Menkopolhukam - Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jenderal TNI (Purn) Wiranto

Menkopolhukam

Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan Provinsi Jawa Barat masuk dalam daerah "panas" yang rawan akan terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"Jabar termasuk daerah yang 'panas', daerah yang cukup besar potensi untuk sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kita tahu masyarakat Jabar tidak menginginkan itu," kara Wiranto, usai menghadiri Rapat Sosialisasi Penataan Sungai Citarum, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (16/1).

Ia mengatakan keikutsertaan serta kesadaran masyarakat akan pendidikan politik yang baik diyakininya bisa mencegah terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat di mana mereka ikut bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya akan lebih mudah untuk pemerintah, aparat keamanan dalam menjaga agar proses politik bisa berlangsung dengan baik," ujar Wiranto.

Menurut dia, tahun 2018 merupakan tahun politik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Koordinator Bidang Polhukam."Dan kami mengharapkan di tahun politik ini dapat berlangsung aman, dan ini harus kita jaga stabilitas politiknya. Maka tugas saya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas politik ke depan nanti agar bisa melakukan proses politik secara bermartabat," kata dia.

Saat ini, pihaknya sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Potensi itu banyak sekali, kan sudah ada indeks keamanan pemilu dari Bawaslu atau kepolisian itu ada. Daerah mana yang rawan atau daerah mana yang berpotensi rawan konflik. Itu sudah ada di catatan kami," kata dia.

Saat ini, lanjut Wiranto, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam sedang mencoba menetralisir segala macam potensi-potensi yang dapat menimbulkan kerawanan konflik saat Pilkada Serentak 2018 berlangsung."Agar pada saatnya nanti, kerawanan itu bisa hilang. Intinya adalah pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjaga pemilu yang bermartabat," kata dia pula. Ant

BERITA TERKAIT

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah NERACA Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno…

Memacu Daerah Tumbuh

Ketika Presiden Jokowi memanggil pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) ke Istana beberapa waktu lalu, merupakan pertanda pemerintahan pusat serius memperhatikan potensi…

Anggota DPR: RUU Daerah Kepulauan Atasi Kesenjangan

Anggota DPR: RUU Daerah Kepulauan Atasi Kesenjangan NERACA Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menilai platform Rancangan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016…

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK NERACA Jakarta - Dokumen mengenai hasil keputusan Rapat Kabinet Terbatas…

Ketua MPR - Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan

Zulkifli Hasan Ketua MPR Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan Jakarta - Ketua Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat…