntutan yang terus diperjuangkan para guru honerer. Hal ini sangat berasalan karena rata-rata penghasilan guru honorer antara Rp 250.000 sampai Rp 350.000 setiap bulan atau bisa dibilang jauh dari kata layak dengan apa yang sudah dilakukan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi mengakui, banyaknya jumlah guru honorer yang tidak mendapatkan kepastian status selalu menjadi pekerjaan rumah (PR) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia. Tak heran persoalan guru honorer menjadi beban permasalahan pelik guru yang tak kunjung usai dari tahun ke tahun.

Hingga saat ini ada sekitar 3 juta guru yang menyebar di seluruh Indonesia. Di mana, lebih dari 600 ribu adalah guru Honorer dan semuanya menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut dia, pemerintah tidak akan bisa mengangkat guru honorer secara besar-besaran. Sebab, anggarannya terbatas dengan jumlah guru yang sangat banyak.

Bahkan kini, Kemdikbud sudah tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan guru di Indonesia. Karena sudah dialihkan ke Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran dana untuk gaji guru, lanjut dia, masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing provinsi atau daerah. Namun, jika dana tersebut digelontorkan untuk gaji guru saja, program lainnya akan sulit untuk berjalan.