Daerah Dituding Penyebab Kisruh Tambang

NERACA

Jakarta---Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kecewa dengan perilaku sejumlah bupati. Karena sejumlah kebjakanya menyebabkan ribuan izin tambang di daerah banyak yang tumpang tindih dan menimbulkan kisruh. "Saya sudah buat edaran pada gubernur agar para gubernur itu memanggil bupati-bupati yang daerahnya mempunyai masalah dianalisa dicarikan solusinya, kalau nggak bisa diselesaikan akan dilaporkan kepada saya untuk mendapatkan penyelesaian bersama," kata Menteri ESM, Jero Wacik di Jakarta,

Lebih jauh kata Jero, surat edaran tersebut sudah diteribitkan hari ini untuk seluruh gubernur yang di daerahnya terdapat permasalahan tumpang tindih lahan. Jumlah gubernur yang dikirimkan surat edaran cukup banyak. "Lokasinya di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Pokoknya banyaklah," terangnya

Selain masalah tumpang tindih izin lahan, Jero juga menyatakan banyak masalah pembagian hasil tambang di daerah yang tidak adil. Jero meminta para bupati bisa saling bekerjasama jangan malah berebutan soal izin lahan tambang. "Jangan menganggap kayak negara lain, misalnya dengan Malaysia dan Australia itu boleh satu jengkal kita bela tapi kalau sesama provinsi dan gubernur ya yang rukun-rukunlah, sama-sama negara kok," paparnya

Di tempat yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan tumpang tindih lahan tambang juga merupakan peninggalan masa lalu. "Pada prinsipnya adalah kita menyadari bahwa begitu banyak persoalan peninggalan-peninggalan masa lalu yang tidak diselesaikan itu bisa menimbulkan keresahan. Kita tidak ingin menengok ke belakang intinya kita ingin selesaikan," kata Hatta.

Saat ini diakui Hatta ada ribuan izin tambang yang tumpang tindih. Jika ini dibiarkan menurut Hatta bisa mengganggu investasi pertambangan di Indonesia. "Jangan dengan hal-hal seperti itu investor kita nervous, khawatir," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengungkapkan, Blok Mahakam mestinya dikelola perusahaan nasional pasca berakhir masa konsesinya dengan perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesie pada 2017. "Pihak nasional yang kelola Mahakam bisa Pertamina, perusahaan swasta, atau daerah," ungkapnya

Guru Besar ITB itu menambahkan, pengelolaan Blok Mahakam yang akan habis masa konsesinya pada 2017 bisa meniru pola East Natuna. Pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok East Natuna kepada Pertamina dan selanjutnya BUMN itu mengajak mitra lain termasuk pengelola lama, ExxonMobil. "Jadi, Total yang kini mengelola Mahakam, bisa ikut lagi," terangnya

Menurut Widjajono, keputusan pengelolaan Mahakam dilakukan pada 2012, sehingga perusahaan nasional bisa bekerja sama dengan Total sampai benar-benar dialihkan setelah 2017. Meski bermitra, perusahaan nasional mesti memegang saham mayoritas dan menjadi operator Mahakam.

Sebelumnya, Pertamina mengajukan rencana akuisisi 51 persen hak pengelolaan Mahakam pada 2017. Pertamina sudah melayangkan surat resmi rencana akuisisi tersebut ke Kementerian ESDM. Blok Mahakam merupakan ladang strategis yang akan habis kontraknya pada 2017. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ini Penyebab Bau Mulut dan Cara Mengatasinya

Meski sepele, tapi bau mulut bisa berdampak pada kepercayaan diri seseorang. Selain itu, bau mulut juga bisa jadi pertanda beberapa…

Pemda Jateng Tunda Rilis Obligasi Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak melanjutkan rencana penerbitan obligasi daerah seniai Rp1,2 triliun. Padahal, proses penerbitan obligasi tersebut telah mendapat…

Sinkronisasi Pusat – Daerah Masih Jadi Hambatan Investasi

      NERACA   Jakarta - Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…