Menkopolhukam - Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jenderal TNI (Purn) Wiranto

Menkopolhukam

Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan Provinsi Jawa Barat masuk dalam daerah "panas" yang rawan akan terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"Jabar termasuk daerah yang 'panas', daerah yang cukup besar potensi untuk sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kita tahu masyarakat Jabar tidak menginginkan itu," kara Wiranto, usai menghadiri Rapat Sosialisasi Penataan Sungai Citarum, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (16/1).

Ia mengatakan keikutsertaan serta kesadaran masyarakat akan pendidikan politik yang baik diyakininya bisa mencegah terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat di mana mereka ikut bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya akan lebih mudah untuk pemerintah, aparat keamanan dalam menjaga agar proses politik bisa berlangsung dengan baik," ujar Wiranto.

Menurut dia, tahun 2018 merupakan tahun politik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Koordinator Bidang Polhukam."Dan kami mengharapkan di tahun politik ini dapat berlangsung aman, dan ini harus kita jaga stabilitas politiknya. Maka tugas saya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas politik ke depan nanti agar bisa melakukan proses politik secara bermartabat," kata dia.

Saat ini, pihaknya sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Potensi itu banyak sekali, kan sudah ada indeks keamanan pemilu dari Bawaslu atau kepolisian itu ada. Daerah mana yang rawan atau daerah mana yang berpotensi rawan konflik. Itu sudah ada di catatan kami," kata dia.

Saat ini, lanjut Wiranto, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam sedang mencoba menetralisir segala macam potensi-potensi yang dapat menimbulkan kerawanan konflik saat Pilkada Serentak 2018 berlangsung."Agar pada saatnya nanti, kerawanan itu bisa hilang. Intinya adalah pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjaga pemilu yang bermartabat," kata dia pula. Ant

BERITA TERKAIT

Gubernur Jabar Tawarkan Solusi Gaet Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Gubernur Jabar Tawarkan Solusi Gaet Peserta BPJS Ketenagakerjaan NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menawarkan solusi kreatif…

Sekda Iwa Beberkan Strategi Tekan Inflasi Jabar

Sekda Iwa Beberkan Strategi Tekan Inflasi Jabar NERACA Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, membeberkan sejumlah…

Jabar Gandeng Badan Informasi Geospasial Petakan Kawasan Pertanian

Jabar Gandeng Badan Informasi Geospasial Petakan Kawasan Pertanian NERACA Bandung - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat aturan…

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian NERACA Jakarta - Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012,…

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal terkait…