Oleh: Subagyo

Harga beras medium beberapa pekan ini terus naik di hampir seluruh Indonesia. Bahkan, Badan Pusat Statistik mencatat sejak akhir tahun 2017 memang terjadi gejolak harga beras karena tidak seimbangnya antara pasokan dan permintaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada bulan Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526,00 per kilogram dari harga beras pada bulan November.

Masih menurut BPS, kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium, tetapi untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami penaikan menjadi Rp9.860,00/kg atau naik 3,37 persen dari harga pada bulan sebelumnya.

Berdasar data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium tercatat mengalami penaikan. Pada hari Senin (15/1), misalnya, harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp11.271,00/kg, keesokan harinya (16/1) naik menjadi Rp11.291,00/kg.

Harga tersebut lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan untuk beras kualitas medium sebesar Rp9.450,00/kg di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Kenaikan harga beras, khususnya kualitas medium sejak Desember 2017, akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat. Di tingkat pasar selalu berlaku hukum ekonomi yang menyebutkan jika penawaran tetap, sementara permintaan meningkat, harga akan mengalami penaikan. Harga akan mengalami peningkatan jika permintaan tetap, sementara penawaran berkurang.

Jika mengacu pada hukum pasar tersebut, melihat kenaikan harga beras yang berlangsung dalam 2 bulan terakhir tidak pelak menimbulkan pertanyaan, mungkinkah stok ataupun ketersediaan beras di dalam negeri saat ini tidak mencukupi kebutuhan warga? Dalam Rakor Gabungan Ketahanan Pangan dan Evaluasi Upaya Khusus (Upsus) 2017 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (3/1), Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan empat komoditas, yakni beras, bawang merah, jagung, dan cabai sudah swasembada.

Amran menyatakan bahwa saat ini stok beras yang dimiliki Bulog sekitar 1.000.000 ton. Jumlah tersebut akan bertambah memasuki panen puncak akhir Januari 2018 sehingga Bulog diminta antisipasi kemungkinan jatuhnya harga beras pada panen raya.

Hal itu dibenarkan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti. Dia mengatakan bahwa stok beras Bulog di awal 2018 mencapai hampir 1.000.000 ton yang diperkirakan mencukupi untuk menutup kebutuhan rastra atau bantuan sosial lebih dari 4 bulan.

Kepala Penelitian Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan bahwa harga beras yang konsisten tinggi tentu akan memberatkan konsumen, terutama masyarakat miskin yang pendapatannya sama atau kurang dari Rp300 ribu/bulan.

Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memandang perlu Pemerintah mengambil langkah taktis, seperti melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga menyarankan agar pemerintah melakukan operasi pasar secara besar-besaran dan jangan melakukan impor beras saat ini.

Intensifkan OP

Menyikapi hal itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta Perum Bulog untuk mengintensifkan operasi pasar (OP) maupun pelaksanaan penyaluran beras sejahtera atau rastra berdasarkan stok yang masih ada.

Langkah-langkah tersebut dengan diimbangi meningkatkan jumlah dan jangkauannya diharapkan harga beras bisa digiring kembali ke arah harga yang memang ditetapkan dalam HET.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan telah menggelar operasi pasar besar-besaran untuk menanggulangi kenaikan harga beras. Selain itu, melakukan pengecekan dan pemantauan dengan mengerahkan 150 orang staf bersama divisi regional dan subdivisi regional Bulog dalam penyaluran beras medium.

Mendag Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa Pemerintah menyuplai pasokan beras di sejumlah wilayah, terutama daerah dengan kenaikan beras paling tajam pada lebih dari 2.500 titik pasar tradisional.

Menurut data Kementerian Perdagangan hingga 17 Januari 2018, stok beras untuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) Perum Bulog sebanyak 854.947 ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah sebanyak 134.646 ton. Rata-rata penyaluran beras untuk operasi pasar (OP) kurang lebih 8.902 ton/hari.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) perlu diperkuat agar makin tepat sasaran sehingga dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga satu digit.

Pada tahun 2018, BPNT diperluas dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 44 kota menjadi 10 juta KPM di 217 kabupaten/kota. Perluasan BPNT menjadi 10 juta KPM dilaksanakan bertahap.

Untuk tahap pertama, di 44 kota. Pada tahap kedua, dilaksanakan di ibu kota plus kabupaten dengan indeks kesiapan yang lebih baik. Tahap ketiga, dilaksanakan di ibu kota wilayah timur dan kabupaten berindeks baik, sedangkan tahap lima s.d. enam di sisa wilayah lainnya.

Selain BPNT, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sosial beras sejahtera atau rastra. Untuk bantuan sosial rastra, tetap diberikan sebelum BPNT siap dilaksanakan di suatu wilayah. Rastra diberikan dalam bentuk natura setara BPNT, yaitu 10 kilogram/KPM/bulan tanpa biaya tebus.

Jika BPNT merupakan bantuan berbentuk uang elektronik untuk membeli kebutuhan pokok, bantuan beras rastra merupakan bantuan berbentuk beras yang disalurkan Kementerian Sosial.

Untuk bantuan beras, tahap pertama akan disalurkan kepada 14,2 juta penerima manfaat di 441 kabupaten/kota. Tahap kedua, sebanyak 11,5 juta penerima manfaat di 397 kabupaten/kota. Tahap ketiga, sebanyak 8,2 juta penerima manfaat di 348 kabupaten/kota, dan terakhir 5,4 juta penerima manfaat di 297 kabupaten/kota.

Buka Impor

Tidak hanya mengintensifkan operasi pasar dan penyaluran ra0stra, pemerintah akhirnya membuka impor beras dalam upaya untuk menurunkan harga komoditas tersebut.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog, berlaku hingga 28 Februari 2018. Importasi beras tersebut, bisa masuk dalam kategori beras untuk kepentingan umum dan kepentingan lain. Importasi tersebut direncanakan berasal dari Vietnam dan Thailand.

Pemerintah menyatakan bahwa importasi sebesar 500.000 ton tersebut tidak akan mengganggu petani lokal. Beras impor tersebut akan memperkuat stok Perum Bulog, dan akan dipergunakan untuk OP beras.

Dirut Bulog menyebutkan ada beberapa ketentuan yang diatur terkait dengan beras yang akan didatangkan tersebut, yakni beras umum dengan tingkat kepecahan 0 s.d. 20 persen.

Tingkat kepecahan beras tersebut merujuk pada ketentunan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dibedakan menjadi beras premium, Medium I, Medium II, dan Medium III. Untuk jenis beras yang akan diimpor ini, masih masuk dalam golongan beras Medium I. Selain itu, 500.000 ton tersebut adalah jumlah maksimal, artinya tidak bisa lebih dari angka itu namun bisa kurang.

Adapun waktu yang ditetapkan bagi Perum Bulog untuk mengimpor maksimal sampai akhir Februari 2018 karena diperkirakan awal Maret masuk puncak musim panen raya sehingga stok beras beredar harus dikontrol supaya harga beras dalam negeri tidak terganggu.

Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah untuk mengatasi gejolak harga pangan, kini masyarakat pun menunggu apakah jurus-jurus tersebut jitu untuk menjadikan harga stabil kembali.

Namun, yang lebih mendasar dari langkah-langkah yang telah diambil tersebut, persoalan kenaikan harga beras yang selalu terjadi setiap tahun, tampaknya menjadi momentum yang pas untuk memperbaiki tata kelola perberasan secara nasional. (Ant.)