Menkopolhukam - Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jenderal TNI (Purn) Wiranto

Menkopolhukam

Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan Provinsi Jawa Barat masuk dalam daerah "panas" yang rawan akan terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"Jabar termasuk daerah yang 'panas', daerah yang cukup besar potensi untuk sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kita tahu masyarakat Jabar tidak menginginkan itu," kara Wiranto, usai menghadiri Rapat Sosialisasi Penataan Sungai Citarum, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (16/1).

Ia mengatakan keikutsertaan serta kesadaran masyarakat akan pendidikan politik yang baik diyakininya bisa mencegah terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat di mana mereka ikut bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya akan lebih mudah untuk pemerintah, aparat keamanan dalam menjaga agar proses politik bisa berlangsung dengan baik," ujar Wiranto.

Menurut dia, tahun 2018 merupakan tahun politik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Koordinator Bidang Polhukam."Dan kami mengharapkan di tahun politik ini dapat berlangsung aman, dan ini harus kita jaga stabilitas politiknya. Maka tugas saya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas politik ke depan nanti agar bisa melakukan proses politik secara bermartabat," kata dia.

Saat ini, pihaknya sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Potensi itu banyak sekali, kan sudah ada indeks keamanan pemilu dari Bawaslu atau kepolisian itu ada. Daerah mana yang rawan atau daerah mana yang berpotensi rawan konflik. Itu sudah ada di catatan kami," kata dia.

Saat ini, lanjut Wiranto, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam sedang mencoba menetralisir segala macam potensi-potensi yang dapat menimbulkan kerawanan konflik saat Pilkada Serentak 2018 berlangsung."Agar pada saatnya nanti, kerawanan itu bisa hilang. Intinya adalah pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjaga pemilu yang bermartabat," kata dia pula. Ant

BERITA TERKAIT

Wagub Jabar Mulai Evaluasi 11 BUMD

Wagub Jabar Mulai Evaluasi 11 BUMD NERACA Bandung - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mulai mengevaluasi 11…

Wapres Jelaskan Alasan Kepala Daerah Korupsi

Wapres Jelaskan Alasan Kepala Daerah Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan sedikitnya ada tiga alasan dibalik…

Wagub Jabar Siapkan Penyehatan BUMD

Wagub Jabar Siapkan Penyehatan BUMD NERACA Bandung - Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul menyiapkan sejumlah langkah untuk menyehatkan badan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Akademisi Minta Negara Lindungi Saksi Ahli Korban Kriminalisasi

Akademisi Minta Negara Lindungi Saksi Ahli Korban Kriminalisasi NERACA Jakarta - Para akademisi meminta negara untuk melindungi saksi ahli yang…

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK

Narapidana Korupsi Gugat Aturan Remisi ke MK NERACA Jakarta - Narapidana kasus korupsi, Tafsir Nurchamid, mengajukan permohonan pengujian Pasal 14…

MA Siapkan 977 SDM untuk Pengadilan Baru

MA Siapkan 977 SDM untuk Pengadilan Baru NERACA Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyiapkan 977 aparatur peradilan sebagai sumber daya…