PROSPEK EKONOMI MULAI MEMBAIK - Pimpinan Daerah Akan Dipanggil Presiden

Jakarta- Untuk mewujudkan percepatan proses perizinan yang terintegrasi (single submission), Presiden Jokowi akan memanggil semua pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) pekan depan. Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution memprediksi perekonomian Indonesia tahun ini membaik.

NERACA

Menurut Darmin, pemerintah tengah berupaya mewujudkan perizinan yang terintegrasi (single submission). Sebagai tahap awal, Darmin mengatakan, baik kementerian lembaga (KL) maupun pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas).

"Kita sedang mati-matian supaya akhir Februari tahap pertamanya sudah keluar hasilnya kita menyebutnya percepetan izin berusaha menuju single submission. Seperti apa? Kita membentuk satgas disetiap K/L dan pemda, di provinsi, kabupaten, kota. Siapa itu satgasnya, kalau di K/L ketuanya Sekjen, nggak boleh ditawar. Kalau Dirjen yang dia urusi sektornyanya. Sekjen bawahannya Dirjen. Di daerah Sekda nggak boleh ditawar," tegas dia di Jakarta, Rabu (17/1).

Darmin mengatakan, pemerintah telah menyurati daerah untuk menghadap Presiden. Melalui surat tersebut, Presiden ingin memastikan satgas sudah terbentuk. "Kita sudah surat semua gubernur, semua bupati, walikota, buat satgas memang belum penuh terbentuk, kalau pemerintah pusat sudah penuh terbentuk. Nanti hari Senin, Presiden sudah menyatakan panggil semua gubernur dan kepala ketua DPRD karena terminologi pemerintah daerah dalam UU Otonomi Daerah adalah gubernur, kepala daerah, dan DPRD," tutur dia.

Tugas satgas, menurut Darmin, mengawal investasi, mengevaluasi investasi, memecahkan masalah investasi. Darmin mengatakan, pemerintah akan membangun sistem online untuk mengawal investasi. Pemerintah akan merampungkan sistem perizinan sebagai tahap dua. Rencananya, sistem tersebut akan dirampungkan pada akhir April 2017. Dengan sistem itu, pemerintah bisa memonitor sampai mana proses investasi berjalan.

"Seperti apa bulan Mei tahun ini, karena merencanakan akhir April selesai semua sistemnya tahap dua, kita bisa mengecek permohonan investasi yang sudah di PTSP ada di mana sekarang. Ada di Pemda, di mana kenapa nggak selesai? Kita bisa tegur satgas di daerah. Intinya kita sedang mengubah perizinan dari birokrasi itu tadinya penguasa jadi melayani," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sanksi pada pihak yang memperlambat investasi. "Anda nggak mau akan ada surat tegur, anda membandel juga akan ada sanksinya. Kalau sanksi adminitrasi nggak jalan, kita sedang minta Kementerian Keuangan sanksi di fiskal apa? Itu diambil," ujar Darmin.

Sebelumnya Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, Presiden telah memberikan batas waktu hingga Maret 2018 untuk implementasi dari sistem ini. "Presiden kasih batas waktu Maret harus jalan, tim Menko Perekonomian, BKPM lagi kerja siang malam mempersiapkan sistem single submission ini. Beberapa hari lalu Pak Darmin juga bisik-bisik ke saya gedungnya di mana ya? Lalu berapa lantai?. Layout bagaimana? Tapi tentunya mau genjot secepat mungkin," ujarnya, belum lama ini.

Menurut  Thomas, sebenarnya saat ini ada puluhan miliar dolar Amerika Serikat yang siap masuk ke Indonesia. Namun sayangnya hal tersebut terhambat oleh proses perizinan investasi yang berbelit-belit, khususnya di daerah. "Karena seperti dibilang, ada puluhan miliar dolar investasi yang siap masuk, tapi pelayanannya, regulasinya jadi tabrakan," ujarnya.

Karena itu, tujuan dari single submission agar proses perizinan mulai dari pusat hingga daerah bisa lebih sederhana dan akuntabel. Oleh sebab itu, dengan sistem ini, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk memuluskan masuknya sebuah investasi.

"Ini tujuan single submission yang tujuannya akuntabilitas. Kalau investasi di suatu sektor gagal ya sekjen tanggung jawab. Kalau di daerah gagal, maka bupati tanggung jawab. Dan yang membantu kalau menerapkan transparansi, dibuka ke media dan masyarakata di mana layanan jelek, di mana proyek enggak jalan, lalu di mana investasi yang berjalan baik dan pelayanan bagus. Itu juga sebuah insentif dan motivasi pimpinan daerah serta K/L," tutur Thomas.

