Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan semua Gubernur dan Ketua DPRD jangan membuat peraturan daerah (Perda) yang menyebabkan tambah ruwet, apalagi orientasinya proyek. Pasalnya, ada ribuan investor mengantre untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun sayang, hal tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara ini karena berbagai masalah.

NERACA

“Kita ini kebanyakan aturan-aturan, kebanyakan persyaratan-persyaratan, kebanyakan perizinan-perizinan yang masih berbelit-belit,” ujar Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pemerintah (RKP) mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di daerah di Jakarta, Selasa (23/1).

Untuk itu, Presiden berpesan kepada seluruh Gubernur dan terutama Ketua DPRD, jangan buat Perda lagi yang menyebabkan tambah ruwet. Apalagi, lanjut Presiden, Perda kalau orientasinya proyek. “Kalau orientasinya hanya ingin membuat perda sebanyak-banyaknya, sudahlah. Yang paling penting menurut saya perda itu kualitasnya bukan banyak-banyakan. Kalau sudah ngeluarin perda banyak itu sebuah prestasi, menurut saya ndak,” ujar Jokowi.

Presiden membandingkan proses perizinan yang dibutuhkan investor di Pusat dengan di Daerah. Untuk pembangkit listrik misalnya, menurut Jokowi, di Pusat sudah bisa dipangkas tinggal hanya 19 hari. Namun di daerah, menurut Presiden, masih 775 hari. Dia menambahkan di bidang pertanian, untuk Pusat sudah 19 hari, namun di daerah masih 726 hari. Di perindustrian, di Pusat sudah 143 hari sedangkan di daerah 529 hari.

Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya  mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah itu bukan federal. Kita adalah negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu, masih satu garis,” tegas Kepala Negara seperti dikutip dari laman Setkab.

Jika seluruh provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, mengeluarkan regulasi sendiri-sendiri, standar-standarnya juga sendiri-sendiri, apalagi prosedur-prosedurnya juga sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tak ada harmonisasi, menurut Presiden, yang terjadi adalah fragmentasi.

“Kita menjadi bukan menjadi sebuah pasar besar lagi, pasar nasional, pasar tunggal yang besar tetapi terpecah menjadi pasar yang kecil-kecil, sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” kata Presiden seraya menambahkan, bahwa kekuatan bangsa Indonesia adalah sebuah pasar tunggal yang besar yaitu pasar nasional.

Itulah, lanjut Presiden,  yang dirasakan oleh investor, bahwa dari sisi regulasi begitu mengurus di Pusat kemudian dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. “Ini yang bahaya kalau persepsi itu muncul,” ujarnya.

Inilah, menurut Presiden, yang ingin diperbaiki, solusinya dengan single submission. “Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi, untuk membuat harmonisasi, sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi investasi nasional, dengan aturan main dengan perizinan, dengan undang-undang, dengan perda yang inline satu garis,” tutur Jokowi.

Presiden lebih lanjut membandingkan dengan negara-negara pesaing, terutama negara yang dekat dengan Indonesia, pertumbuhan investasi di negeri ini kalah jauh. Sesuai data BKPM tahun 2017, India naik 30%, Filipina naik 38%, Malaysia naik 51%, sementara Indonesia hanya naik 10 %. Menurut Presiden, alasan nomor satu Indonesia kalah bersaing adalah persoalan regulasi.

Banyak Masalah

Jokowi mengungkapkan, ada ribuan investor mengantre untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun sayang, hal tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara ini karena berbagai masalah.

‎‎"Tapi problem-nya adalah di dalam kita sendiri. Jadi saya sampaikan sering kali ini saya sampaikan di mana-mana kita ini kondisinya sehat, baik, asam urat enggak ada, kolesterol baik, jantung baik, paru-paru baik, ginjal baik, tapi kenapa enggak bisa lari cepet, kenapa enggak bisa lari kencang," ujarnya.

