Pemkab Cirebon Butuh SDM Koperasi Handal

NERACA

Cirebon – Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Riyanto mengungkapkan, saat Pemkab Cirebon tengah kekurangan SDM yang mengerti, paham, dan menguasai seluk-beluk perkoperasian.“Kita amat membutuhkan SDM yang koperasi untuk memperkuat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Beberapa yang paham dan menguasai ilmu koperasi sudah banyak yang pension. Sementara tenaga-tenaga baru yang ada tidak mengerti mengenai kehidupan berkoperasi”, kata Riyanto kepada wartawan, di Cirebon, beberapa waktu lalu.

Kegundahan Riyanto bukan tanpa alasan. Dia mengakui bahwa pihaknya kini tengah gencar menggulirkan beberapa program untuk pemberdayaan koperasi di Kabupaten Cirebon. Diantaranya, program pelatihan SDM bagi koperasi, pameran-pameran bagi UKM, sertifikasi koperasi simpan pinjam, studi banding ke luar daerah, serta mengembangkan koperasi yang memiliki produk unggulan khas Cirebon.“Oleh karena itu, bidang koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Cirebon membutuhkan tenaga yang handal yang mengerti koperasi. Untungnya, kita memiliki lima tenaga PPKL yang merupakan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM”, jelas Riyanto.

Di samping itu, lanjut Riyanto, pihaknya juga tengah getol melakukan program aktifikasi koperasi.“Itu merupakan bagian tugas dari kita dalam membina koperasi yang ada. Bila ada koperasi yang tiga kali tidak melakukan RAT, maka akan dibubarkan atau dimerger dengan koperasi lainnya. Koperasi yang masih bisa kita sehatkan, akan kita bina untuk kembali aktif menjalankan fungsinya”, tandas Riyanto seraya menyebutkan, jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 750 koperasi, 430 koperasi diantaranya berlabel sehat.

Selain tiga uang dengan Pemda, kondisi koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon pun kurang begitu menggembirakan. Hal itu diungkapkan Ketua KUD Mukti (Ciwaringin) HM Udiya. Menurut Udiya, banyak KUD di Kabupaten Cirebon mati suri. Penyebabnya adalah kebijakan dari pemerintah yang kurang kondusif bagi pertumbuhan KUD di Cirebon.“Dulu, KUD menangani yang namanya Tebu Rakyat. Tapi kini sudah tidak lagi. Bahkan, urusan tebu rakyat sudah mulai diserahkan ke pihak swasta”, aku Udiya yang juga Pengurus Dekopinda Kabupaten Cirebon dan Pengawas Puskud Jabar.

Udiya yang memimpin KUD dengan jumlah anggota tak kurang dari 5600 orang itu menambahkan, kebijakan soal gula rafinasi juga tidak jelas bagi perkembangan usaha KUD.“Yang namanya sektor pertanian, dulu semua kebutuhannya melalui KUD. Seperti pengadaan pupuk, pengolahan hasil pertanian, sampai ke pendanaan, melalui KUD. Apalagi sekarang banyak bermunculan kelompok tani dalam wadah Gapoktan. Gapoktan tidak melalui KUD. Dulu, yang namanya petugas penyuluhan lapangan atau PPL ada di KUD, sekarang sudah tidak lagi”, ucap Udiya lagi.

Tak pelak, lanjut Udiya, dengan kondisi seperti itu jumlah KUD kini tinggal 27 KUD saja, dari sebelumnya yang mencapai 42 KUD. Dari 27 KUD, yang sehat hanya 16 KUD, sedangkan 11 KUD dalam kondisi sakit parah atau setengah sehat.

Meski begitu, Udiya menegaskan bahwa KUD tidak lagi mengharapkan program bantuan dari pemerintah. Mereka kini tengah berupaya mengubah paradigma dengan fokus menggeluti usaha simpan pinjam, membentuk UKM Mart, dan menyediakan jasa untuk segala jenis pembayaran seperti listrik, air, telepon, dan sebagainya.“Hanya saja, kami masih berharap, agar KUD bisa jaya lagi dengan dipercaya kembali mengelola sektor pertanian, seperti distribusi pupuk bagi petani hingga penyediaan sarana pertanian”, kata Udiya. 

Udiya juga mengaku bahwa KUD Mukti pernah mendapat bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM pada 2009 sebesar Rp700 juta. “Sekarang kita mengajukan lagi tapi sulit dan rumit. Sudah lebih dari satu tahun kita mengajukan tapi belum mendapat jawaban positif. Padahal, selama kita pinjam dana bergulir tidak pernah menunggak hingga lunas”, ungkap Udiya. 

Koperasi Rotan

Kondisi serupa dialami koperasi di bidang usaha rotan di Cirebon. Menurut Ketua Koperasi Kerajinan Rotan Dharmawan (Desa Bodesari, Cirebon) Nemo, bisnis rotan kini tak lagi bagus. Penyebabnya, kebijakan pemerintah yang membolehkan ekspor bahan baku rotan ke luar negeri.“Seharusnya, ekspor bahan baku rotan dilarang, kok malah diijinkan. Sekarang memang sudah kembali dilarang. Namun, negara pengimpor rotan dari kita seperti China, sudah memiliki bahan baku rotan untuk selama 10 tahun ke depan. Jadi, ya kita masih sudah akibat dari terdampak kebijakan membolehkan ekspor bahan baku rotan”, kata Nemo.

Kemudian dalam hitungan Nemo, dulu para pengusaha rotan di Cirebon mampu mengekspor produk rotan hingga 2000 kontainer perbulan. Kini, hanya tinggal 600 kontainer saja perbulan.“Zaman Presiden Megawati memang ada aturan yang melarang ekspor bahan baku rotan. Tapi, masih banyak pihak yang melakukan ekspor secara gelap ke luar negeri”, ungkap Nemo yang sudah menggeluti bisnis rotan di Desa Bodesari dan Tegalwangi sejak 1968.

Nemo juga mengakui, saat ini permintaan produk rotan dari luar negeri masih tinggi. Namun kemampuan para UKM rotan yang ada tidak bisa memenuhinya. Pasalnya, ketika kondisi bisnis rotan terpuruk, banyak perajin rotan yang beralih profesi. Sehingga, ketika kondisi permintaan produk rotan kembali membaik, pihaknya sudah kekurangan tenaga perajin rotan.“Kami hanya berharap agar kebijakan pemerintah terkait produk rotan tidak berubah-ubah lagi”, pungkas Nemo. Mohar/Rin