Menkopolhukam - Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jenderal TNI (Purn) Wiranto

Menkopolhukam

Jabar Daerah Rawan Konflik Pilkada

Bandung - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan Provinsi Jawa Barat masuk dalam daerah "panas" yang rawan akan terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"Jabar termasuk daerah yang 'panas', daerah yang cukup besar potensi untuk sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kita tahu masyarakat Jabar tidak menginginkan itu," kara Wiranto, usai menghadiri Rapat Sosialisasi Penataan Sungai Citarum, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (16/1).

Ia mengatakan keikutsertaan serta kesadaran masyarakat akan pendidikan politik yang baik diyakininya bisa mencegah terjadi konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat di mana mereka ikut bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya akan lebih mudah untuk pemerintah, aparat keamanan dalam menjaga agar proses politik bisa berlangsung dengan baik," ujar Wiranto.

Menurut dia, tahun 2018 merupakan tahun politik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Koordinator Bidang Polhukam."Dan kami mengharapkan di tahun politik ini dapat berlangsung aman, dan ini harus kita jaga stabilitas politiknya. Maka tugas saya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas politik ke depan nanti agar bisa melakukan proses politik secara bermartabat," kata dia.

Saat ini, pihaknya sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018."Potensi itu banyak sekali, kan sudah ada indeks keamanan pemilu dari Bawaslu atau kepolisian itu ada. Daerah mana yang rawan atau daerah mana yang berpotensi rawan konflik. Itu sudah ada di catatan kami," kata dia.

Saat ini, lanjut Wiranto, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam sedang mencoba menetralisir segala macam potensi-potensi yang dapat menimbulkan kerawanan konflik saat Pilkada Serentak 2018 berlangsung."Agar pada saatnya nanti, kerawanan itu bisa hilang. Intinya adalah pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjaga pemilu yang bermartabat," kata dia pula. Ant

BERITA TERKAIT

Penyebaran Hoax Saat Pilkada Diklaim Sulit Dibasmi

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai penyebaran berita-berita bohong dan palsu yang menjurus fitnah (hoax) dalam kontestasi Pilkada 2018 sulit…

Menkopolhukam - Penegakan Hukum Diharapkan Lebih Profesional

Wiranto Menkopolhukam Penegakan Hukum Diharapkan Lebih Profesional Nusa Dua, Bali - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto berharap…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPR - Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Bambang Soesatyo Ketua DPR  Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang…

UU Kewirausahaan Diharapkan Berikan Perlindungan Usaha Mikro

UU Kewirausahaan Diharapkan Berikan Perlindungan Usaha Mikro NERACA Bantul - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Undang-undang (UU) Kewirausahaan…

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…