Prospek Ekonomi Membaik

Pada bagian lain, Darmin mengakui jika beberapa tahun terakhir pemerintah merasa cemas dengan kondisi fiskal. "Ada satu lagi yang kita harapkan akan membaik di tahun 2018 ini, fiskal. Kita telah melewati periode dalam tanda kutip kesulitan fiskal. 2 tahun terakhir di pemerintahan itu dag-dig-dug terus. Kelihatannya tahun ini kita mulai terbebas dari itu. Kita mulai bisa mewujudkan fiskal yang lebih normal kembali," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Darmin mengatakan, pertumbuhan pajak akan relatif tinggi tahun ini. Secara sederhana, Darmin menuturkan, pertumbuhan pajak bisa dihitung dengan menjumlahkan pertumbuhan ekonomi dengan laju inflasi.

"Jadi harus pertumbuhan ekonominya nominal, bukan rill. Jadi kalau pertumbuhannya 5 koma, kemudian inflasinya 3 koma atau 4%. Maka pertumbuhan nominalnya 10%. Tinggal ditambah dengan berapa extra effort yang bisa dilakukan oleh aparat pajak. Dikatakan 2 atau 3%, maka pertumhuhaan penerimaan kita tahun ini bisa 12-14%,” ujarnya.

Darmin optimistis tahun 2018 merupakan tahun yang menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, perekonomian global sedang membaik. "Berita baik dari 2018-nya adalah ekonomi dunia membaik itu adalah berita baik. Itu artinya kita punya kans untuk mendorong ekspor lebih tinggi pertumbuhannya. Seberapa besar kita bisa memanfaatkan itu?" ujarnya.

Meski demikian, Darmin tidak menampik Indonesia tak akan sebesar negara tetangga dalam memanfaatkan ekspor. Pasalnya, peranan ekspor nasional masih kecil dibanding negara lain. "Saya harus mengakui kita tidak mungkin memanfaatkan itu sebesar Malaysia, Thailand, apalagi Singapura kenapa karena ekonomi kita paling-paling peranan ekspor dalam GDP hanya 20%, baru sebesar itu. Tapi Malaysia, Thailand apalagi Singapura itu 2-3 kali dari itu," ujarnya.

Sebab itu, Indonesia perlu merumuskan kembali secara konkret industri yang berorientasi ekspor. Pihaknya mencontohkan, industri tersebut seperti pariwisata dan perikanan. "Kita harus fokus dengan itu (pengembangan industri) tahun ini tahun depan kalau tidak kita akan menyaksikan pertumbuhan ekonomi Thailand, Malaysia, di atas kita, yang tadinya dua tahun terakhir kita lebih baik dari mereka," ujarnya.

Sementara itu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) optimistis pertumbuhan ekonomi nasional melampaui target pemerintah sebesar 5,4%. Bahkan, KEIN memprediksi ekonomi bisa tumbuh 5,7-6% tahun ini.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan, sejumlah momen positif diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya, keberadaa one belt one road (OBOR) yang diharapkan dapat memacu investasi dan perdagangan nasional.

"Kita harus memanfaatkan, negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina sudah maksimal lebih besar memanfaatkan OBOR, termasuk dana-dana berkaitan OBOR. Indonesia ke depan memanfaatkan," ujarnya, kemarin.

Soetrisno juga menilai, tak ada dampak signifikan dari reshuffle kabinet tersebut. "Reshuffle kan hanya satu menteri, yang lain Wantimpres jadi tidak ada yang istimewa," ujarnya.

Dia juga menganggap, posisi Airlangga Hartarto yang merangkap sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian tidak ada masalah. Soetrino beranggapan, secara organisasi, Golkar merupakan partai yang sudah matang. "Golkar bukan partai baru, walaupun ketua partai saudara Airlangga merangkap Menteri Perindustrian saya kira tidak akan mengganggu kinerja Menteri Perindustrian," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi juga akan terdongkrak perbaikan ekonomi global. Yang selanjutnya diharapkan bisa memacu perdagangan serta menarik investasi ke Indonesia. "Ekonomi global yang sekarang membaik itu momentumnya Indonesia melakukan ekspor maupun mengajak investasi ke Indonesia. Sehingga pertumbuhan target pemerintah 5,4% saya yakin terlampaui. Harapan KEIN ada semacam keajaiban pertumbuhan ekonomi bisa mendekati 6%,” ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…