Blended Finance Diterapkan untuk Pembangunan Jangka Panjang

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, skema pendanaan campuran atau "blended finance" bisa diterapkan di berbagai pembangunan jangka panjang. "Pemerintah Indonesia sedang membidik dana non-pemerintah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan terutama proyek jangka panjang, salah satunya skema 'blended finance'," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/1).

Luhut menghadiri Roundtable Discussion dalam rangkaian kegiatan World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss, Senin, waktu setempat. Menurut mantan Menko Polhukam itu, model tersebut bisa digunakan untuk membiayai beberapa proyek yang sudah ada seperti kereta api ringan (light rail transit/LRT) yang saat ini juga sedang dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.

"Blended finance" adalah pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat yang dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang. Diskusi yang membahas upaya Indonesia dalam mengimplementasikan target "Sustainable Development Goals" (SDGs) itu diikuti oleh lebih dari 20 orang dari kalangan kepala pemerintahan, pengusaha, eksekutif perusahaan multinasional dan pegiat filantropi dari mancanegara.

Pada acara yang antara lain dihadiri juga oleh Perdana Menteri Luxembourg Xaxier Bettel, Rektor Tsinghua University Qiu Yong, Ketua New Climate Economy Steering Group Jeremy Oppenheim serta beberapa tokoh filantropis Eropa, Luhut menjelaskan tentang situasi terkini di Indonesia terutama di bidang ekonomi.

Capaian ekonomi Indonesia diantaranya penilaian Bank Dunia yang menyebut Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk berinvestasi. Lembaga pemeringkat S&P juga meningkatkan "rating" Indonesia untuk kategori serupa. "Sustainable Development Goals" (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah target pembangunan yang dirancang dan dilakukan oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

SDGs berisikan satu set tujuan yang berisi 17 tujuan pembangunan dan 169 target, dicanangkan 2016 dan berakhir pada 2030 guna mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Perdana Menteri Bettel menyambut baik inisiatif Menko Luhut ini dan menilai pembiayaan "blended finance" cocok untuk pembiayaan program-program berwawasan lingkungan seperti sumber energi alternatif.

Terlebih Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF-World Bank di Bali pada Oktober mendatang. "Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam membangun Bali menjelang pertemuan tersebut," undang Luhut kepada peserta diskusi.

Meski belum meraih pendanaan dengan skema "blended finance", Luhut menyebut Indonesia telah mendapat suntikan dana sebesar 3 miliar dolar AS dari negara-negara Uni Eropa untuk proyek pengelolaan sampah. Pada akhir diskusi, Luhut berterima kasih kepada para peserta dan mengaku senang akan antusiasme peserta untuk berpartisipasi membantu Indonesia mengimplementasikan tujuan dan target SDG's.

BERITA TERKAIT

Wom Finance Tawarkan Kupon Hingga 8,60% - Rilis Obligasi Rp 800 Miliar

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendukung ekspansi bisnis, PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) kembali menawarkan obligasi berkelanjutan II WOM…

Jabar Percepat Pembangunan Enam Proyek Terkait Citarum

Jabar Percepat Pembangunan Enam Proyek Terkait Citarum NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai…

Ketika Semua Kemudahan Ada Dalam Genggaman - Inovasi Layanan Adira Finance

Wanto (25) salah satu pegawai perusahaan bank swasta di Jakarta Selatan sibuk dengan smartphonenya sendiri disela istrirahat jam makan siang.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PB HMI akan Mencetak 15.000 Wirausaha Baru

  NERACA   Jakarta - Guna merealisasikan penciptaan lapangan pekerjaan, PB HMI menegaskan untuk mencetak 15.000 wirausaha baru. Presidium Majelis…

Pemerintah Masih Merancang Tax Holiday

      NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pihaknya saat ini masih merancang…

Menkeu : Aturan Tarif Pajak UMKM Segera Diterbitkan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang…