Oleh: Muhammad Razi Rahman

Pada hari kedua Tahun 2018, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan pada Desember 2017 naik sebesar 2,66 persen menjadi Rp9.526 per kilogram jika dibandingkan dengan November.

Dalam acara jumpa pers yang memang kerap digelar oleh lembaga tersebut pada awal bulan, Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (2/1) mengatakan bahwa kenaikan harga beras, khususnya kualitas medium, pada Desember 2017 tersebut akibat ada kenaikan permintaan dari masyarakat.

Kenaikan rata-rata harga beras bukan hanya terjadi pada beras kualitas medium, namun, untuk beras kualitas premium tercatat juga mengalami kenaikan menjadi Rp9.860 per kilogram atau naik 3,37 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Pemaparan data tersebut ditanggapi oleh sejumlah pihak, seperti anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam yang menginginkan digencarkannya operasi pasar sebagai upaya menekan harga beras yang mengalami peningkatan.

Politisi PKB itu mengingatkan, kenaikan harga gabah sebenarnya membawa keuntungan bagi petani, tetapi juga mengakibatkan banyak konsumen yang mengeluh.

Selain itu, ia menginginkan Bulog dapat melakukan penyerapan beras secara maksimal dari petani karena saat ini musim panen sehingga harga seharusnya normal. Namun selain operasi pasar, perlu juga untuk dipahami bahwa kenaikan harga beras bisa dipengaruhi oleh kerumitan jalur distribusi komoditas itu di Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, komoditas beras harus melalui banyak titik dalam jalur distribusi hingga sampai kepada konsumen yang mengakibatkan tingginya harga dan menjelaskan mengapa banyak petani ternyata tidak menikmati harga yang tinggi tersebut.

Menurut Kepala Bagian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, beras umumnya harus melalui empat sampai enam titik distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen.

Hizkia Respatiadi berpendapat, panjangnya rantai distribusi beras di Tanah Air menyebabkan harga beras tinggi dan merugikan beberapa pihak, seperti petani dan pedagang eceran.

Dia memaparkan, titik pertama adalah saat petani akan menjual beras yang sudah dipanen kepada tengkulak atau pemotong padi, yang akan mengeringkan padi dan menjualnya kepada pemilik penggilingan.

Setelah padi digiling menjadi beras, pemilik penggilingan akan menjual beras tersebut ke pedagang grosir berskala besar yang memiliki gudang penyimpanan.

Kemudian pedagang grosir berskala besar ini akan kembali menjual beras tersebut kepada pedagang grosir berskala kecil di tingkat provinsi (seperti di Pasar Induk Beras Cipinang) atau kepada pedagang grosir antar pulau. Pihak terakhir inilah yang akan menjual beras kepada para pedagang eceran.

Ia mengungkapkan, dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi atau pedagang grosir. 
"Di Pulau Jawa, margin laba ini berkisar antara 60-80 persen per kilogram," ungkap Hizkia. Sebaliknya, menurut dia, para pedagang eceran justru hanya menikmati margin laba dengan kisaran antara 1,8-1,9 persen per kilogram.

Peran Bulog

Lembaga CIPS juga menyoroti peran Bulog sebagai importir tunggal atau satu-satunya pihak yang memiliki wewenang dalam mengimpor beras. 
Menurut Hizkia, posisi Bulog sebagai pengimpor beras sangat tergantung pada keputusan pemerintah. Hal ini menyebabkan Bulog tidak memiliki kemampuan untuk membaca kebutuhan pasar dan peranya dinilai menjadi tidak efektif.

Selama ini pihak swasta memang diizinkan untuk mengimpor beras tapi hanya untuk beras khusus dan beras untuk keperluan industri (Permendag nomor 103 tahun 2015).

Padahal, lanjutnya, seharusnya pihak swasta juga diberikan kewenangan yang sama dengan Bulog agar ada persaingan sehat dan menutup kemungkinan adanya kartel beras. Untuk itu, ujar dia, pihak swasta dinilai juga harus bisa membuktikan kemampuannya dalam membaca situasi pasar beras di Indonesia dan juga di pasar internasional..

Menurut dia, pemerintah sebaiknya berperan sebagai regulator, seperti menentukan kriteria dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh pihak swasta tersebut terkait kualifikasi mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menginginkan peran Bulog dapat lebih dimaksimalkan bila terjadi kondisi defisit produksi beras nasional agar ke depannya pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada impor.

Agus memaparkan, peran Bulog menjadi keniscayaan untuk dimaksimalkan dalam mengatasi defisit beras. Ia mengakui bahwa saat ini memang beras nasional sedang mengalami kekurangan. Akan tetapi, diharapkan jangan selalu mengambil "jalan pintas" untuk mengatasinya, yaitu dengan impor.

Agus mengingatkan bahwa kepentingan petani harus diutamakan sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan juga harus menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap petani.

Hal tersebut, lanjut dia, karena dengan benar-benar memperhatikan kepentingan petani maka produksi beras nasional juga bisa ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik.

Ia juga mendesak pentingnya ada sinergi yang selaras antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan.

Ia meyakini Indonesia sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan beras nasionalnya secara swadaya sehingga paradigma impor untuk menutup defisit seharusnya tidak lagi digunakan.

Libatkan Satgas

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena berharap Bulog dapat melibatkan Satgas Ketahanan Pangan dalam mengatasi kondisi permasalahan terkait tingginya harga beras. Dengan melibatkan Satgas Pangan, menurut Michael, hal itu bermanfaat karena kemungkinan mereka tahu di mana kendala beras itu berada.

Menurut Michael, bisa saja terdapat indikasi bahwa ada sejumlah pihak yang dengan sengaja mengakibatkan harga tinggi sehingga dugaan itu juga harus bisa diselidiki. Untuk itu, ujar dia, Satgas Pangan juga harus bisa bergerak cepat dalam rangka mengetahui apa faktor yang mengakibatkan harga beras melambung.

Selain itu, ia juga mendesak agar Satgas Pangan juga dapat mengungkap apakah ada pihak-pihak yang merugikan hajat hidup orang banyak itu.

Politisi Partai Demokrat ini meminta Bulog untuk segera mengirimkan surat kepada Polri dan Satgas Ketahanan Pangan, sehingga aparat bisa mengungkap dan menangkap para spekulan yang menyebabkan tingginya harga beras tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sejumlah kesempatan menyampaikan bahwa upaya menjaga laju inflasi dari awal 2018 akan dilakukan dengan mengendalikan harga berbagai komoditas pangan seperti beras.

Menkeu mengatakan harga beras yang cenderung naik telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak akhir 2017 dan berbagai upaya siap dilakukan untuk menjaga pergerakan harga komoditas ini.

Untuk itu, Kementerian Keuangan siap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait tata kelola niaga agar harga beras kembali stabil. Koordinasi dan sinergi antarlembaga memang langkah yang tepat untuk mendasari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga pasar.

Namun, hal itu juga perlu dilengkapi dengan upaya yang akurat dan benar-benar bisa diterapkan di lapangan guna mengurai kerumitan distribusi komoditas beras. (Ant.)