Harga beras terus meroket di pasaran. Badan Pusat Statisk (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-2 Januari ini, kenaikan harga beras di pasar mencapai 3 persen. BPS menganggap melambungnya harga beras ini sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan karena akan mempengaruhi angka inflasi yang berujung ke daya beli masyarakat.

Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengatakan, pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. "Pemerintah perlu mengendalikan inflasi di 2018, karena volatile food (gejolak pangan), terutama harga beras pergerakannya sudah mencemaskan," kata dia saat Rilis Neraca Perdagangan Desember 2017 di kantornya, Jakarta.

Sementara itu, Pengamat Pertanian dan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan, masalah harga beras naik seharusnya bisa diredam jika terdapat data yang jelas. Selama ini, harga beras sering naik karena data produksi dan konsumsi tak jelas."Jadi kebijakan pangan didasarkan pada data yang tidak akurat selama ini," jelas Dwi.

Dampak dari data yang tak akurat ini kemudian merembet karena Kemendag harus impor. Dibukanya keran impor beras ini akan merugikan petani lokal. Sebab, beras yang diimpor tersebut diperkirakan baru akan masuk berbarengan dengan masa panen petani pada Maret 2018.

Di tempat berbeda, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menambahkan, dibukanya keran impor ini menjadi bukti kegagalan Kementan dalam menjaga produksi beras di dalam negeri. Akibatnya, pasokan beras di pasaran menurun dan membuat harga melambung."Kesalahan ada di Kementan. Bukti kegagalan Kementan dalam menjaga pasokan dan produksi beras di tingkat petani," tandas dia.

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor beras khusus. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan beras di dalam negeri dan sebagai salah satu langkah untuk menekan harga beras di pasaran.

Data Tak Akurat

Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Pertanian untuk tidak lagi menyampaikan informasi stok beras yang tidak akurat kepada publik. Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengungkapkan, selama ini Kementan selalu menyatakan jika produksi beras suplus dan stok cukup. Pernyataan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil."Kami menyarankan pemerintah menghentikan pembangunan opini-opini surplus yang berlebihan," ujar dia di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.

Gejala kenaikan harga beras sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun, tanpa adanya temuan penimbunan dalam jumlah yang besar. Hal ini mengindikasikan kemungkinan proses mark up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini. Alamsyah menambahkan, akibat penyataan suplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, membuat pengambilan keputusan terkait perberasan berpotensi keliru."Ombudsman menyarankan juga (Kementan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, LTT (luas tambah tanam), benih subsidi, dan pemberantasan hama oleh Kementan," kata dia.

Senada, Pengamat Pertanian Khudori memandang kebijakan impor yang dilakukan Pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol pasar beras di tanah air. Sebab, harga beras di Indonesia masih jauh lebih mahal dibandingkan harga beras di negara lain."Paling tidak, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengirim sinyal ke pasar bahwa pemerintah itu masih punya kontrol pada pasar beras, jangan main-main loh pemain-pemain pasar yang dominan," ungkapnya.

Meski demikian, kebijakan yang dikeluarkan saat ini tidak tepat waktu karena berdekatan dengan waktu panen raya yang diperkirakan terjadi pada awal Februari, sedangkan beras impor diperkirakan datang di akhir bulan ini.

Sehingga, kehadiran beras impor yang bersamaan dengan waktu panen raya dikhawatirkan akan memakan harga gabah dan beras. "Ketika kita impor bukannya kita untung ketika Pemerintah memutuskan impor itu siapa yang diuntungkan," imbuhnya.

Dia menambahkan, efektivitas dari kebijakan ini akan terlihat setelah akhir bulan Januari 2018. "Kalau pasokan bertambah signifikan dan harga turun, saya kira sinyal yang dikirim Pemerintah itu berhasil. Tapi kalau tidak dan harga cenderung naik berarti sinyal itu tidak berhasil," tandasnya.

Seperti kita ketahui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pihaknya akan membuka impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018."Untuk mengisi ini, saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan saya mengimpor beras khusus. Yang diimpor 500 ribu ton, start awal," ujar dia.

Enggar mengungkapkan, beras tersebut akan dipasok dari dua negara yaitu Thailand dan Vietnam. Namun dia memastikan beras yang diimpor tersebut bukan jenis beras yang sudah mampu diproduksi di Indonesia."Dari berbagai negara yang ada. Dari Vietnam, Thailand, kita masukkan.‎ Beras yang tidak ditanam di dalam negeri. ‎Beras IR64 tidak kami impor, tetapi kami memasok beras impor," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, impor beras merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa menekan tingginya harga beras di pasaran. Termasuk memastikan kelancaran arus barang, terutama dalam menjalankan impor beras. Sementara Bank Indonesia akan memantau sumber-sumber penyebab inflasi dan pengendalian di sisi moneter. "Kebijakan pemerintah, seperti impor beras dan kelancaran arus barang akan kami laksanakan, sehingga inflasi bisa ditekan dan distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (iwan)