Ternyata, Belum Memiliki “Tim Inflasi” - Pemkab Sukabumi

Sukabumi - Tingginya angka permintaan bahan baku kebutuhan pokok di Sukabumi, disinyalir menjadi penyebab utama kenaikan harga. Anehnya, kondisi itu seperti dibiarkan, sehingga dapat memicu kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Persoalan lainnya, wilayah Kabupaten Sukabumi yang rentan menjadi daerah tujuan ditribusi peredaran barang dan jasa, tidak memiliki tim inflasi seperti Kota Sukabumi. Padahal, dua daerah ini sama-sama belum memiliki kantor Bank Indonesia.

Kepala Bagian Ekonomi, melalui Kasubag Bina Lembaga Akhmad Tibyani, mengaku hingga kini Bagian Perekonomian tidak pernah dilibatkan untuk pendataan penyebab terjadinya pemicu terhambatnya distribusi barang. “Padahal dengan adanya keterlamtanan distribusi barang, bisa mengakibatkan inflasi, selain dari tingginya angka pengangguran, infrastruktur rusak, dan kenaikan harga sembako dan kelangkaan barang seperti pupuk. Dan daerah tidak memiliki wewenang kepada Bank Indonesia untuk meminta dibentuk tim inflasi” terang dia saat dihubungi NERACA, Minggu (5/2)

Bagian ekonomi, tambah Ahmad Tibyani, selama ini hanya mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), “ Bagian ekonomi acapkali mendapat informasi dari BPS. Sehingga untuk mengetahui terjadinya kenaikan harga itu, kita harus selalu koordinasi dengan BPPS maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salahsatu pengkaji ekonomi” ujar Akhmad Tibyani.

Padahal, tambah dia, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta. ”Tanpa dukungan dan komitmen, niscaya tingkat inflasi bias tinggi, karena kurangnya kontrol kekuatan permintaan dan penawaran”, tandas dia.

Ahmad Tibyani mengatakan, penting adanya tim pemantau kestabilan harga. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi di tingkat daerah, memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, “Tetapi semua kebijakan itu ada pada pihak BI. Kalau pihak BI mengatakan belum dibutuhkan tim inflasi di daerah, kita tak bisa berbuat apa-apa” ungkap dia. (rony)

BERITA TERKAIT

Fraksi PAN Sukabumi Sesalkan SILPA Masuk di APBD Perubahan 2018

Fraksi PAN Sukabumi Sesalkan SILPA Masuk di APBD Perubahan 2018 NERACA Sukabumi - Fraksi Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi menyayangkan…

3.000 Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi Tuntut Pengakuan

3.000 Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi Tuntut Pengakuan NERACA Sukabumi – Sekitar 3.000 orang guru honorer dari berbagai sekolah dari…

BEI Belum Ubah Aturan Main Saham UMA

Meningkatnya tren saham yang mask dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atau bergerak di luar kewajaran dan bisa disebut…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau “Perseroan”), hari…

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan - Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka NERACA Depok…

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang NERACA Sukabumi - Di kota Sukabumi kelengkapan marka jalan ternyata masih kurang, rata-rata…