Ekonomi 2018 Diprediksi Mampu Tumbuh Minimal 5,1%

NERACA

Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 diprediksi mampu tumbuh minimum 5,1 persen ditopang oleh berbagai faktor, salah satunya adanya gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. "Sebenarnya kita sudah hitung, belajar dari pemilu akbar di 2014, dampaknya 0,1-0,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak terlalu besar memang, tapi kalau ekonomi di 2017 prediksinya 5,05 persen, artinya tinggal ditambahkan. Setidaknya minimal tumbuh 5,1 persen, efek dari pilkada," ujar Bhima di Jakarta, yang dikutip Kamis (18/1).

Bhima menuturkan, secara nasional ekonomi domestik sebanyak 56 persen didorong oleh konsumsi. Dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi yang 'flat' di bawah 5 persen pada tahun lalu, pada 2018 konsumsi akan lebih meningkat karena adanya belanja politik. "Di 2018 itu banyak sekali stimulus karena tahun politik dimana peredaran uang juga akan meningkat 10 persen yang artinya akan ada guyuran uang ke daerah yang merupakan belanja politik dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata Bhima.

Dari sisi investasi sendiri, Bhima memprediksi masih akan tetap positif. Investasi yang berkontribusi sekitar 30 persen dari PDB, pada triwulan III-2017 lalu mampu tumbuh 7 persen dimana sebelum-sebelumnya hanya di kisaran 4-5 persen. "Kita harapkan investasi sebenarnya masih cukup positif. Asing memang akan agak mengurangi sedikit karena banyak 'wait and see' tahun politik, tapi investasi domestik masih akan cukup dominan dan jadi 'driver'," kata Bhima.

Sementara itu, belanja pemerintah yang berkontribusi sekitar 9 persen terhadap PDB, diprediksi akan mampu tumbuh lebih dari 7 persen pada tahun ini. Stimulus fiskal seperti bansos dan dana desa, serta kenaikan harga komoditas juga disebut akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomidapat bergerak lebih cepat. Bhima juga berharap pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang aneh sepanjang 2018 yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan juga menghambat ekonomi domestik melaju lebih cepat dari sebelumnya.

"Jadi kalau 'firm' perpajakan misalkan, apa yang mau disasar ini harus jelas. Jangan nanti karena panik defisit fiskalnya melebar, kelas menengah dan bawah yang jadi sasaran penerimaan pajak. Itu bikin resah pengusaha juga," ujar Bhima. Ia mencontohkan seperti pada tahun lalu ketika pemerintah akhirnya merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar, setelah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merasa keberatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui jika beberapa tahun terakhir pemerintah merasa cemas dengan kondisi fiskal. "Ada satu lagi yang kita harapkan akan membaik di tahun 2018 ini, fiskal. Kita telah melewati periode dalam tanda kutip kesulitan fiskal. Dua tahun terakhir di pemerintahan itu dag-dig-dug terus. Kelihatannya tahun ini kita mulai terbebas dari itu. Kita mulai bisa mewujudkan fiskal yang lebih normal kembali," ujarnya.

Dia menerangkan, pertumbuhan pajak akan relatif tinggi tahun ini. Secara sederhana, Darmin menuturkan, pertumbuhan pajak bisa dihitung dengan menjumlahkan pertumbuhan ekonomi dengan laju inflasi. "Jadi harus pertumbuhan ekonominya nominal, bukan rill. Jadi kalau pertumbuhannya 5 koma, kemudian inflasinya 3 koma atau 4. Maka pertumbuhan nominalnya 10 persen. Tinggal ditambah dengan berapa extra effort yang bisa dilakukan oleh aparat pajak. Dikatakan 2 atau 3 persen, maka pertumbuhan penerimaan kita tahun ini bisa 12-14 persen," jelas dia.

Di sisi lain, Darmin melanjutkan, 2018 merupakan tahun yang menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, perekonomian global sedang membaik. “Berita baik dari 2018-nya adalah ekonomi dunia membaik itu adalah berita baik. Itu artinya kita punya kans untuk mendorong ekspor lebih tinggi pertumbuhannya. Seberapa besar kita bisa memanfaatkan itu?” ujar Darmin.

BERITA TERKAIT

Data BPS - Ekspor Industri Pengolahan Turun 6,92 Persen di Desember 2018

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekspor industri pengolahan pada Desember 2018 mengalami penurunan 6,92 persen jika dibandingkan…

Realisasi KUR 2018 Capai Rp120 Triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018…

KONDISI 2018 LEBIH BURUK DIBANDINGKAN SURPLUS 2017 - BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Defisit US$8,57 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami defisit hingga US$8,57 miliar sepanjang Januari-Desember 2018. Angka defisit ini…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…