Jakarta-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan, dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara membutuhkan anggaran infrastruktur lebih dari Rp 5.000 triliun hingga 2019. Pasalnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia melambat selepas rezim Orde Baru (Orba).

NERACA

Karena itu, Bappenas meminta kalangan swasta dan BUMN untuk mencoba memanfaatkan pembiayaan investasi non anggaran (PINA) demi mendorong tergeraknya proyek infrastruktur pada 2018 seperti Tol Trans Jawa dan jalan paralel perbatasan di Kalimantan dan Papua.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro mengatakan, APBN sendiri hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan negara untuk melanjutkan pembangunan hingga 2019 mencapai lebih dari Rp 5 ribu triliun.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berutang memang menjadi salah satu cara untuk dapat menanggulangi biaya yang teramat besar tersebut, namun itu harus dapat disikapi secara bijak. "Utang negara sudah defisit, dan akan semakin besar bila melibatkan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Berutang memang perlu, tapi harus disikapi dengan bijak dan efektif," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/1).

Data Bappenas mencatat, pembangunan infrastruktur di Indonesia melambat selepas rezim Orba yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Menurut dia, hal ini terlihat dari kontribusi ketersediaan infrastruktur ke Produk Domestik Bruto (PDB).  

Tercatat, stok infrastruktur terhadap PDB pada 2012 sebesar 38% terhadap PDB. Posisi ini menurut Bambang tak banyak berubah sampai tahun ini. "Di zaman Orde Baru sebelum krisis 1998, posisi stok infrastruktur terhadap PDB pernah 49%, hampir separuh dari PDB negara," ujarnya.

Selain itu, kontribusi pembangunan infrastruktur saat ini juga tertinggal dari negara lain. Sebab, tingkat rata-rata stok infrastruktur global ada di kisaran 70% dari PDB masing-masing negara.  "Jepang itu di atas 100%, lebih besar dari PDB-nya. China sudah hampir 80%. Amerika Serikat sekitar 75-76%,” ujarnya.  

Untuk itu, meningkatkan pembangunan infrastruktur sangat perlu dilakukan pemerintah. Sebab, infrastruktur tak hanya berdampak langsung sebagai penunjang aktivitas masyarakat, namun lebih jauh turut membangun ekonomi. Tantangannya, menurut Bambang, tinggal bagaimana Indonesia bisa memperoleh sumber-sumber pendanaan baru untuk infrastruktur.

Sebab, menurut dia,  sekitar 41,3% proyek infrastruktur masih mengandalkan suntikan dari APBN. Nilainya sebesar Rp1.969,6 triliun dari total kebutuhan Rp4.769 triliun. "Sedangkan kontribusi dari BUMN baru sekitar 22,2% dan partisipasi swasta sekitar 36,5%,” ujarnya.  

Oleh karenanya, dibutuhkan skema-skema pembiayaan yang segar dan menguntungkan untuk menarik dana yang lebih banyak dari investor, khususnya swasta. Karena saat ini pemerintah tidak bias lagi membiayai pembangunan infrastruktur melalui APBN dengan menggunakan skema penyertaan modal negara (PMN), akibat keterbatasan keuangan negara.

Sedangkan dengan PINA bisa menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, karena dananya bisa berasal dari tabungan pensiun dan asuransi, yang sifatnya jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang pengembaliannya dalam jangka panjang.

Dana Pensiun

"Dua tahun pemerintahan ini fokus pada PMN, tentunya akan menyulitkan anggaran, karena anggaran terbatas. Karena akan menambah utang. Kita cari injeksi modal pendanaan jangka panjang kita tahu dana pensiun asuransi jiwa bersumber jangka panjan‎g," ujar Bambang.

Menurut dia, dengan diputarnya dana pensiun dan asuransi jiwa pada proyek infrastruktur, membawa manfaat bagi peserta yang mengumpulkan dana tersebut. Hal itu karena akan mendapat pengembalian yang jauh lebih besar dari uang yang disetorkan.

"Para pesertanya membeli polis untuk saat pensiun atau ketika terjadi sesuatu,karena itu return harus dijaga sebaiknya. Artinya dana pensiun uang menerima saat pensiun returnnya harus lebih baik dibandingkan dari yang disetor, itu tugas pengelola," ujar mantan Dekan FEB UI itu.

Melalui PINA, menurut Bambang, pemerintah akan memberikan jalan bagi pihak swasta dan BUMN untuk menjadi investor pada proyek infrastruktur. "Tapi perlu diingat, kita mencari pihak swasta dan BUMN yang tidak memanfaatkan PMN," ujarnya.

Seperti diketahui, bahwa pemerintah pada 2018 akan mengoptimalkan peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Ini menyusul prioritas anggaran yang lebih difokuskan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sesuai amanat Presiden Jokowi dalam sidang kabinet Paripurna.

Bambang mengingatkan, partisipasi sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur. "Secara proaktif kami memfasilitasi sektor swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran Pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp 1.978,6 triliun (41,3%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (22,2 %), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta Rp 1.751,5 triliun (36,5%).

Menurut Bambang, investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berharap sektor swasta nasional lebih mengoptimalkan peluang investasi di dalam negeri sendiri.

Selain swasta nasional, lanjutnya, pemerintah juga berharap masuknya investasi asing, mengingat Indonesia dinilai memiliki prospek ekonomi yang baik dan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis. "Kami optimistis menyusul posisi Indonesia yang kini menjadi negara yang menarik bagi investasi berdasarkan investment grade dari sejumlah lembaga rating keuangan dunia seperti Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poors, Japan Credit Rating, dan R&I," ujarnya.

Faktor positif lainnya adalah keberhasilan Indonesia masuk tiga besar tujuan investasi Jepang, tiga besar destinasi investasi terbaik di Asia, memperoleh kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari urutan ke-109 menjadi 91, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengatakan, pemerintah membutuhkan pembiayaan Rp 5.500 triliun dalam lima tahun. Oleh karena itu, tiap tahunnya pembiayaan yang mesti dipenuhi sekitar Rp 1.100 triliun. Sementara, pembiayaan yang biasa dihimpun sekitar Rp 900 triliun per tahun itu berasal dari pemerintah, BUMN, investasi, dan lain-lain.

"Rata-rata seperti dirilis kurang lebih Rp 200 triliun kita masih kurang, sudah mentok Rp 900 triliun," ujarnya dalam acara IDR Global Bonds Workshop di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Aloysius  mencontohkan, ruang dana dari obligasi yang sudah cukup terbatas. Obligasi di luar surat utang negara (SUN) sekitar Rp 100 triliun. Obligasi tersebut juga telah terserap penuh ke berbagai lembaga, seperti Asosiasi Asuransi Negara (Asgara), dana pensiun, dan lainnya. Oleh karena itu, sulit untuk menyerap dana lagi.

Menurut dia, dengan kondisi ini, perlu sebuah instrumen yang bisa menyerap dana global. Salah satunya Global IDR Bonds. Global IDR Bonds merupakan efek bersifat utang dengan denominasi rupiah. Surat utang ini bisa ditawarkan baik investor global maupun domestik. bari/mohar/fba