Menatap IPO Bank Syariah

Oleh: Syafaat Muhari, Peneliti IBFI, Universitas Trisakti

Pasar modal syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak pengembangan awalnya pada tahun 2000. Meskipun telah memiliki banyak daftar emiten saham syariah, namun baru ada satu bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari total 43 bank yang sudah listing di bursa. Saat ini, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia adalah 13 bank yang berarti masih ada 12 bank syariah lain yang berpotensi untuk melakukan initial public offering (IPO).

Harapan bagi bank-bank syariah go public sebenarnya sudah muncul beberapa tahun terakhir namun tidak kunjung terlaksana. Beberapa bank syariah dinilai sudah layak untuk melantai di bursa. Satu keunggulan penting yang dimiliki jika bank syariah telah melantai di pasar modal adalah mendapatkan dana tambahan, dengan menunjukkan prospektus yang baik maka saham bank syariah yang akan dijual dapat diserap pasar. Jika bank syariah berhasil mendapatkan modal tambahan di pasar modal, hal ini dapat meningkatan ambang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sehingga berkesempatan untuk berpartisi pada pada proyek-proyek yang bernilai tinggi.

IPO juga dapat menjadi indikator umum penilaian kinerja bank syariah oleh investor sebagaimana yang dicerminkan oleh perkembangan harga sahamnya. Disamping itu, investor seperti dana pensiun dan asuransi berbasis syariah memiliki portofolio investasi yang makin beragam dengan melantainya saham bank syariah di pasar modal.

Adanya dana tambahan sangat penting bagi bank syariah, terutama dengan meningkatnya kebutuhan nasabah agar produk-produk yang ada semakin beragam. Dipasar modal, bank Syariah harus membayar dividen kepada investor hanya saja tidak seperti dana bagi hasil atau bonus kepada nasabah yang harus disediakan secara periodik dan teratur selama sebulan sekali. Dividen tidak harus dibayarkan jika memang perusahaan sedang menderita kerugian.

Jika kita mengamati data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara keseluruhan bank syariah berhasil memperoleh Return on Equity (ROE) sebesar 6,77% per-Oktober 2017. ROE pada dasarnya adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan besaran laba yang diperoleh oleh pemegang saham berdasarkan dana yang diinvetasikan. Tingkat pengembalian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan return deposito di bank syariah sebesar 5,75% pada periode yang sama sehingga diharapkan dapat menarik investor yang berminat pada instrumen investasi syariah.

Jika dilihat dari tingkat keuntungan bagi pemodal, bank syariah yang berada pada BUKU II dengan jumlah modal 1-5 triliun rupiah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah dikelas lain. Di periode yang sama bank syariah BUKU II mampu memperoleh ROE sebesar 9,66%. Salah satu bank syariah yang merupakan anak usaha dari bank pelat merah bahkan berhasil memperoleh nilai ROE dua digit.

Sayangnya, tingkat ROE dari bank syariah masih kalah dibandingkan dengan bank konvensional pada periode yang sama mampu memperoleh ROE rata-rata sebesar 14,48%, bahkan nilai ROE untuk Bank BUKU IV rata-rata mencapai 18,09%. Perbandingan dengan Bank BUKU IV memang tidak sebanding, namun jika dibandingkan Bank konvensional BUKU I hingga III pun masih cukup jauh dimana bank konvensional pada kelompok ini memperoleh rata-rata ROE sebesar 10,24%.

Dengan kondisi seperti ini maka timbul pertanyaan apakah penawaran saham perdana oleh bank-bank syariah yang ingin melantai di bursa dapat menarik minta investor untuk menanamkan modalnya?. Sederhananya, rekam kinerja yang apik dan prospek masa depan yang menguntungkan adalah syarat bagi suatu perusahaan untuk meyakinkan calon investor, termasuk bagi bank syariah.

Bank syariah sendiri pernah menikmati profitabilitas yang cukup tinggi pada dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 namun perlahan melemah semenjak tahun 2014. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, perkembangan bank syariah dalam beberapa tahun terakhir memang sedang melambat.

Hal ini tidak mengherankan mengingat pada prinsipinya bank syariah lebih mengutamakan pembiayaan pada sektor ekonomi riil sehingga pelemahan pertumbuhan sektor riil berdampak pada kinerja bank syariah. Selain itu, selama kurun waktu 2005 hingga 2016, rata-rata lebih dari 60% pembiayaan bank syariah di Indonesia dialokasikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan konsumsi, yang artinya lebih banyak digunakan untuk pembiayaan produktif.

Meskipun nantinya go public dapat berdampak positif bagi bank syariah, didalamnya terdapat sejumlah tantangan. Namun hal yang paling utama untuk menjaga kepercayaan investor adalah bagaimana mempertahankan kinerja perseroan agar tetap bagus. Untuk itu, bank syariah harus mampu meyakinkan calon investor bahwa prospek industri bank syariah akan cerah kedepannya seiring dengan tren peningkatan sektor bisnis halal.

Dengan kondisi seperti ini, maka bank syariah harus menentukan dengan matang kapan sebaiknya melakukan IPO agar dapat memberikan manfaat yang nyata baik oleh emiten maupun investor.

BERITA TERKAIT

Baru Dua Anggota Apindo Yang Siap IPO - Momentum Tepat Gelar IPO

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga mencapai rekor baru, dinilai menjadi momentum yang tepat untuk…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Perusahaan Belum Untung Juga Bisa IPO - Sikapi Keluhan Go-Jek

NERACA Jakarta –Keluhan CEO Go-Jek terkait hambatan untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) karena aturan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Peran Pers dalam Menangkal Isu SARA

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru SARA menjadi permasalahan yang mudah sekali dihembuskan dan menyulut emosi. Pada…

Revitalisasi Ide Poros Maritim

  Oleh: Prof. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Centre Pelan tetapi pasti ide poros maritim ditelan program harian lain dalam bernegara.…

Tumbuh Berani di Tengah Gelombang

Oleh: Mochammad Bayu Tjahono, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Tak salah jika menyebut tahun 2018 merupakan tahun politik. Pada 27…