NERACA

Jakarta  - Analis dan Chief Market Strategist FXTM, Hussein Sayed mengatakan, investor tidak cemas oleh "shutdown" atau tidak berjalannya pemerintahan Amerika Serikat karena tidak tercapai kata kesepakatan terkait anggaran negara AS.”Walaupun situasi ini menjadi pembahasan besar di media, namun investor sepertinya tidak terlalu khawatir atas dampaknya terhadap investasi," kata Hussein Sayed di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, hal yang terjadi menyiratkan bahwa pasar finansial semakin kebal menghadapi drama politik yang terjadi di negara adidaya di bawah pemerintahan Donald Trump. Dirinya memprediksi bahwa drama "shutdown" tersebut akan segera berakhir.

Hal tersebut karena terakhir kali pemerintah AS mengalami "shutdown" pada 2013 selama 16 hari, ekonomi AS harus kehilangan US$ 24 miliar. Di tempat terpisah, Bank Indonesia meyakini berhenti beroperasinya sebagian layanan publik di Amerika Serikat (AS) alias "shutdown", imbas belum disepakatinya anggaran pemerintah oleh Senat, hanya berdampak kecil dan sementara ke Indonesia.

Kata Gubernur BI, Agus Martowardojo, setelah "shutdown", tidak semua layanan dari pemerintah AS berhenti beroperasi. Pemerintah dan Senat AS juga tidak akan membiarkan "shutdown" tersebut terjadi lama. Sementara itu, ekonom senior Standard Chartered Bank Indonesia, Aldian Taloputra, menilai dampak dari penghentian sementara atau "shutdown" operasional pemerintahan di Amerika Serikat tidak terlalu besar bagi Indonesia.

Dia menjelaskan berhentinya kegiatan pemerintah AS tersebut bukan kali pertama terjadi. Pemerintah AS pernah mengalami "shutdown" pada 1-16 Oktober 2013. Sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa "shutdown" atau penghentian sementara operasional pemerintahan di Amerika Serikat tidak berdampak negatif pada industri pasar modal domestik.”Itu bukan sesuatu yang baru, AS pernah mengalami 'shutdown' pada 2013 lalu dan IHSG tetap mencatatkan kenaikan," kata Direktur Utama BEI, Tito Sulistio.