TAPD Merasa Tak Perlu Ubah APBD - Pinjaman Daerah Rp 48,9 M Depok

Depok – Menanggapi pernyataan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Ir. Eddy Sitorus (Neraca, 3/2) tentang masalah pembatalan anggaran Rp48,9 miliar yang telah ditetapkan dalam APBD 2012, agar secepatnya diubah selambatnya bulan Maret 2012, ternyata Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Depok menilai perubahan itu perlu ada kajian dan pertimbangan yang tidak serta merta harus segera diubah.

Menurut salah seorang anggota TAPD, Doddy Setiady, pertimbangan TAPD merasa tidak perlu segera diubah APBD yang telah ditetapkan DPRD untuk Tahun Anggaran 2012 ini, karena perlu dikaji beberapa hal yang akan mempengaruhi proses kebijakan perubahan APBD dalam periode setahun anggarannya (1 Januari s/d 31 Desember).

Menurut Doddy, kebijakan perubahan APBD sesuai peraturan perundangan yang ada, hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. “Jika kita dari tim pemerintah diminta untuk merubah APBD, hanya karena masalah dibatalkannya satu mata anggaran kegiatan, yaitu pinjaman daerah, rasanya belum merupakan hal yang sangat diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, maksud kamu menyatakan perlu ada pertimbangan, adalah mengkaji masalahnya apakah memang memenuhi kritian bahwa perubahan itu sudah sangat diperlukan. “Jika perubahan itu dipaksakan, maka tidak ada lagi peluang secara aturan hukum yang berlaku dalam upaya untuk melakukan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan setelah evaluasi realisasi APBD selama semester anggaran,” ujar Doddy menjawab pertanyaan NERACA.

Namun, tegasnya, jika memang harus diubah, maka kami dari TAPD siap untuk melakukannya. Bahkan saat ini kita juga intensif untuk membenahi berbagai mata anggaran yang perlu disempurnakan.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, juga pernah mengemukakan bahwa berjanji akan melakukan perubahan APBD 2012 untuk lebih disempurnakan. Janjinya ini dinyatakan saat Sidang Paripurna penetapan APBD 2012 pada akhir Desember 2011.

Nur Mahmudi juga berjanji untuk lebih memprioritaskan kegiatan dalam APBD yang lebih besar persentasenya untuk kep[entingan masyarakat. Namun, tampaknya janji ini belum diwujudkan. Bahkan untuk merubah satu kegiatan saja yang sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri; yakni tentang pinjaman daerah, pihak TAPD masih berusaha untuk menunda pembatalannya.

Menurut Koordinator LSM KAPOK di Kota Depok, Kasno, Walikota Depok sebagai penanggungjawab Keungan Daerah secara keseluruhan, harus mengambil sikap yang tegas dan objektif serta transparan. (dasmir)

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Siswa di Daerah Pun Kini Lebih Percaya Diri - Menaklukan Soal Matematika

Percaya atau tidak, terkadang sumpah serapah ada kalanya bisa menjadi kenyataan. Hal inilah yang menggambarkan pengalaman Adit, guru privat di…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

KOTA SUKABUMI - 163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

KOTA SUKABUMI  163 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis NERACA Sukabumi - Sebanyak 163 calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Sukabumi…

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017

Laba Bersih WOM Meningkat 78% dalam Sembilan Bulan 2017 NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau…