BUMD Migas Bekasi Diberdayakan Garap Sektor Transportasi

NERACA

Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menetapkan perusahaan daerah mitra patriot sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang berperan sebagai operator Bus Transpatriot.

"Perusahaan daerah ini awalnya menggarap sektor minyak dan gas, namun saat ini diberdayakan untuk mengelola sektor usaha transportasi Transpatriot," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid di Bekasi, Rabu (17/1).

Menurut dia, keputusan itu telah ditetapkan oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan DTKB dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Plaza Pemkot Bekasi Jalan ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, Rabu. Dikatakan Harun, terdapat dua rekomendasi penting yang telah digagas pihaknya untuk dipenuhi oleh operator Bus Transpatriot, di antaranya berkaitan dengan prasarana fisik dan sistem manajemen.

Prasarana fisik, kata dia, meliputi penambahan unit bus dan penyempurnaan infrastruktur."Sarana fisik secara standar sudah terpenuhi, di antaranya unsur estetika, kenyamanan dan keamanan. Penyempurnaan ini butuh dana besar terkait pembangunannya, namun pendanaan Pemkot Bekasi masih sangat terbatas," ujar dia.

Pihak operator, kata Harun, juga dibebani tanggung jawab untuk penyediaan shelter yang representatif serta pengadaan fasilitas transaksi nontunai."Kita juga Butuh kontribusi pengembang perumahan dan apartemen untuk perumusan bersama program perpindahan pengendara pribadi kepada angjkjutan umum," kata dia.

Pihaknya juga menyampaikan perlunya penyediaan koridor Bus Tranpatriot yang kini tengah diujicobakan pada trayek yang bersifat loop di sejumlah kawasan bisnis Kota Bekasi. Sementara poin rekomendasi terkait dengan sistem manajemen, kata Harun, diperlukan pembuatan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang lebih kuat melindungi operasional Transpatriot di Kota Bekasi.

"Kalau sekarang ini sifatnya masih Peraturan Wali Kota Bekasi (Perwal) Rahmat Effendi. Saya kira kalau masih Perwal masih belum kuat, sebab bisa saja kalau kepala daerahnya ganti, maka aturan juga perlu dievaluasi ulang. Kalau Perda akan lebih kuat, namun prosesnya pasti panjang karena melibatkan unsur DPRD," kata dia.

Harun menambahkan, keputusan Pemkot Bekasi membentuk BUMD pertama yang mengelola pendapatan daerah dari sektor transportasi dikarenakan minat operator swasta untuk menggarap proyek itu masih sangat minim."Kalau swasta yang ambil alih, pasti ada potensi kerugian usaha, sebab Transpatriot ini sifatnya layanan publik, sehingga kurang menguntungkan kalau digarap oleh swasta," lanjut dia.

Seperti diketahui, Kota Bekasi saat ini telah melakukan pengadaan sembilan unit Bus Transpatriot senilai total Rp11 miliar pada 2017. Bus tersebut saat ini tengah diujicobakan menyasar dua trayek lintasan di antaranya Terminal Induk Kota Bekasi-Harapan Indah dan Terminal Induk Kota Bekasi-Pondokgede. Ant