Ternyata, Belum Memiliki “Tim Inflasi” - Pemkab Sukabumi

Sukabumi - Tingginya angka permintaan bahan baku kebutuhan pokok di Sukabumi, disinyalir menjadi penyebab utama kenaikan harga. Anehnya, kondisi itu seperti dibiarkan, sehingga dapat memicu kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Persoalan lainnya, wilayah Kabupaten Sukabumi yang rentan menjadi daerah tujuan ditribusi peredaran barang dan jasa, tidak memiliki tim inflasi seperti Kota Sukabumi. Padahal, dua daerah ini sama-sama belum memiliki kantor Bank Indonesia.

Kepala Bagian Ekonomi, melalui Kasubag Bina Lembaga Akhmad Tibyani, mengaku hingga kini Bagian Perekonomian tidak pernah dilibatkan untuk pendataan penyebab terjadinya pemicu terhambatnya distribusi barang. “Padahal dengan adanya keterlamtanan distribusi barang, bisa mengakibatkan inflasi, selain dari tingginya angka pengangguran, infrastruktur rusak, dan kenaikan harga sembako dan kelangkaan barang seperti pupuk. Dan daerah tidak memiliki wewenang kepada Bank Indonesia untuk meminta dibentuk tim inflasi” terang dia saat dihubungi NERACA, Minggu (5/2)

Bagian ekonomi, tambah Ahmad Tibyani, selama ini hanya mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), “ Bagian ekonomi acapkali mendapat informasi dari BPS. Sehingga untuk mengetahui terjadinya kenaikan harga itu, kita harus selalu koordinasi dengan BPPS maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salahsatu pengkaji ekonomi” ujar Akhmad Tibyani.

Padahal, tambah dia, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta. ”Tanpa dukungan dan komitmen, niscaya tingkat inflasi bias tinggi, karena kurangnya kontrol kekuatan permintaan dan penawaran”, tandas dia.

Ahmad Tibyani mengatakan, penting adanya tim pemantau kestabilan harga. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi di tingkat daerah, memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, “Tetapi semua kebijakan itu ada pada pihak BI. Kalau pihak BI mengatakan belum dibutuhkan tim inflasi di daerah, kita tak bisa berbuat apa-apa” ungkap dia. (rony)

BERITA TERKAIT

Isi Ulang KMT KRL Belum Modern

Ketika kami akan isi ulang kartu multi trip (KMT) KRL CommuterLine menggunakan kartu debet Brizzi atau e-Money, ternyata petugas loket…

Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo Dirut LPDB KUMKM  Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan…

Infrastruktur Belum Mendukung Kegiatan Ekspor Impor

      NERACA   Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Kemenkop Dorong UMKM Mampu Kelola Data Usaha

Kemenkop Dorong UMKM Mampu Kelola Data Usaha NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Moka (startup penyedia sistem kasir…

Polres Sukabumi Kota Gelar Donor Darah

Polres Sukabumi Kota Gelar Donor Darah NERACA Sukabumi - Sebanyak 214 labu darah terkumpul dalam aksi bakti kesehatan donor darah…

PNM Beri Pengobatan Gratis Bagi 500 Warga di Yogyakarta

PNM Beri Pengobatan Gratis Bagi 500 Warga di Yogyakarta NERACA Sleman - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) bersama PT Asuransi…