Komisi IV DPR RI menginginkan pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan No 1/2018 tentang Impor dan Ekspor yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden No 48/2016 tentang penugasan Perum Bulog. "Kami meminta agar pemerintah membatalkan permendag tersebut," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo di Jakarta, Senin.

Edhy menegaskan bahwa Permendag 1/2018 yang meminta perusahaan BUMN lain untuk melakukan impor beras, sangat tidak sesuai dengan Perpres 48/2016.

Ia mengingatkan bahwa perpres tersebut telah mengamanahkan impor beras dilakukan oleh Perum Bulog untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Politisi Gerindra itu berpendapat, seharusnya Menteri Perdagangan tidak terburu-buru melakukan langkah impor tetapi harus terlebih dahulu melihat data.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pemerintah selama ini dinilai telah mengalokasikan banya anggaran untuk mendorong produksi sektor pertanian.

Sementara itu, Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, jalur impor yang lebih efisien dinilai sebagai solusi permasalahan panjangnya distribusi beras di berbagai daerah. "Pendeknya jalur distribusi beras impor dapat menjadi solusi permasalahan panjangnya rantai distribusi beras lokal," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi.

Menurut Hizkia Respatiadi, dengan mengoptimalkan impor beras maka Indonesia juga dinilai akan lebih terintegrasi dengan pasar internasional yang harganya lebih murah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton tidak akan mengganggu harga jual petani daerah. "Tidak (akan mengganggu). Rumusannya, Bulog harus punya cadangan di atas satu juta ton, begitu (cadangan) di bawah satu juta ton, maka perlu impor," kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/1).

Wapres menambahkan dengan kebijakan impor beras tersebut, maka petani beras di daerah dapat terlindungi dari lonjakan harga beras karena jika stok dalam negeri terbatas, maka harga di dalam negeri akan mencekik.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengkaji ulang wacana impor beras sebagai bentuk keberpihakan pada kalangan petani. "Barusan saya telepon Mentan, kemarin juga sudah kita laporkan ke Presiden Joko Widodo agar kita menghitung betul cadangan beras nasional kita, ketika cadangan itu kita anggap cukup, maka saya minta rastra segera diturunkan, operasi pasar dilakukan," kata Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku khawatir jika masuknya beras impor ke Indonesia, termasuk di Provinsi Jateng itu bersamaan dengan panen raya karena akan sangat merugikan para petani. "Kita dorong daerah di luar Jateng yang butuh, 'monggo' saja untuk dipenuhi, tapi saran saya kalau Jateng sudah swasembada beras sehingga masih cukup, gak usahlah impor beras," ujarnya.

Terkait hal itu, Ganjar meminta Dinas Pertanian Provinsi Jateng memastikan daerah mana saja yang akan panen pada Fabruari dan Maret 2018 sebagai perhitungan stok cadangan beras. "Ini mesti dihitung betul, kalau impor beras terjadu dan dua bulan lagi turun atau masuk ke tanah air. Saya khawatir masuknya impor beras pas panen rata sehingga harga beras nanti jatuh lagi, kita coba antisipasi berdasarkan pengalaman kemarin," ujarnya.

Selain itu, Ganjar meminta Bulog menyediakan perangkat untuk mengeringkan gabah yang dibeli dari petani sehingga dari petani bisa dibelu dalam kondisi seperti yang ada pada Peraturan Menteri Pertanian. "Saya juga minta TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) provinsi turun, kepolisian juga kita minta turun, mudah-mudaham tidak ada pihak yang memainkan ini," ujarnya. (agus, iwan)