Menurut Jokowi, potensi investasi yang besar tersebut tidak optimal masuk ke Indonesia, salah satunya karena proses perizinan yang berjalan lambat, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Problem-nya ada di investasi yang masih terhambat dan urusan-urusan perizinan. Problem-nya apa sih? Ternyata tidak sedikit, problem-nya banyak sekali," ujarnya.

Sebenarnya bukan perkara yang sulit untuk mempercepat proses perizinan investasi. Asalkan, menurut Jokowi, ada niat dari para kepala daerah untuk mengubah paradigma terkait birokrasi perizinan tersebut.

Jokowi mencontohkan proses perizinan di BKPM yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Kondisi berubah sejak dua tahun terakhir, BKPM mampu mengeluarkan sembilan izin dalam waktu tiga jam.

"Waktu yang bertahun-tahun bisa kita lakukan, niat atau enggak niat, mau atau enggak mau, urusannya itu aja. Tapi di sini itu tidak hanya di urusan yang berkaitan dengan di BKPM, masih ada lagi di Kementerian, masih banyak lagi yang ada di daerah, inilah yang ingin kita selesaikan," tegas Jokowi.

Jika tidak ada kemauan untuk mempercepat proses perizinan tersebut, kata Jokowi, maka paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah selama ini akan percuma.‎

"Jadi paket-paket kebijakan sudah kita keluarkan, tapi dalam implementasi pelaksanaan tidak kita ikuti, tidak kita tindak lanjuti, enggak ada artinya itu paket kebijakan," ujarnya.

Momentum Ekonomi

Jokowi mengajak para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia untuk memanfaatkan momentum ekonomi nasional yang saat ini sangat baik dan memiliki kepercayaan internasional yang tinggi, sebagaimana tercermin dengan melonjaknya peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-72.

Presiden juga menunjukkan posisi cadangan devisa Indonesia yang saat ini merupakan tertinggi sepanjang negara ini berdiri, yakni US$130 miliar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dulu semua orang bilang enggak mungkin tembus 6.000, pada saat ini tembus di kisaran 6.500.

Tidak hanya itu. Di beberapa daerah, menurut Jokowi, sudah merasakan kenaikan harga batubara lagi, kenaikan harga kelapa sawit CPO lagi. “Saya lihat provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan komoditas ini juga ekonominya yang dulu ada yang pertumbuhan ekonomi 2% atau 3%, sekarang sudah di atas 5% semuanya,” ujarnya.

Sementara lembaga-lembaga rating internasional juga memberikan level investment grade kepada Indonesia, baik oleh Moody’s, oleh Fitch Rating, oleh S&P (Standard and Poor), dan terakhir diberikan lagi oleh Fitch dari BBB- menjadi BBB. “Kepercayaan-kepercayaan seperti ini adalah momentum,” ujar Presiden.

Pada bagian lain, Jokowi menegaskan kunci pertumbuhan ekonomi hanya ada dua, yaitu investasi, dan ekspor. “Hanya itu saja, enggak ada yang lain. Jangan bicara yang lain, hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” tutur dia. Untuk itu, Presiden mengaku sengaja mengumpulkan seluruh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi agar memiliki sebuah panduan yang sama, sebuah visi bersama, menyelesaikan masalahnya.

Menurut Presiden, pemerintah ingin membangun sebuah single submission didahului dengan membentuk satuan tugas (satgas), terutama nanti di Pusat biar sambung dengan daerah-daerah tujuan investasi sehingga semuanya satu bahasa menyelesaikan masalah.

“Kita duduk bersama nanti untuk berkoordinasi, untuk membuat harmonisasi, sehingga menyatukan pasar besar kita dalam satu kesatuan, dalam sebuah destinasi investasi nasional, dengan aturan main dengan perizinan, dengan undang-undang, dengan perda yang inline satu garis,” tutur Presiden.

Hadir dalam Rapat Koordinasi Pemerintah itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri  Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong, para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia. bari/mohar/fba