Ancaman Overhang Utang

Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Dalam tahap membahayakan, utang bukan menjadi penyelamat ekonomi melainkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Teori itu yang melatarbelakangi Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff akhirnya mengeluarkan karya berjudul Debt Overhangs atau Overhang Utang. Ketika porsi utang sudah mencapai 60% dari PDB, negara maju cenderung memasuki fase penurunan pertumbuhan ekonomi. Utang menjadi kurang produktif karena beban bunga terlalu mahal, sehingga ruang untuk menstimulus ekonomi melalui anggaran Negara berkurang.

Di sisi yang lain lonjakan utang yang tak terkendali berakibat fatal yakni terjadinya crowding out effect, investor alih-alih menanamkan uangnya untuk berinvestasi di sektor riil justru berlomba-lomba membeli surat utang pemerintah. Kondisi yang terjadi di Yunani, Portugal, AS, dan Negara lainnya mengajarkan betapa utang tidak selalu dibutuhkan sebagai leverages atau pengungkit perekonomian tapi malapetaka.

Dalam konteks Indonesia, memang rasio utang masih berada dibawah 30% tapi fakta-fakta terjadinya gejala overhang utang sudah mulai dirasakan. Dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mulai stagnan, sulit tumbuh lebih dari 5%. Bahkan untuk tahun 2017, pertumbuhan ekonomi nampaknya berada dibawah 5,1%. Berulang kali Pemerintah merevisi target pertumbuhan.

Gejala overhang utang juga dirasakan pada sektor investasi, ada abnormalitas dimana ekonomi tumbuh stagnan tapi pasar saham mencatatkan rekor IHSG sebesar 6.300. Bukan hanya di pasar saham, tapi di pasar surat utang kepemilikan asing mencatatkan rekor dengan porsi diatas 40% terhadap total surat utang Pemerintah. Tentu ini anomali yang berbahaya. Artinya, investor melihat secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya bagaikan orang tua yang sulit berlari tapi imbal hasil surat utang terlalu menarik untuk dilewatkan.

Bunga utang Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia, meskipun sudah mendapat ganjaran investment grade dan rating BBB dari lembaga rating global tetap saja bunga utang masih diatas 6,2% untuk tenor 10 tahun. Malaysia dan Thailand masing-masing hanya 3,9% dan 2,2%. Jika bunga utang terlalu mahal maka investor lebih tertarik untuk membeli surat utang dibandingkan berinvestasi ke sektor riil.

Imbas dari beralihnya uang di sektor riil ke utang Pemerintah adalah pertumbuhan industri manufaktur semakin tertekan, berada dibawah pertumbuhan ekonomi. Sementara utang Pemerintah digunakan untuk tambal defisit dan bayar cicilan pokok dan bunga rutin. Perlu dicatat tahun 2018-2019 beban utang jatuh tempo yang harus dilunasi adalah Rp810 triliun. Jadi agresifitas utang yang tidak dibarengi dengan investasi di sektor riil sama saja kontra produktif. Oleh karena itu banjirnya uang asing yang masuk ke surat utang dan euforia oversubscribed penerbitan utang baru sekali lagi bukan pertanda bahwa ekonomi kuat, tapi harus jadi kekhawatiran bersama ada yang salah dengan kebijakan fiskal Indonesia.

BERITA TERKAIT

Campina Bayar Utang Rp 269,63 Miliar - Pangkas Beban Utang

NERACA Jakarta – Guna memudahkan langkah ekspansi bisnisnya, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) terus memangkas beban utang dengan…

Intan Baruparana Finance Bernafas Lega - Penyelesaian Utang Diperpanjang

NERACA Jakarta – Dibalik rencana restrukturusisasi utang, perusahaan jasa keuangan PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) bisa bernafas lega karena…

BTN Ajukan Utang Bilateral Rp 7 Triliun - Perkuat Likuiditas

NERACA Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk berencana mengajukan utang bilateral sebesar Rp5 triliun - Rp7 triliun tahun…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Petahana & Terdakwa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Riak pesta demokrasi berlabel pilkada serentak mulai satu…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…