TAPD Merasa Tak Perlu Ubah APBD - Pinjaman Daerah Rp 48,9 M Depok

Depok – Menanggapi pernyataan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Ir. Eddy Sitorus (Neraca, 3/2) tentang masalah pembatalan anggaran Rp48,9 miliar yang telah ditetapkan dalam APBD 2012, agar secepatnya diubah selambatnya bulan Maret 2012, ternyata Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Depok menilai perubahan itu perlu ada kajian dan pertimbangan yang tidak serta merta harus segera diubah.

Menurut salah seorang anggota TAPD, Doddy Setiady, pertimbangan TAPD merasa tidak perlu segera diubah APBD yang telah ditetapkan DPRD untuk Tahun Anggaran 2012 ini, karena perlu dikaji beberapa hal yang akan mempengaruhi proses kebijakan perubahan APBD dalam periode setahun anggarannya (1 Januari s/d 31 Desember).

Menurut Doddy, kebijakan perubahan APBD sesuai peraturan perundangan yang ada, hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. “Jika kita dari tim pemerintah diminta untuk merubah APBD, hanya karena masalah dibatalkannya satu mata anggaran kegiatan, yaitu pinjaman daerah, rasanya belum merupakan hal yang sangat diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, maksud kamu menyatakan perlu ada pertimbangan, adalah mengkaji masalahnya apakah memang memenuhi kritian bahwa perubahan itu sudah sangat diperlukan. “Jika perubahan itu dipaksakan, maka tidak ada lagi peluang secara aturan hukum yang berlaku dalam upaya untuk melakukan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan setelah evaluasi realisasi APBD selama semester anggaran,” ujar Doddy menjawab pertanyaan NERACA.

Namun, tegasnya, jika memang harus diubah, maka kami dari TAPD siap untuk melakukannya. Bahkan saat ini kita juga intensif untuk membenahi berbagai mata anggaran yang perlu disempurnakan.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, juga pernah mengemukakan bahwa berjanji akan melakukan perubahan APBD 2012 untuk lebih disempurnakan. Janjinya ini dinyatakan saat Sidang Paripurna penetapan APBD 2012 pada akhir Desember 2011.

Nur Mahmudi juga berjanji untuk lebih memprioritaskan kegiatan dalam APBD yang lebih besar persentasenya untuk kep[entingan masyarakat. Namun, tampaknya janji ini belum diwujudkan. Bahkan untuk merubah satu kegiatan saja yang sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri; yakni tentang pinjaman daerah, pihak TAPD masih berusaha untuk menunda pembatalannya.

Menurut Koordinator LSM KAPOK di Kota Depok, Kasno, Walikota Depok sebagai penanggungjawab Keungan Daerah secara keseluruhan, harus mengambil sikap yang tegas dan objektif serta transparan. (dasmir)

BERITA TERKAIT

Percepat Pembangunan di Jabar - Pemprov Jabar Terbitkan Obligasi Daerah

NERACA Jakarta –Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah. Kali ini, pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan…

Kepala Daerah Kita Memang Tidak Kapok-Kapok

Kepala Daerah Kita Memang Tidak Kapok-Kapok NERACA Jakarta - Pasca Putusan MK tentang Pilpres 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya…

Lahan Pertanian Beririgasi Teknis Tak Terdampak Kekeringan

  NERACA Jakarta – Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi mengatakan lahan pertanian…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tingkatkan Kualitas SDM, Inovasi Goyang Gayo Pemkab Gianyar menuju TOP 45 Sinovik 2019

Tingkatkan Kualitas SDM, Inovasi Goyang Gayo Pemkab Gianyar menuju TOP 45 Sinovik 2019 NERACA Gianyar, Bali - Mewujudkan sumber daya…

Rai Mantra Raih Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha Dari Presiden RI

Rai Mantra Raih Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha Dari Presiden RI  NERACA Jakarta - Keberhasilan Pemerintah Kota…

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar

Pemerintah Akan Terapkan B30 untuk Kurangi Porsi Impor Bahan Bakar  NERACA  Jakarta – Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya…