Jadi Mensos, Idrus Marham Ingin Kurangi Kemiskinan

 

NERACA

 

Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Rabu (17/1) dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang telah mengajukan pengunduran diri karena mencalonkan menjadi Gubernur Jawa Timur pada pilkada serentak 2018. Ditemui wartawan usai pelantikan, Idrus mengungkapkan bahwa ia akan segera bekerja dan mempelajari program-program yang ada di Kementerian Sosial.

“Di situ saya akan mengidentifikasi sekaligus memahami kebijakan-kebijakan yang telah diambil Ibu Khofifah,” ujar Idrus. Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selaran itu, mengaku akan banyak belajar dari pendahulunya mengenai langkah-langkah yang telah diambil, yang menurut catatannya telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 1,2 juta orang. “Pengurangan kemiskinan ini tentu tidak secara tiba-tiba, ini adalah melalui proses pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah,” tutur Idrus.

Dalam upaya pengurangan kemiskinan tersebut, ungkap Idrus, dirinya akan melakukan percepatan (akselerasi) kinerja di kementerian yang ia pimpin. “Ada akselerasi kerja/kinerja sesuai dengan filosofi kabinet ini, kerja, kerja, kerja,” kata Idrus. Selanjutnya, Idrus juga akan memastikan sinergitas antar kementerian/lembaga terkait. “(Pengurangan) kemiskinan tidak semata-mata di Kementerian Sosial, tetapi adalah merupakan tanggung jawab dan harus sinergi dari keseluruhan unsur-unsur dan elemen lembaga yang ada,” tegas Idrus.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan kemiskinan dari Maret ke September 2017 adalah pencapaian terbaik dalam tujuh tahun terakhir. "Penurunannya lebih cepat dibandingkan tujuh tahun terakhir. Turun 0,52 persen poin pada September 2017 dibandingkan Maret 2017," kata Suhariyanto. Ia mengatakan,jumlah penduduk miskin turun 1,19 juta jiwa dari Maret ke September 2017. Tercatat, masih terdapat 26,58 juta penduduk miskin pada September tahun lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meyakini tingkat kemiskinan bisa terus menurun pada 2018. Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di kisaran 9,5 hingga 10 persen atau menyentuh digit tunggal. "Saya kira angka (tingkat kemiskinan) 10,12 persen yang dirilis BPS per September 2017 adalah modal awal yang bagus untuk kita bisa mencapai tingkat kemiskinan single digit," ujar Bambang

Bambang mengatakan, untuk menjaga momentum baik tersebut, pemerintah perlu menjaga kepastian penyaluran bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan. Ia mengaku, Kementerian Keuangan telah siap mengucurkan dana desa. Begitu pula, Kementerian Sosial berkomitmen beras sejahtera (rastra) bisa digelontorkan sejak awal tahun. “Tentunya di 2018 ini masih banyak yang harus dikerjakan. Yang pasti, semua macam bantuan tepat sasaran terutama terkait rastra itu harus betul-betul tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah akan mengupayakan perbaikan pelayanan dasar seperti status hukum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, kelompok 10 persen masyarakat terbawah adalah pekerjaan terberat. Bambang mengatakan, untuk kelompok tersebut hanya bisa diangkat mendekati atau bahkan melewati garis kemiskinan apabila bantuan tidak benar-benar sampai.

Pemerintah mengaku akan terus memperbaiki data dan menjaga akurasinya. Selain itu, program bantuan yang bertumpu pada subsidi, menurut Bambang sulit mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki mekanisme pemberian bantuan sehingga lebih tepat sasaran. Ia mencontohkan, rastra secara bertahap akan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai dan disalurkan lewat perbankan. "Mereka tidak pernah bisa menikmati langsung. Nah, kita perlu benar-benar sasar dan keakuratan data pada 10 persen terbawah itu persyaratan mutlak agar kita bisa menangani kemiskinan di level itu," ujar Bambang.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…