Waspada Transaksi Bitcoin!

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya bersikap tegas melarang transaksi mata uang virtual, Bitcoin, dan sejenisnya di dalam negeri. Bahkan BI menyatakan siap bertindak keras terhadap perantara perdagangan Bitcoin baik bank maupun non-bank. Yang jelas, penggunaan mata uang digital itu dianggap sebagai transaksi ilegal, melanggar UU Mata Uang dan dapat diancam pidana di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BI kini gencar mengawasi peredaran uang digital cryptocurrencies. Karena BI sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran nasional, senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Uang digital cryptocurrencies memiliki risiko tinggi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, rawan risiko penggunaan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme serta merugikan konsumen oleh karena itu kita larang di Indonesia,” tegas Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Enny V. Panggabean di Jakarta (15/1).

Menurut Enny, terdapat empat karakteristik cryptocurrencies yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Salah satu karakteristiknya adalah belum adanya aturan yang pasti dari peredaran cryptocurrencies di dunia.

Karakteristik kedua, Peer-to-Peer dimana tidak ada perantara (intermediary) yang bertanggung jawab bila terjadi transaksi. Artinya, transaksi langsung final karena dua orang saling terhubung secara virtual dan transaksi diketahui semua pihak serta settlement langsung.

Karakteristik ketiga, Pseudonymity dimana pemilik dari uang digital tersebut belum terdata dengan jelas nama serta identitas pemiliknya. Selama ini masih banyak transaksi cryptocurrencies yang menggunakan nama samaran atau menggunakan kode sandi. Model transaksi seperti ini rawan disalahgunakan untuk pembiayaan terorisme.

Karakteristik keempat, tidak adanya entitas sentral. Dimana harga ditentukan dari penawaran dan permintaan pasar, sehingga tidak ada perlindungan konsumen. “Misalnya Bitcoin diproduksi cuma 21,6 juta keping setelah itu harganya maka bisa naik ke harga sekunder. Kalau supply sudah 21,6 juta maka tergantung dari yang beredar di masyarakat, tidak ada perlindungan konsumen,” ujar Enny.

Kita menyadari saat ini terjadi booming Bitcoin dimana-mana. Mulai dari negara maju sampai ke negara berkembang terlihat tidak sanggup menolak kehadiran mata uang virtual tersebut. Apalagi segelintir orang tiba-tiba berubah drastis menjadi miliuner dadakan karena bermain Bitcoin, yang akhirnya cerita ini membuat banyak orang termasuk di Indonesia berusaha ingin tahu dan coba-coba membeli Bitcoin, dan berharap dapat keuntungan dari menambang Bitcoin via internet.

Karena nilainya cenderung meningkat belakangan ini, baik “penambang” yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan perhitungan rumit untuk menciptakan mata uang, dan mereka yang membeli Bitcoin dari pihak lain, merasa enggan menggunakannya sebagai transaksi pembelanjaan. Tetapi sebaliknya mereka berspekulasi menunggu harga Bitcoin dapat naik lebih tinggi. Namun, pasokan Bitcoin yang terbatas dan tidak memenuhi permintaan, alih-alih berfungsi sebagai mata uang, Bitcoin merupakan aset kosong spekulatif.

Tidak hanya itu, Bitcoin juga memiliki masalah teknologinya. Seperti siapa saja yang memiliki akses ke kata sandi Bitcoin memiliki wewenang untuk menghabiskan Bitcoin yang dibukanya. Apabila kata sandinya hilang, maka si “penambang” juga kehilangan semua Bitcoin-nya.

Hanya persoalannya sekarang, kita tidak tahu bagaimana cara BI dan OJK mendeteksi dan mendapatkan data mengenai orang yang “menambang” atau mentransaksikan mata uang digital tersebut. Karena dalam aturannya yang dianggap melanggar UU Mata Uang adalah sebagai alat transaksi. Sementara sampai sekarang belum ada larangan mengenai kepemilikan dan “menambang” mata uang digital tersebut. Untuk itu, BI dan OJK dapat lebih tegas lagi membuat aturan kepemilikan Bitcoin ke depan.

BERITA TERKAIT

Bitcoin Gagal Jadi Mata Uang

      NERACA   London - Bitcoin (BTC) telah gagal sebagai mata uang yang diukur berdasarkan acuan-acuan atau tolak…

Waspada Bahaya “Jackpotting”

    NERACA   Jakarta - Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Center…

WASPADA RADIKALISME

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens (kanan) bersama anggota DPR RI Aria Bima, Dosen London School Gracia Paramitha dan Direktur…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Korupsi Hambat Investasi

Reformasi birokrasi yang digulirkan sejak pemerintahan masa lalu hingga saat ini, ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku…

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…