NERACA

Jakarta - Utang Luar Negeri Indonesia naik 9,1 persen tahun ke tahun (year on year) atau menjadi 347,3 miliar dolar AS per akhir November 2017, dipicu penarikan utang swasta dan publik yang menggeliat. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Selasa (16/1), jumlah utang luar negeri (ULN) swasta naik 4,2 persen (yoy) di November 2017 atau sebesar 170,6 miliar dolar AS. Pertumbuhan penarikan itu lebih tinggi dibandingkan Oktober 2017 yang 1,3 persen (yoy).

Sedangkan jumlah ULN publik, atau pemerintah dan Bank Sentral, sebesar 176,6 miliar dolar AS yang tumbuh 14,3 persen (yoy), meningkat dibanding Oktober 2017 yang sebesar 8,4 persen (yoy). Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir November 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan Oktober 2017 yang sekira 76,9 persen. "Sedangkan jika berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir November 2017 masih aman," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman.

ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7 persen dari total ULN dan pada November 2017 tumbuh 7,5 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sekira 3,9 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek dengan pangsa 14,3 persen dari total ULN tumbuh 19,8 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2017 yang sebesar 10,8 persen (yoy).

Bank Sentral memandang perkembangan ULN pada November 2017 tetap terkendali. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada akhir November 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. "Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara kapasitas ekonomi yang sama (peers)," ujar dia.

Pengamat ekonomi dari Institute for Economic and Development Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, jumlah utang pemerintah yang mencapai ribuan triliun sudah masuk lampu kuning. Artinya, perlu diwaspadai. “Utang pemerintah yang naik cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir sudah masuk lampu kuning,” kata Bhima.

Lampu kuning untuk utang pemerintah pusat, kata Bhima, dilihat dari data spesifik pertumbuhan utang luar negeri pemerintah di November tahun lalu yang mencapai 14,3% (yoy). Angka ini naik signifikan dibanding bulan sebelumnya yang hanya 8,4% (yoy). Sementara utang luar negeri swasta hanya tumbuh 4,2% (yoy). “Artinya pemerintah lebih agresif berhutang daripada swasta. Ini kondisi anomali, dengan proyeksi total utang menembus Rp 4.100 triliun artinya utang per kapita bisa mencapai Rp 15,7 juta per penduduk pada akhir tahun 2018,” jelas dia.

Meski demikian, Bhima menilai total utang pemerintah pusat yang ribuan triliun ini masih sanggup membayar atau melunasi tunggakan tersebut. Hanya saja, dia tetap mengkhawatirkan kemampuan bayar utang pemerintah semakin berkurang. “Ini karena prospek penerimaan pajak cukup sulit di 2018, target penerimaan pajak 2018 tumbuh lebih dari 20% dari realisasi pajak 2017,” tambah dia.

"Di sisi lain ada utang jatuh tempo Rp 810 triliun yang harus dibayar pemerintah di 2018-2019, artinya kalau utang luar negeri tidak terkendali maka ruang fiskal makin sempit. Pemerintah disarankan untuk lebih bijak dan kalau perlu rem utang," sambung dia.