Wagub: Sumsel Perlu Perda Ekosistem Gambut

NERACA

Palembang - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan Ishak Mekki menyatakan provinsi itu perlu memiliki peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagai payung hukum untuk mencegah kebakaran lahan gambut.

"Untuk gambut ini perlu peraturan supaya jangan terbakar lagi. Kalau terbakar seperti beberapa tahun lalu menjadi bencana nasional," kata Ishak Mekki saat ditanya mengenai raperda tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Palembang, Senin (22/1).

Menurut dia, kalau sudah ada perda gambut ini maka ada kepastian hukum untuk langkah pencegahan, penganggaran, dan sebagainya."Perda tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut saya rasa dibutuhkan karena selama ini kenyataannya banyak yang terbakar di Sumsel, karena di provinsi ini banyak lahan gambut seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin," ujar dia.

Sementara juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumsel H Askweni menyampaikan, Sumsel memiliki lahan gambut terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Luasnya meliputi 16,3 persen dari luas wilayah Provinsi Sumsel dan kawasan gambut ini tersebar di lima kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas, dan Muaraenim.

Ia menuturkan, lahan gambut merupakan ekosistem yang mudah rusak dan apabila telah rusak sulit untuk dapat kembali seperti kondisi semula. Kerusakan ekosistem gambut berdampak besar terhadap lingkungan setempat maupun lingkungan sekelilingnya.

Menurut dia raperda tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk segera bergerak secara aktif dan responsif menanggulangi bencana kebakaran lahan dan hutan terutama di lahan gambut dengan cara merestorasi gambut."Jadi, perda mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dirasakan penting, perlu, dan mendesak untuk melindungi ekosistem dan spesies yang ada di lahan gambut Sumsel," ujar dia. Ant