Ternyata, Belum Memiliki “Tim Inflasi” - Pemkab Sukabumi

Sukabumi - Tingginya angka permintaan bahan baku kebutuhan pokok di Sukabumi, disinyalir menjadi penyebab utama kenaikan harga. Anehnya, kondisi itu seperti dibiarkan, sehingga dapat memicu kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Persoalan lainnya, wilayah Kabupaten Sukabumi yang rentan menjadi daerah tujuan ditribusi peredaran barang dan jasa, tidak memiliki tim inflasi seperti Kota Sukabumi. Padahal, dua daerah ini sama-sama belum memiliki kantor Bank Indonesia.

Kepala Bagian Ekonomi, melalui Kasubag Bina Lembaga Akhmad Tibyani, mengaku hingga kini Bagian Perekonomian tidak pernah dilibatkan untuk pendataan penyebab terjadinya pemicu terhambatnya distribusi barang. “Padahal dengan adanya keterlamtanan distribusi barang, bisa mengakibatkan inflasi, selain dari tingginya angka pengangguran, infrastruktur rusak, dan kenaikan harga sembako dan kelangkaan barang seperti pupuk. Dan daerah tidak memiliki wewenang kepada Bank Indonesia untuk meminta dibentuk tim inflasi” terang dia saat dihubungi NERACA, Minggu (5/2)

Bagian ekonomi, tambah Ahmad Tibyani, selama ini hanya mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), “ Bagian ekonomi acapkali mendapat informasi dari BPS. Sehingga untuk mengetahui terjadinya kenaikan harga itu, kita harus selalu koordinasi dengan BPPS maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salahsatu pengkaji ekonomi” ujar Akhmad Tibyani.

Padahal, tambah dia, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta. ”Tanpa dukungan dan komitmen, niscaya tingkat inflasi bias tinggi, karena kurangnya kontrol kekuatan permintaan dan penawaran”, tandas dia.

Ahmad Tibyani mengatakan, penting adanya tim pemantau kestabilan harga. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi di tingkat daerah, memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, “Tetapi semua kebijakan itu ada pada pihak BI. Kalau pihak BI mengatakan belum dibutuhkan tim inflasi di daerah, kita tak bisa berbuat apa-apa” ungkap dia. (rony)

BERITA TERKAIT

Antisipasi Daya Beli Menurun, Pemkab Sukabumi Akan Gelar OP

Antisipasi Daya Beli Menurun, Pemkab Sukabumi Akan Gelar OP NERACA Sukabumi – Guna mengantisipasi menurunnya daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten…

PDAM Kota Depok Ringankan Biaya Pasang Baru 50 Persen - Antisipasi Stabilisasi Inflasi 2018

PDAM Kota Depok Ringankan Biaya Pasang Baru 50 Persen Antisipasi Stabilisasi Inflasi 2018 NERACA Depok - Upaya antisipasi pengendarian stabilisasi…

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir November tahun 2018, Dinas…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia

Presiden : Keragaman Budaya dan Pancasila Adalah Identitas Bangsa Indonesia NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menekankan untuk menjaga budaya…

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik

Catat Kinerja Ciamik, Saham SILO Terus Naik NERACA Jakarta - Pemegang saham PT Siloam International Hospitals, Tbk , dengan kode…

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah  NERACA Jakarta – PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan lima jenis kerjasama dengan…