TAPD Merasa Tak Perlu Ubah APBD - Pinjaman Daerah Rp 48,9 M Depok

Depok – Menanggapi pernyataan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Ir. Eddy Sitorus (Neraca, 3/2) tentang masalah pembatalan anggaran Rp48,9 miliar yang telah ditetapkan dalam APBD 2012, agar secepatnya diubah selambatnya bulan Maret 2012, ternyata Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Depok menilai perubahan itu perlu ada kajian dan pertimbangan yang tidak serta merta harus segera diubah.

Menurut salah seorang anggota TAPD, Doddy Setiady, pertimbangan TAPD merasa tidak perlu segera diubah APBD yang telah ditetapkan DPRD untuk Tahun Anggaran 2012 ini, karena perlu dikaji beberapa hal yang akan mempengaruhi proses kebijakan perubahan APBD dalam periode setahun anggarannya (1 Januari s/d 31 Desember).

Menurut Doddy, kebijakan perubahan APBD sesuai peraturan perundangan yang ada, hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. “Jika kita dari tim pemerintah diminta untuk merubah APBD, hanya karena masalah dibatalkannya satu mata anggaran kegiatan, yaitu pinjaman daerah, rasanya belum merupakan hal yang sangat diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, maksud kamu menyatakan perlu ada pertimbangan, adalah mengkaji masalahnya apakah memang memenuhi kritian bahwa perubahan itu sudah sangat diperlukan. “Jika perubahan itu dipaksakan, maka tidak ada lagi peluang secara aturan hukum yang berlaku dalam upaya untuk melakukan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan setelah evaluasi realisasi APBD selama semester anggaran,” ujar Doddy menjawab pertanyaan NERACA.

Namun, tegasnya, jika memang harus diubah, maka kami dari TAPD siap untuk melakukannya. Bahkan saat ini kita juga intensif untuk membenahi berbagai mata anggaran yang perlu disempurnakan.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, juga pernah mengemukakan bahwa berjanji akan melakukan perubahan APBD 2012 untuk lebih disempurnakan. Janjinya ini dinyatakan saat Sidang Paripurna penetapan APBD 2012 pada akhir Desember 2011.

Nur Mahmudi juga berjanji untuk lebih memprioritaskan kegiatan dalam APBD yang lebih besar persentasenya untuk kep[entingan masyarakat. Namun, tampaknya janji ini belum diwujudkan. Bahkan untuk merubah satu kegiatan saja yang sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri; yakni tentang pinjaman daerah, pihak TAPD masih berusaha untuk menunda pembatalannya.

Menurut Koordinator LSM KAPOK di Kota Depok, Kasno, Walikota Depok sebagai penanggungjawab Keungan Daerah secara keseluruhan, harus mengambil sikap yang tegas dan objektif serta transparan. (dasmir)

BERITA TERKAIT

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

KPPOD: Pergeseran APBD untuk THR Berisiko Tinggi

KPPOD: Pergeseran APBD untuk THR Berisiko Tinggi  NERACA Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai pergeseran pos anggaran…

Surya Semesta Raih Pinjaman Rp 1,38 Triliun - Bangunan Kawasan di Subang

NERACA Jakarta – Danai pembangunan tahap satu proyek industri dengan total luas 2000 hektar di Subang, Jawa Barat, PT Surya…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan

Dishub Kota Sukabumi Siap Berangkatkan 808 Pemudik Ke Wilayah Selatan NERACA Sukabumi - Sebanyak 808 pemudik siap diberangkatkan besok Sabtu…

#BerburuBerkah, Cara Qlue Ajak Masyarakat Bangun Kota

#BerburuBerkah, Cara Qlue Ajak Masyarakat Bangun Kota NERACA Jakarta - #BerburuBerkah merupakan salah satu cara Qlue untuk meningkatkan kepedulian dan…

Harkopnas 2018 Akan Dirayakan di Istana Kepresidenan

Harkopnas 2018 Akan Dirayakan di Istana Kepresidenan NERACA Jakarta - Hari Koperasi Nasional yang puncaknya jatuh pada 12 Juli 2018…