NERACA

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada awal tahun ini. Langkah impor diambil lantaran pasokan beras jenis medium mengalami kekurangan sehingga membuat harga melambung tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, harga beras jenis medium yang banyak dikonsumsi masyarakat selama Desember 2017 naik 2,66 persen dari Rp 9.280 menjadi Rp 9.526 per kg.  

Langkah pemerintah tersebut nyatanya tak didukung oleh beberapa Kepala Daerah yang merupakan gerbang pintu masuk untuk masuknya komoditas ke suatu daerah. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memberikan arahan bahwa beras yang digunakan di Jakarta adalah beras dari petani Indonesia bukan impor. Di sela panen padi di areal persawahan di Cakung, Jakarta, Selasa (23/1), Anies mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah, PT Food Station Tjipinang Jaya, mengamankan suplai kebutuhan beras untuk sepanjang tahun ini.

"Jadi arahan kita adalah memang menggunakan beras domestik. Kita pakai dulu dan mudah-mudahan ini tercukupi beberapa bulan ke depan, sekaligus nanti Food Station mengamankan supply sepanjang tahun," katanya. Dia menegaskan bahwa jumlah ketersediaan beras di Jakarta saat ini dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dia menegaskan komitmennya untuk menolak impor beras. Alasannya, produksi beras di Jatim sangat melimpah. “Jika berbicara perkara produksi beras, Jatim sudah mencukupi. Kami sudah sejak Tahun 2013 telah mengeluarkan Pergub yang melarang impor beras,” kata Soekarwo. Ia mengatakan, produksi beras di Jatim tahun 2017 mencapai 8,751 juta ton. Dari angka itu, yang dikonsumsi oleh masyarakat sebanyak 3,5 juta ton. Dengan demikian, Jatim masih mengalami surplus sekitar 5 juta ton. Surplus ini didistribusikan ke provinsi lain yang produksi berasnya masih minus.

Tak ketinggalan juga Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo. Ganjar menegaskan daerahnya tidak memerlukan beras impor. Alasannya, stok beras untuk Jawa Tengah sampai dengan saat ini masih cukup aman. "Apalagi, beberapa daerah penghasil beras yang ada di Jawa Tengah dalam waktu dekat masih akan panen. Akhir Januari ini ada panen dan bulan Februari nanti panen raya,” ujarnya. 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menolak rencana impor beras. Sebab, pada akhir Januari ini Sukabumi akan memasuki musim panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Sudrajat mengatakan, penolakan ini untuk melindungi para petani yang akan memasuki musim panen. Jika tetap dilakukan, ungkap Sudrajat, maka harga beras di tingkat petani pada saat musim panen akan jatuh terimbas beras impor. Padahal para petani sebelumnya telah dibina dan berharap harga yang ideal pada musim panen.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Karyawan Gunarso memastikan stok untuk bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) cukup hingga Maret-April 2018. "Ya pokoknya stok ini untuk bansos dan konsumen lainnya juga ada," kata Gunarso, pekan kemarin. Gunarso menambahkan stok beras di Bulog selama operasi pasar hingga 11-12 Januari 2018 mencapai 142 ribu ton. Operasi pasar tersebut dilakukan terhadap 2.000 titik bekerja sama dengan pedagang dan toko-toko.

Untuk cadangan di Bulog, Gunarso memastikan sisa beras pemerintah dari 2017 sebanyak 150 ribu ton. "Tapi kalau ada kekurangan pemerintah kan punya anggaran di 2018 Rp 2,5 triliun untuk penambahan cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Gunarso. Menurutnya anggaran tersebut bisa berdampak positif untuk ketersediaan cadangan beras di Bulog. Jika dana tersebut dicairkan, maka Bulog bisa menambah stok cadangan beras pemerintah kurang lebih sampai 400 ribu lebih.

Bulog akan menyalurkan bansos rasta sebanyak 142 ribu ton untuk Keleuarga Penerima Manfaat (KPM) pada 25 Januari 2018. Penyaluran bansos rastra tersebut akan dilakukan sampai ke 54 ribu titik distribusi KPM. Jika di berbagai daerah menutup gerbang masuknya beras impor, terlebih juga disambut dengan panen beras yang akan berlangsung bulan depan, lalu apakah pemerintah tetap akan bersikukuh menyuplai beras impor? bari