Tokoh Papua, Pater Neles Tebay yang juga Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur Jayapura berpendapat bahwa masalah kesehatan di Bumi Cenderawaih merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan, bukan saja pemerintah atau instansi terkait. "Penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup sehat di tanah Papua mesti dipandang sebagai tanggung jawab dari setiap dan semua pemangku kepentingan, termasuk orang Papua," kata Pater Neles Tebay ketika hubungi dari Kota Jayapura, Papua.

Pernyataan ini disampaikan oleh Neles Tebay guna menanggapi persoalan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gisi buruk di Kabupaten Asmat hingga menyebabkan puluhan balita dan anak meninggal karena buruknya masalah kesehatan di daerah itu. "Masalah kematian anak di tanah Papua mesti diseriusi oleh semua pihak. Kita baru saja dikagetkan dengan berita kematian 61 anak Papua di Kabupaten Asmat. Mereka meninggal karena serangan campak dan kurang gizi alias gizi buruk. Kematian anak Papua dalam jumlah yang banyak juga terjadi pada 2017," katanya.

Sejak April hingga Juli 2017, kata dia, sebanyak 50 balita meninggal di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai. Sesudah itu, sejak Juli hingga oktober 2017, sebanyak 35 anak Papua meninggal di Kampung Yigi, Distrik Inikgal, Kabupaten Nduga.

Lalu, pada tahun-tahun sebelumnya pun terjadi kematian anak Papua dalam jumlah yang banyak. "Kasus-kasus kesehatan di atas memperlihatkan bahwa anak-anak Papua sangat rentan terhadap penyakit. Sehingga kematian dalam jumlah yang besar dapat saja terjadi pada orang Papua, kapan saja di semua kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Maka masalah kematian anak Papua tidak boleh dipandang remeh," katanya.

Terkadang pemerintah dituding sebagai satu-satunya institusi yang paling bertanggung jawab atas urusan kesehatan di Tanah Papua.

Tentunya, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dapat mengambil langkah tertentu. "Tetapi, melimpahkan semua urusan kesehatan hanya pada pemerintah sama dengan melepaskan tanggung jawab dari pemangku kepentingan yang lain," katanya.

Selama ini, permasalahan yang mencuat yakni kekurangan dokter umum, dokter spesialis, mantri, gedung puskesmas atau pun pustu yang jauh dari penduduk Papua, atau puskesmas yang tidak ada perawatnya, puskesmas yang tidak tersedia obat-obat yang dibutuhkan rakyat, biaya transportasi yang mahal.

Selain itu, terisolirnya kampung yang didiami orang Papua dan rendahnya kesadaran orang Papua di kampung dalam hal hidup sehat, apalagi lingkungan kehidupannya yang kotor dan lain-lain. "Semua alasan ini yang selama ini dijadikan sebagai faktor-faktor penyebab bila terjadi kasus kesehatan yang besar yang menarik perhatian dari banyak pihak seperti masalah kesehatan sekarang di Kabupaten Asmat," ujarnya.

"Orang Papua tidak boleh terus menerus mengulangi alasan-alasan ini. Orang Papua sudah harus pikir dan terlibat dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan dan memajukan hidup sehat," sambungnya.

Menurut Neles Tebay yang juga koordinator Jaringan Damai Papua, orang Papua mesti temukan solusi-solusi alternatif yang tepat-guna, sehingga tidak tergantung pada dokter, mantri/perawat, atau pihak-pihak lain.

Orang Papua mesti memperlihatkan kemampuannya untuk memelihara kesehatannya sendiri, biarpun tidak ada dokter dan mantri. "Sekali lagi, oleh sebab itu, penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup merupakan tanggung jawab bersama. Tidak benar kalau sektor kesehatan dipandang sebagai monopoli pemerintah saja, baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten," katanya.

Pemangku kepentingan Menurut Neles Tebay, pemerintah bukan merupakan satu-satunya pemangku kepentingan, melainkan salah satu dari antara pemangku kepentingan yang lain.

Ada pemangku kepentingan lain selain pemerintah seperti pihak swasta yakni perusahan-perusahan yang mengeksploitasi kekayaan alam papua, ada lembaga keagamaan, lembaga gereja, lembaga adat dan kelompok-kelompok, seperti kelompok perempuan dan pemuda.

"Semua pemangku kepentingan ini dapat memberikan kontribusi yang khas dalam menangani masalah kesehatan dan mempromosikan hidup sehat di antara orang asli Papua. Bahkan setiap pribadi mesti bertanggungjawab atas perkembangan kesehatannya," katanya.

Kata dia, semua pemangku kepentingan mesti dilibatkan dalam mengurus kesehatan di Papua. Mereka perlu dipertemukan secara bersama dalam pertemuan dan dilibatkan dalam diskusi yang membahas tentang sektor kesehatan dan mencarikan secara bersama solusi-solusi yang dapat dilaksanakan. "Dan tentunya, setiap pemangku kepentingan mempunyai peran yang berbeda, sehingga tugasnya dapat dibagi antara semua pemangku kepentingan sesuai peranan mereka masing-masing. Dengan demikian, mereka semua secara bersama berpartisipasi dalam mengurus kesehatan rakyat di bumi cenderawasih," katanya.

Neles Tebay mengatakan guna mempertemukan semua pemangku kepentingan yang membahas sektor kesehatan, dialog sektoral perlu dilaksanakan di setiap kabupaten.

Dalam dialog sektoral itu, semua pemangku kepentingan yang berkompeten dan berpengalaman dalam urusan kesehatan diundang sebagai peserta dialog. "Dialog tentang sektor kesehatan melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Para pesertanya diundang bukan untuk saling menuduh, menuding dan mempersalahkan satu sama lain, melainkan untuk secara bersama mengidentifkasi dan menganalisa masalah serta menetapkan solusi secara bersama," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, urusan kesehatan akan menjadi keprihatian dan tanggungjawab bersama dari semua pemangku kepentingan," kata Neles. (ant)