KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

KPPU Minta Pemerintah Periksa Gudang Penjualan Karung Beras

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah provinsi maupun kota agar bisa memeriksa gudang-gudang penjualan karung beras yang memberikan pengklasifikasian jenis beras.

"Banyak pedagang beras yang kita temui dan tanya-tanya langsung, bagaimana membedakan beras kualitas medium dan premium sedangkan di karungnya tertulis mana premium dan mana medium," ujar Kepala Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak di Makassar, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Ia menuturkan, pengakuan para pedagang jika beras yang dibelinya dalam jumlah besar dari para pengumpul kemudian diolah dan beras yang memang betul-betul bersih dan bercahaya dikategorikan premium kemudian dimasukkan ke karung beras yang sudah terklasifikasi.

Ramli mengaku, antara beras medium dan premium di tingkat pedagang itu sama saja, hanya berbeda pada cara pengolahan kemudian dimasukkan ke karung beras yang memang tersedia banyak di toko-toko.

Hasil keterangan dari para pedagang itu pula sehingga KPPU mendatangi juga toko yang menjual karung beras tersebut dan memang semua desain dan logo pengklasifikasian beras dibuat sendiri oleh bosnya tanpa ada standar klasifikasi."Jadi, kita datangi pedagangnya, kita tanya-tanya semua bagaimana menentukan jenis berasnya, kemudian kami tanyakan juga di mana membeli karung berasnya. Setelah itu kita datangi toko penjual karungnya dan di sana ternyata dicetak sendiri logo dan merek karungnya kemudian diklasifikasikan jenisnya," ujar dia.

Dia menambahkan, di toko Sumber Goni, para pekerja mengaku punya banyak desain gambar untuk karung berasnya seperti gambar Rojo Lele yang dijualnya seharga Rp2.500 per lembarnya untuk ukuran karung 25 kilogram (kg).

Pada karung desain Rojo Lele untuk beras premium itu dijual umum kepada masyarakat dan antara pedagang satu dan pedagang lainnya bisa menggunakan desain tersebut. Karena semua pedagang bisa memakai karung itu, KPPU justru mempertanyakan begitu gampangnya merk dagang itu dipakai semua pedagang tanpa adanya hak paten dari satu pedagang.

"Nah ini yang mau kita pertegasa, pemerintah harus turun. Harusnya kan merek dagang itu diregister dan misalkan, merek Rojo Lele ini yang bisa pakai hanya satu pedagang saja tidak untuk semua pedagang karena ada hak paten," ucap dia.

Sulsel Diharapkan Punya Pasar Induk Beras

Lalu, Ramli berharap di Sulawesi Selatan juga dibangun pasar induk khusus beras agar persaingan usaha berjalan sehat dan memutus mata rantai distribusi yang panjang."Selama ini, pasar induk beras hanya ada di Cipinang, di Jakarta. Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya selalu surplus beras lebih dari 2 juta ton itu mampu memenuhi kebutuhan beras di Indonesia, tetapi tetap saja banyak kendalanya," ujar dia.

Ia mengatakan, terpusatnya pasar induk beras seperti di Cipinang, Jakarta selalu membuat heboh daerah-daerah lainnya jika terjadi kekurangan stok beras. Salah satu contoh, kata dia, kekurangan stok di pasar induk kemudian memunculkan beban psikologi pasar kepada daerah lainnya, padahal daerah-daerah penghasil beras tidak perlu terdampak.

"Ini contoh, kalau di Jakarta ada kekurangan atau kelangkaan stok beras, terjadi kenaikan dan kemudian membuat gejolak di beberapa daerah lainnya termasuk di Sulsel. Padahal, di Sulsel itu stoknya selalu banyak tapi karena ada gejolak seperti itu, lantas terimbas di sini," kata dia.

Karenanya, Ramli mendorong pemerintah pusat maupun provinsi agar bisa membangun pasar induk beras di Sulawesi Selatan agar bisa menjadi sentral penjualan bagi masyarakat. Ant

BERITA TERKAIT

Tuntut Transparansi, Impor Beras Harus Diaudit - BUNTUT KETIDAKSINKRONAN DATA

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan masih jauh dari harapan. Pasalnya, penyakit pemerintah dalam mengatasi keterbatasan pasokan…

Mobil88 Targetkan Penjualan Tumbuh 15%

Jelang musim mudik Lebaran, tren penjualan mobil bekas kembali meningkat. Hal itu bahkan sudah terlihat sejak sebelum datangnya bulan Ramadan,…

KPPU Dorong Pelaku Usaha Ciptakan Iklim Kondusif

KPPU Dorong Pelaku Usaha Ciptakan Iklim Kondusif  NERACA Solo - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pelaku usaha menciptakan iklim…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden ke-3 RI - Sasaran Reformasi Masih Jauh

Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden ke-3 RI  Sasaran Reformasi Masih Jauh  Jakarta - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan reformasi…

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi, menilai, subsidi…

KPK Fasilitasi Dua Kementerian Konflik Tenurial Trenggalek-Telukjambe

KPK Fasilitasi Dua Kementerian Konflik Tenurial Trenggalek-Telukjambe NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…