Pemkot Cirebon Diminta Bertanggungjawab - Banjir Lumpuhkan Perekonomian

Cirebon – Banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah Kota Cirebon pada Jumat pekan kemarin, melumpuhkan perekonomian yang ada di Kota Cirebon. Meski belum ada rekapitulasi angka, namun diduga kerugian yang diderita masyarakat mencapai puluhan miliar rupiah.

Pasalnya, sentra ekonomi berupa perdagangan, dan pendidikan sempat lumpuh total. Mall-mall besar serta beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Kota Cirebon, terendam banjir. Aliran listrik pun banyak yang mati. Hanya aliran air PDAM dan akses telepon saja yang tidak mengalami gangguan berarti.

Tak pelak, kejadian luar biasa ini mengundang tanda tanya besar. Tidak becusnya manajemen Pemkot Cirebon terlebih Dinas ESDM DPUPSEDM Kota Cirebon, dituduh sebagai biang kerok permasalah ini. Pasalnya, rusaknya saluran drainase serta pendangkalan kali menjadi tanggungjawab Dinas tersebut.

Tengok saja, saluran drainase Pemuda 2, Jl By Pass Brigjen Dharsono, dekat perkantoran PLTG, ambruk. Terlihat Padahal, proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini baru beberapa bulan saja selesai dikerjakan. Belum lagi kondisi beberapa ruas jalan di Kota Cirebon mengalami kerusakan yang cukup parah. Konsdisi aspal sebagian besar mengelupas dan perlu perbaikan.

“Ini perlu evaluasi semua pihak. Sejak awal kami sudah memprediksi bahwa Kota Cirebon akan terendam banjir. Namun kenapa Pemkot selalu berkilah bahwa ini gejala alam. Padahal kalau sejak awal perencanaan dan perbaikan infrastrukturnya jelas, mungkin tidak akan separah ini banjirnya,’ ungkap Pengamat ekonomi dan hukum, Agus Prayoga ketika dihubungi Harian Ekonomi Neraca, Minggu (5/2).

Agus juga menilai, maraknya pembangunan Mall dan hotel menjadi salah satu pemicu Kota Cirebon diserang banjir. Buruknya drainase lanjut Agus adalah salah satu penyebab tidak adanya saluran air yang beres saat ini.

Padahal seharusnya, saluran drainase adalah hal terpenting yang harus diprioritaskan Pemkot Cirebon. Sementara itu, Pemkot hanya memikirkan bangaimana membangun mall, pusat perbelanjaan serta perhotelan, tanpa memikirkan saluran airnya akan dibuang kemana. “Kami meminta, mulai saat ini Pemkot Cirebon harus menyetop pembangunan hotel, mall serta pusat perbelanjaan lainnya. Fikirkan dulu saluran drainasenya. Lihat, masyarakat yang kena imbasnya. Rumah terendam dan perekonomian lumpuh. Memangnya Pemkot mau mengganti kerugian masyarakat,” ungkap Agus.

Agus juga menilai, banjir besar saat ini mengindikasi ada tindak pidana korupsi yang dilakukan dinas terkait. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya saluran drainase serta tanggul yang jebol. Pemkot kata agus, jangan berlindung dibalik alasan derasnya aliran air, sementara kualitas proyek drainase dan tanggul diabaikan. Diduga lanjut Agus, justru kualitas proyek drainase serta tanggul yang harus diperiksa instansi terkait.

“Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Cirebon harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan beralasan ini bencana alam karena aliran banjir yang besar. Harus diperiksa semua proyek tanggul serta drainase serta sendesaran yang ada di Kota Cirebon. Kami menduga, jangan-jangan kualitasnya tidak sesuai,” pungkas Agus.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Pusat Kajian Staregis Pembangunan Daerah, Ade Riyaman. Menurutnya, selama ini Pemkot dan legislatif Kota Cirebon tidak tanggap dengan kondisi Kota Cirebon. Pembangunan di Kota Cirebon menurutnya hanya mengedepankan sisi komersial, tanpa melihat imbas dari pembangunannya itu sendiri. Banyaknya bangunan Mall serta perhotelan menjadi sulitnya pembangunan saluran air. Imbasnya, banjir besar selalu mengancam setiap waktu.

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Minimalkan Kawasan Kumuh

Pemkot Palembang Minimalkan Kawasan Kumuh NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan terus berupaya meminimalkan jumlah kawasan kumuh…

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

Pemkot Palembang Minta Tambah Stok Blanko KTP

Pemkot Palembang Minta Tambah Stok Blanko KTP NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, meminta Kementerian Dalam Negeri…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Targetkan Satu Juta Pengunjung - Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan

Targetkan Satu Juta Pengunjung Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan NERACA Jakarta – Mandiri Pekan…

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih - Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M

SiLPA Mencapai Rp600 Miliar Lebih Piutang Tagihan PAD Depok Naik Rp442,9 M NERACA Depok - ‎Kondisi format APBD Kota Depok…

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf NERACA Bogor - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam…