Menteri LHK: Paradoks Ekonomi dan Lingkungan Perlu Solusi

NERACA

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan paradoks antara ekonomi dan lingkungan hidup tiga tahun terakhir perlu terus dicarikan solusi agar dampak yang dihasilkan bisa diarahkan untuk kesejahteraan dan keberlanjutan.

"Pemecahan ini yang saya harapkan bisa kita dapat dari hasil Environmental Outlook 2018. Kita buat solusinya, kita kerjakan, dan kita evaluasi nanti. Namun, yang jelas harus meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan," kata Siti saat membuka Environmental Outlook 2018 di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (15/1).

Menurut dia, sejumlah persoalan kerusakan lingkungan mulai dari deforestasi hutan dan lahan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), pencemaran air dan udara yang dicarikan solusinya. Kementerian membuka diri kepada semua pemangku kepentingan, terutama yang ada di akar rumput sehingga cara kemitraan dalam kerja sama membenahi kondisi lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini sekaligus menjadi kekuatan dalam konteks pengembangan infrastruktur hingga contoh konkretnya untuk pelaksanaan Asian Games 2018. Selain itu, soal konfliks tenurial, diselesaikan bersama-sama," ujar dia.

Ia mengakui bahwa dalam 3 tahun terkahir ini berbagai persoalan lingkungan yang cukup serius tidak bisa diselesaikan dengan singkat.

Ketua Komisi VII Herman Khoiron dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Environmental Outlook 2018 menjadi agenda yang mampu memberi dasar dan pondasi kuat untuk kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2018 yang lebih lestari dan adil bagi masyarakat banyak.

Sejumlah capaian seperti berkurang drastisnya titik api dari kebakaran hutan dan lahan 2017 merupakan prestasi. Untuk rehabilitasi kawasan kritis, menurut dia, harus dilakukan secara gradual, tidak bisa masif, dan itu akan berat dilakukan dengan anggaran kementerian yang hanya mencapai lebih kurang Rp7 triliun.

"Ditambah pekerjaan yang harus dilakukan tidak hanya rehabilitasi 'kan. Ada persoalan pelestarian hingga penegakan hukum yang tentu tidak sedikit membutuhkan dana," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, kinerja KLHK sejauh ini masih "on the track" dengan tujuan-tujuan yang masih terukur.

Terkait dengan regulasi, Herman memandang perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai sumber daya alam dan ekosistemnya. Titik beratnya bagaimana nilai manfaat sekaligus perlindungan pada masa depan sumber daya alam itu tercapai.

Menuju Indonesia emas pada tahun 2045, lanjut dia, seharusnya ada instrumen yang kuat untuk mencapai kinerja sektor lingkungan hidup dan kehutanan menuju kelestarian dan pemanfaatan yang baik dan berkelanjutan."Isunya banyak. Maka, keikutsertaan seluruh instrumen dan masyarakat harus hadir di sini," kata dia.

Environmental Outlook 2018 yang digelar KLHK di Manggala Wanabakti menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati, Direktur KPBB Ahmad Syarifuddin, aktivitas peduli sampah Wilda Yanti, Merah Johansyah dari JATAM, jurnalis senior Harian Kompas Briggita Isworo, akademisi IPB Alam F. Koropitan, Sonia Buftheim dari Bali Fokus, dan Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf. Ant