KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah provinsi maupun kota agar bisa memeriksa gudang-gudang penjualan karung beras yang memberikan pengklasifikasian jenis beras.

"Banyak pedagang beras yang kita temui dan tanya-tanya langsung, bagaimana membedakan beras kualitas medium dan premium sedangkan di karungnya tertulis mana premium dan mana medium," ujar Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak di Makassar, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Ia menuturkan, pengakuan para pedagang jika beras yang dibelinya dalam jumlah besar dari para pengumpul kemudian diolah dan beras yang memang betul-betul bersih dan bercahaya dikategorikan premium kemudian dimasukkan ke karung beras yang sudah terklasifikasi.

Ramli mengaku, antara beras medium dan premium di tingkat pedagang itu sama saja, hanya berbeda pada cara pengolahan kemudian dimasukkan ke karung beras yang memang tersedia banyak di toko-toko.

Hasil keterangan dari para pedagang itu pula sehingga KPPU mendatangi juga toko yang menjual karung beras tersebut dan memang semua desain dan logo pengklasifikasian beras dibuat sendiri oleh bosnya tanpa ada standar klasifikasi."Jadi, kita datangi pedagangnya, kita tanya-tanya semua bagaimana menentukan jenis berasnya, kemudian kami tanyakan juga di mana membeli karung berasnya. Setelah itu kita datangi toko penjual karungnya dan di sana ternyata dicetak sendiri logo dan merek karungnya kemudian diklasifikasikan jenisnya," ujar dia.

Dia menambahkan, di toko Sumber Goni, para pekerja mengaku punya banyak desain gambar untuk karung berasnya seperti gambar Rojo Lele yang dijualnya seharga Rp2.500 per lembarnya untuk ukuran karung 25 kilogram (kg).

Pada karung desain Rojo Lele untuk beras premium itu dijual umum kepada masyarakat dan antara pedagang satu dan pedagang lainnya bisa menggunakan desain tersebut. Karena semua pedagang bisa memakai karung itu, KPPU justru mempertanyakan begitu gampangnya merk dagang itu dipakai semua pedagang tanpa adanya hak paten dari satu pedagang.

"Nah ini yang mau kita pertegasa, pemerintah harus turun. Harusnya kan merek dagang itu diregister dan misalkan, merek Rojo Lele ini yang bisa pakai hanya satu pedagang saja tidak untuk semua pedagang karena ada hak paten," ucap dia.

Sulsel Diharapkan Punya Pasar Induk Beras

Lalu, Ramli berharap di Sulawesi Selatan juga dibangun pasar induk khusus beras agar persaingan usaha berjalan sehat dan memutus mata rantai distribusi yang panjang."Selama ini, pasar induk beras hanya ada di Cipinang, di Jakarta. Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya selalu surplus beras lebih dari 2 juta ton itu mampu memenuhi kebutuhan beras di Indonesia, tetapi tetap saja banyak kendalanya," ujar dia.

Ia mengatakan, terpusatnya pasar induk beras seperti di Cipinang, Jakarta selalu membuat heboh daerah-daerah lainnya jika terjadi kekurangan stok beras. Salah satu contoh, kata dia, kekurangan stok di pasar induk kemudian memunculkan beban psikologi pasar kepada daerah lainnya, padahal daerah-daerah penghasil beras tidak perlu terdampak.

"Ini contoh, kalau di Jakarta ada kekurangan atau kelangkaan stok beras, terjadi kenaikan dan kemudian membuat gejolak di beberapa daerah lainnya termasuk di Sulsel. Padahal, di Sulsel itu stoknya selalu banyak tapi karena ada gejolak seperti itu, lantas terimbas di sini," kata dia.

Karenanya, Ramli mendorong pemerintah pusat maupun provinsi agar bisa membangun pasar induk beras di Sulawesi Selatan agar bisa menjadi sentral penjualan bagi masyarakat. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset

Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sukabumi mendukung penuh jika…

Pemerintah Berusaha Optimal Jaga Ketersediaan Beras

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)                 Tugas atau fungsi pemerintah untuk rakyat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPR - Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Bambang Soesatyo Ketua DPR  Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang…

UU Kewirausahaan Diharapkan Berikan Perlindungan Usaha Mikro

UU Kewirausahaan Diharapkan Berikan Perlindungan Usaha Mikro NERACA Bantul - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Undang-undang (UU) Kewirausahaan…

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…