BI Kaji Penerapan Strategi Ganda

Senin, 06/02/2012

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) tengah melakukan kajian guna menerapkan strategi intervensi ganda alias twin strategy berupa intervensi di pasar valuta asing dan pasar obligasi pemerintah. Kebijakan dan strategi ini dinilai sebagai pintu masuk krisis untuk mengantisipasi kondisi di dalam negeri. "Sebuah strategi intervensi ganda atau a twin intervention strategy dalam pasar valuta asing dan pasar obligasi pemerintah secara simultan telah dilakukan," kata Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono di Jakarta,

Lebih jauh kata Hartadi, dampak krisis AS dan Eropa memang lebih ditujukan dan diprioritaskan kepada sektor finansial. Apalagi sector ini sangat rentan. "Strategi itu difokuskan untuk menstabilkan financial market," tambahnya

Pada pasar valuta asing, BI menyediakan likuiditas valas ke pasar demi memitigasi volatilitas rupiah yang berlebihan. Meskipun rupiah terdepresiasi tapi masih dalam keadaan terkendali dan tetap sejalan dengan mata uang regional lainnya. "Sementara itu pada pasar obligasi pemerintah, BI memakai rupiah dari pasar valas untuk membeli obligasi di pasar sekunder. BI lalu menjual dolar AS dan menyerap rupiah yang dipakai untuk membeli obligasi pemerintah," jelasnya

Hartadi optimis, dua kebijakan dan strategi ini ampuh memberikan efek terkait surat utang negara. “Dua strategi ini bisa menstabilkan harga Surat Berharga Negara dari kejatuhan yang cepat," papanya

Bila menimbang hasil dari obligasi bertenor 10 tahun pernah naik mencapai 8% namun akhir-akhir ini melorot hingga 6,3%. "Kita juga bisa menstabilkan nilai tukar rupiah dengan strategi ini," tuturnya

Sementara itu terkait BI rate, Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI), Wimboh Santoso mengaku, sulit memangkas bunga kredit ritel. Pasalnya, bisnis pada industri perbankan bukan bisnis dengan dana kecil melainkan butuh modal dana tinggi. “Bisnis ini membutuhkan pembiayaan dana tinggi”, ujarnya

Terhitung per Januari 2012 hingga awal Februari, tercatat satu perbankan swasta yang mencantumkan suku bunga dengan singel digit (satu digit) yakni Bank Central Asia (BCA). BCA mampu mengekor BI Rate dengan perbedaan di atas 300 basis points (BPS), yakni 9,00% untuk Kredit Korporasi (KK). Selanjutnya untuk Kredit Ritel 10,50%, konsumsi kredit Pemilikan Rumah (KPR) 7,50% dan konsumsi non KPR 8,64%.

Menurut Wimboh, setiap bank menargetkan tingkat SBDK satu digit di rencana bisnis bank (RBB). Penurunan bunga kredit masih harus mempertimbangkan pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhan kredit dan target laba. "Tren bunga kredit mulai menurun," tambahnya

Selain BCA, Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD Bali), SBDK ritel 43 bank lain masih dua digit. HSBC mematok suku bunga untuk KK 9,75%, KR 9,75% dan KPR 8,75%. Sedangkan BPD Bali mematok suku bunga untuk KK 8,79%, KR 9,43%, KPR 8,72% dan non KPR 10,41%.

Sementara itu, Jahja Setia Atmadja, Presiden Direktur BCA menuturkan, debitur-debitur korporasi BCA sudah mencicipi SBDK rendah. Meski akhirnya bank perlu memperhitungkan risiko. "Tingkat bunga kredit itu sudah berlaku sekarang. Namun, perlu ada syarat-syarat tergantung penilaian risiko kredit," tandasnya Jahja.

Ditempat terpisah, Tony Prasetyantono, Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, kebijakan mengumumkan SBDK belum menjadi alat penekan efektif dalam rangka penurunan bunga kredit. Nasabah tidak berpindah bank hanya karena mengetahui bunga kredit bank lain lebih rendah.

Tony mengingatkan, jika bank tidak menurunkan SBDK, bank sentral bisa memberikan berbagai sanksi. Sanksi terberatnya yakni fit and proper test ulang ke perbankan yang “membandel”. BI menganggap si bankir gagal memenuhi komitmen yang dibuat dalam RBB. **maya