Ternyata, Belum Memiliki “Tim Inflasi” - Pemkab Sukabumi

Sukabumi - Tingginya angka permintaan bahan baku kebutuhan pokok di Sukabumi, disinyalir menjadi penyebab utama kenaikan harga. Anehnya, kondisi itu seperti dibiarkan, sehingga dapat memicu kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Persoalan lainnya, wilayah Kabupaten Sukabumi yang rentan menjadi daerah tujuan ditribusi peredaran barang dan jasa, tidak memiliki tim inflasi seperti Kota Sukabumi. Padahal, dua daerah ini sama-sama belum memiliki kantor Bank Indonesia.

Kepala Bagian Ekonomi, melalui Kasubag Bina Lembaga Akhmad Tibyani, mengaku hingga kini Bagian Perekonomian tidak pernah dilibatkan untuk pendataan penyebab terjadinya pemicu terhambatnya distribusi barang. “Padahal dengan adanya keterlamtanan distribusi barang, bisa mengakibatkan inflasi, selain dari tingginya angka pengangguran, infrastruktur rusak, dan kenaikan harga sembako dan kelangkaan barang seperti pupuk. Dan daerah tidak memiliki wewenang kepada Bank Indonesia untuk meminta dibentuk tim inflasi” terang dia saat dihubungi NERACA, Minggu (5/2)

Bagian ekonomi, tambah Ahmad Tibyani, selama ini hanya mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), “ Bagian ekonomi acapkali mendapat informasi dari BPS. Sehingga untuk mengetahui terjadinya kenaikan harga itu, kita harus selalu koordinasi dengan BPPS maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salahsatu pengkaji ekonomi” ujar Akhmad Tibyani.

Padahal, tambah dia, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta. ”Tanpa dukungan dan komitmen, niscaya tingkat inflasi bias tinggi, karena kurangnya kontrol kekuatan permintaan dan penawaran”, tandas dia.

Ahmad Tibyani mengatakan, penting adanya tim pemantau kestabilan harga. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi di tingkat daerah, memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, “Tetapi semua kebijakan itu ada pada pihak BI. Kalau pihak BI mengatakan belum dibutuhkan tim inflasi di daerah, kita tak bisa berbuat apa-apa” ungkap dia. (rony)

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Disdukcapil Kota Sukabumi Raih Penghargaan WBK

Disdukcapil Kota Sukabumi Raih Penghargaan WBK NERACA Sukabumi - Kota Sukabumi kembali menoreh prestasi untuk kesekian kalinya. Kali ini, prestasi…

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mengakui terdapat sekitar 35.000 tenaga…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Sekda: Pembangunan KEK Sumsel Terus Berlanjut

Sekda: Pembangunan KEK Sumsel Terus Berlanjut NERACA Palembang - Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan Nasrun Umar mengatakan, pembangunan kawasan ekonomi…

Tangerang Luncurkan Perizinan Melalui Daring

Tangerang Luncurkan Perizinan Melalui Daring NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, meluncurkan perizinan mengunakan daring (online) sehingga memudahkan warga…

Pemkab Lebak Gandeng Perusahaan Tingkatkan Kualitas UMKM

Pemkab Lebak Gandeng Perusahaan Tingkatkan Kualitas UMKM NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggandeng PT Indomarko dan PT Pos…