Kementan: Beras Impor Tidak Dijual Secara Umum

NERACA

Jakarta-Kementerian Pertanian menegaskan impor beras sebanyak 500.000 ton masuk kategori beras khusus, yang ditujukan terutama untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan dan catering. Sementara Guru Besar IPB mengkhawatirkan beras impor dari Vietnam dan Thailand berpotensi harga gabah jatuh di tingkat petani.

Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono, beras yang diimpor oleh Kementerian Perdagangan tersebut dikategorikan ke dalam beras khusus, yang ditujukan terutama untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan, dan katering. "Sehingga dalam penjualannya pun juga akan bekerja sama dengan ritel, tidak dijual secara umum," ujarnya di Pontianak seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (13/1)

Impor beras tersebut, menurut Momon karena pasokan beras khususnya di ibukota negara belum optimal. Sehingga harga beras cenderung naik dan keputusan pemerintah untuk menekan harga tersebut melalui impor beras dengan jumlah terbatas.

Khusus untuk Provinsi Kalbar, menurut Momon, karena sudah mencukupi tentunya tidak akan menggunakan beras impor. Hal tersebut terkait dengan peningkatan positif produksi di Kalbar, sehingga beras impor ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan harga gabah di tingkat petani. "Untuk provinsi Kalimantan Barat surplus dan mencukupi untuk kebutuhan. Kalau mencukupi ya tidak perlu beras impor," ujarnya.

Secara terpisah, Guru Besar IPB Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa mengatakan, beras impor sebanyak 500.000 ton yang akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand berpotensi membuat harga gabah ditingkat usaha tani akan jatuh.

Menurut dia, keputusan impor beras yang dilakukan pemerintah sudah sangat telat karena mendekati masa panen raya padi di Indonesia pada Maret 2018. "(Impor) akan memakan waktu hampir dua bulan. Nah, ketika beras ini masuk ke Indonesia dan terdistribusi ke konsumen, sudah panen raya pada Maret. Akan menghancurkan harga gabah ditingkat usaha tani," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, keputusan impor akan memiliki dampak pada psikologis pasar untuk segera menurunkan harga beras jenis medium, walaupun stok beras di tingkat pedagang sedang mengalami penurunan. "Harapannya memang dengan pengumuman impor ini akan memiliki dampak psikologis menurunkan harga, walaupun tidak yakin," ujarnya.

Menurut Andreas, saat ini stok beras di tingkat pedagang sedang mengalami masa kritis, sehingga harga beras semakin meningkat tajam. "Kalau dulu stok di pedagang ini masih mencukupi atau mereka bermain dengan stok. Ketika ada pengumuman impor, mereka akan melepas barang karena khawatir akan semakin rugi mereka. Tapi sekarang kemungkinan enggak terjadi karena stoknya tidak ada di pedagang," tutur dia.

Sebelumnya pemerintah kembali membuka keran impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan lonjakan harga beras dan pasokan beras yang sedang menurun. "Saya sampaikan tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam dalam negeri," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Mendag mengatakan, pihaknya menujuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI sebagai importir. "500.000 ton berasal dari Vietnam dan Thailand," ujar Enggar di Jakarta, pekan lalu.

Kemudian dari sisi waktu, pasokan beras impor tersebut akan tiba di Indonesia pada akhir Januari mendatang. Dengan jadwal kedatangan itu maka tidak akan mengganggu masa panen raya padi di Indonesia pada Februari hingga Maret mendatang.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Jakarta, Sabtu (13/1) juga mempertanyakan apakah dengan kebijakan itu harga akan turun. Jangan, justru yang dikhawatirkan akan menimbulkan panic buying seperti operasi pasar yang besar maupun kebijakan impor.

 “Jika masalah di sisi distribusi, yang mengakibatkan cadangan besar kita tidak cukup, Bulog juga harus dievaluasi. Tugas Bulog adalah menyerap beras hasil petani, tugas ini lebih kompleks dibanding impor,” ujarnya. Padahal, menurut dia, belum hilang dalam ingatan kalau pemerintah berjanji tidak akan terjadi gejolak harga.

Akan tetapi, mana janjinya sekarang? Selama ini masyarakat dininabobokan dengan keberadaan data perberasan, sampai-sampai pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan ke depan. “Namun faktanya harga beras naik. Siapa yang mau ambil tanggung jawab?” ujarnya melalui akun twitter-nya @Fahrihamzah, Sabtu (13/1).

Sekarang, lanjut Fahri, semuanya baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan. Mestinya, pemerintah berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal Januari tahun 2018 ini, bukan semata karena faktor supply dan demand atau faktor cuaca, sampai soal mal praktik kebijakan. mohar

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…