TAPD Merasa Tak Perlu Ubah APBD - Pinjaman Daerah Rp 48,9 M Depok

Depok – Menanggapi pernyataan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Ir. Eddy Sitorus (Neraca, 3/2) tentang masalah pembatalan anggaran Rp48,9 miliar yang telah ditetapkan dalam APBD 2012, agar secepatnya diubah selambatnya bulan Maret 2012, ternyata Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Depok menilai perubahan itu perlu ada kajian dan pertimbangan yang tidak serta merta harus segera diubah.

Menurut salah seorang anggota TAPD, Doddy Setiady, pertimbangan TAPD merasa tidak perlu segera diubah APBD yang telah ditetapkan DPRD untuk Tahun Anggaran 2012 ini, karena perlu dikaji beberapa hal yang akan mempengaruhi proses kebijakan perubahan APBD dalam periode setahun anggarannya (1 Januari s/d 31 Desember).

Menurut Doddy, kebijakan perubahan APBD sesuai peraturan perundangan yang ada, hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. “Jika kita dari tim pemerintah diminta untuk merubah APBD, hanya karena masalah dibatalkannya satu mata anggaran kegiatan, yaitu pinjaman daerah, rasanya belum merupakan hal yang sangat diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, maksud kamu menyatakan perlu ada pertimbangan, adalah mengkaji masalahnya apakah memang memenuhi kritian bahwa perubahan itu sudah sangat diperlukan. “Jika perubahan itu dipaksakan, maka tidak ada lagi peluang secara aturan hukum yang berlaku dalam upaya untuk melakukan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan setelah evaluasi realisasi APBD selama semester anggaran,” ujar Doddy menjawab pertanyaan NERACA.

Namun, tegasnya, jika memang harus diubah, maka kami dari TAPD siap untuk melakukannya. Bahkan saat ini kita juga intensif untuk membenahi berbagai mata anggaran yang perlu disempurnakan.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, juga pernah mengemukakan bahwa berjanji akan melakukan perubahan APBD 2012 untuk lebih disempurnakan. Janjinya ini dinyatakan saat Sidang Paripurna penetapan APBD 2012 pada akhir Desember 2011.

Nur Mahmudi juga berjanji untuk lebih memprioritaskan kegiatan dalam APBD yang lebih besar persentasenya untuk kep[entingan masyarakat. Namun, tampaknya janji ini belum diwujudkan. Bahkan untuk merubah satu kegiatan saja yang sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri; yakni tentang pinjaman daerah, pihak TAPD masih berusaha untuk menunda pembatalannya.

Menurut Koordinator LSM KAPOK di Kota Depok, Kasno, Walikota Depok sebagai penanggungjawab Keungan Daerah secara keseluruhan, harus mengambil sikap yang tegas dan objektif serta transparan. (dasmir)

BERITA TERKAIT

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Menteri Dalam Negeri - Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah Waspadai Area Korupsi Kendari - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah…

Fatayat NU Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Maraknya Aksi Penyerangan Pesantren

Jakarta, Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan maraknya teror terhadap ulama…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi NERACA Tangerang - Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang H M Yusuf meminta…

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi

Pemprov Sumsel Maksimalkan Pengawas Internal Cegah Korupsi NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memaksimalkan Aparat Pengawas Internal…

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru

Diskop Bekasi Buka Pelatihan Wiraswasta Baru NERACA Cikarang, Bekasi - Dinas Koperasi (Diskop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bekasi,…