KPPU Minta Beras Impor Tidak Masuk Sumut

KPPU Minta Beras Impor Tidak Masuk Sumut

NERACA

Medan - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan meminta pemerintah tidak memasukkan beras impor ke wilayah Sumatera Utara (Sumut) karena stok memadai.

"Jangan sampai beras impor masuk ke Sumut karena justru akan menjadi masalah karena stok cukup banyak atau aman," ujar Kepala KPD KPPU Medan Ramli Simanjuntak di Medan, sebagaimana dikutip Antara, kemarin

Ramli yang baru dilantik menggantikan pejabat sebelumnya Abdul Hakim mengatakan itu usai inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang distributor beras di Jalan Sibayak, Medan. Sidak dilakukan terkait adanya kenaikan harga dan adanya impor beras yang dilakukan pemerintah.

Ramli menegaskan dalam sidak ditemukan bahwa stok beras cukup banyak dan harga jual dari distributor juga sudah turun. Dengan demikian, kata Ramli, beras impor diharapkan tidak masuk ke Sumut."KPPU Medan akan menginformasikan dan merekomendasikan ke pemerintah pusat agar beras impor tidak masuk ke Sumut. Kasihan petani karena nanti harga jualnya bisa turun," kata Ramli.

Apalagi, ujar Ramli, stok beras di Bulog juga cukup banyak dan perusahaan BUMN itu terus melakukan operasi pasar baik untuk beras medium dan premium. Menurut Ramli yang perlu dipertimbangkan untuk di Sumut adalah pembangunan pasar induk beras seperti di Jakarta untuk ada pembanding harga jual.

Pengusaha distributor beras di Jalan Sibayak Medan, Susanto mengatakan, harga beli beras IR 64 sejak sepekan terakhir terus turun dan terakhir tinggal Rp9.900 dari Rp10 500 per kg sebelumnya."Dengan harga beli turun yah harga jual kami turunkan juga," kata dia.

Dia menyebutkan, sebelumnya kenaikan harga karena pasokan terlambat yang menurut pedagang pemasok akibat musim hujan."Sekarang pasokan banyak dari Sumut dan pasti semakin 'banjir' karena Aceh akan memasuki masa panen," ujar dia.

Dia mengakui, saat harga beli naik, distributor tidak berani menjual karena harga sudah di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sebesar Rp9.850 atau Rp9.950 per kg."Untuk apa untung kalau nanti kami kena masalah hukum," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah segera membuka keran impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan lonjakan harga beras dan pasokan beras yang sedang menurun.

"Saya sampaikan tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan, saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam dalam negeri," ujar Mendag.

Saat ini, lanjut dia, ketergantungan impor bahan pangan yang semakin besar. Hal ini membuat bangsa ini berada di ambang kerawanan krisis pangan. Apalagi tren harga bahan pangan yang tetap tinggi sehingga di luar keterjangkauan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Dia berharap agar pemerintah memikirkan solusi jangka panjang terkait dengan ketersediaan beras di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki sistem irigasi dan sumber daya alam pertanian yang ada saat ini, serta menjamin ketersediaan pupuk.”Impor hanyalah solusi jangka pendek dalam menyelesaikan masalah krisis pangan didalam negeri. Namun, untuk jangka panjang perlu dipikirkan suatu cara untuk membangun sistem ketahanan pangan,” ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

OCBC NISP Syariah Jalin Kerjasama dengan UIN Sumut

      NERACA   Jakarta - Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri…

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Lapor SPT Tahunan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Memasuki minggu ketiga bulan Februari Tahun 2018. Masyarakat Indonesia yang…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Mantan Ketua MK - Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan

Mahfud MD Mantan Ketua MK Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan Yogyakarta - Pakar Hukum Tatanegara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi…

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3 NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17…