Ternyata, Belum Memiliki “Tim Inflasi” - Pemkab Sukabumi

Sukabumi - Tingginya angka permintaan bahan baku kebutuhan pokok di Sukabumi, disinyalir menjadi penyebab utama kenaikan harga. Anehnya, kondisi itu seperti dibiarkan, sehingga dapat memicu kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Persoalan lainnya, wilayah Kabupaten Sukabumi yang rentan menjadi daerah tujuan ditribusi peredaran barang dan jasa, tidak memiliki tim inflasi seperti Kota Sukabumi. Padahal, dua daerah ini sama-sama belum memiliki kantor Bank Indonesia.

Kepala Bagian Ekonomi, melalui Kasubag Bina Lembaga Akhmad Tibyani, mengaku hingga kini Bagian Perekonomian tidak pernah dilibatkan untuk pendataan penyebab terjadinya pemicu terhambatnya distribusi barang. “Padahal dengan adanya keterlamtanan distribusi barang, bisa mengakibatkan inflasi, selain dari tingginya angka pengangguran, infrastruktur rusak, dan kenaikan harga sembako dan kelangkaan barang seperti pupuk. Dan daerah tidak memiliki wewenang kepada Bank Indonesia untuk meminta dibentuk tim inflasi” terang dia saat dihubungi NERACA, Minggu (5/2)

Bagian ekonomi, tambah Ahmad Tibyani, selama ini hanya mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), “ Bagian ekonomi acapkali mendapat informasi dari BPS. Sehingga untuk mengetahui terjadinya kenaikan harga itu, kita harus selalu koordinasi dengan BPPS maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salahsatu pengkaji ekonomi” ujar Akhmad Tibyani.

Padahal, tambah dia, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta. ”Tanpa dukungan dan komitmen, niscaya tingkat inflasi bias tinggi, karena kurangnya kontrol kekuatan permintaan dan penawaran”, tandas dia.

Ahmad Tibyani mengatakan, penting adanya tim pemantau kestabilan harga. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi di tingkat daerah, memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, “Tetapi semua kebijakan itu ada pada pihak BI. Kalau pihak BI mengatakan belum dibutuhkan tim inflasi di daerah, kita tak bisa berbuat apa-apa” ungkap dia. (rony)

BERITA TERKAIT

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini NERACA Jakarta - Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat kelas menengah dimanjakan kehadiran…

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata NERACA Cibinong, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus NERACA Palembang - Perusahaan Umum Damri Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan 75 bus untuk…