Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia, yang selama beberapa tahun terakhir secara perlahan sudah menunjukkan perbaikan. “Kita sudah tahun ketiga melakukan perbaikan peringkat di dalam EoDB. Jadi lebih kurang tahu kiatnya bagaimana,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi EoDB di Jakarta, Senin (15/1).

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada posisi ke-72 dari 190 negara dalam indeks kemudahan berusaha 2018. Prestasi tersebut melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat di tahun sebelumnya. Pada 2017, posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari posisi 106 ke peringkat 91. Menurut Darmin, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan pada enam indikator kemudahan berusaha. Indikator-indkator tersebut adalah indikator dengan peringkat di atas 100.

Indikator yang akan jadi prioritas untuk diperbaiki di antaranya "Starting Business" (144), "Dealing with Construction Permits" (108), "Registering Property" (106), "Enforcing Contracts" (145), "Paying Taxes" (114) dan "Trading Across Borders" (112). "Kami akan banyak fokus kepada indikator-indikator yang masih jelek. Cara ini ditempuh untuk memastikan kita bisa mencapai perbaikan yang berarti pada tahun ini," ucap dia.

Darmin menjelaskan perbaikan di indikator-indikator tersebut sangat penting untuk mencapai peringkat EoDB Indonesia berada di posisi ke-40. Terkait hal tersebut, pemerintah akan segera melakukan sejumlah perbaikan khususnya dari aspek izin, prosedur dan waktu agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan fokus pada tiga aspek untuk mendukung perbaikan kualitas kemudahan berusaha Indonesia yang lebih baik. Budi Karya mengatakan tiga aspek tersebut adalah tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (delivery order online/DO), dan waktu bongkar muat.

Terkait tarif, Budi Karya mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengurangi tarif PNBP dari jasa transportasi laut yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. “Kami sepakat untuk menurunkan tarif tersebut, baik itu yang menjadi pemasukan korporasi maupun PNBP, sehingga angka-angka itu akan menjadi kompetitif," ucap dia.

Penurunan tarif PNBP tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk mendukung kualitas kemudahan berusaha Indonesia menjadi lebih baik. "Saya harus lapor dulu ke Kementerian Keuangan untuk turunkan itu. Dengan PNBP turun, setelah itu diharapkan volumenya naik. Kemenko Perekonomian pada prinsipnya setuju, intinya kami akan menurunkan PNBP," ucap Budi Karya.

Ia mengungkapkan penerapan penurunan tarif PNBP yang berlaku pada Kemenhub tersebut akan diberlakukan pada tahun ini. Selain masalah tarif, Kementerian Perhubungan juga menyoroti masalah pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (DO Online) untuk barang impor di pelabuhan dan waktu bongkar muat. "DO Online akan menjadi efektif atau dirasakan menjadi kemudahan kalau itu ada. Sekarang sudah ada yang kami buat dan sudah dimanfaatkan oleh beberapa 'shipping line', tinggal melakukannya lebih banyak," tutur Budi Karya.

DO Online adalah surat bukti penyerahan barang yang dikeluarkan perusahaan angkutan laut atau kuasanya kepada pemilik barang yang merupakan suatu bukti pengiriman barang. Mengenai waktu bongkar muat, Kemenhub sudah menyampaikan laporan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk berkolaborasi dengan tim dari Kemenko Perekonomian dan Bea Cukai. "Pada saat sudah menentukan 'dwelling time' tiga hari, ada 30-40 persen barang-barang itu masih di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya," ungkap Budi Karya.

 

BERITA TERKAIT

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita

Jokowi Resmikan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah Pasca  Bencana, Termasuk Huntap yang Dibangun Waskita NERACA Jakarta - Jokowi Resmikan…

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…