NERACA

Jakarta---Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) terus menuai kritik. Karena kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya pemaksaan kehendak. "Ini namanya pemaksaan kehendak," kata Dekan Fakultas Teknik UI Depok Bambang Sugiarto di Jakarta,4/2

Lebih jauh kata Bambang, peningkatan kebutuhan energi perlu diantisipasi melalui kebijakan energi nasional yang komprehensif dan integratif.  Alasanya, mengingat masyarakat yang terpaksa konsumtif terhadap konsumsi BBM untuk kendaraan bermotor 2011 mencapai Rp160 triliun. Serta untuk pembangkit tenaga listrik sekira Rp90 triliun. "Total subsidi 2011 sudah mencapai Rp700 triliun.

Padahal, kata Bambang, mestinya pemerintah bisa membangun moda transportasi yang hemat BBM. “Kalau saja Rp2 triliun untuk rencana bangun moda transportasi, serta untuk bahan bakar yang efisien, maka Insya Allah nusantara bisa cepat mengurangi ketergantungannya pada energi fosil," imbuhnya

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, nilai subsidi tidak bisa dibatasi dengan menaikkan harga baik BBM atau listrik. "Karena nilai subsidi yang kita mau alokasikan itu, kalau dibatasi harga, harga itu kita tidak bisa kendalikan, karena itu terkait dengan harga minyak internasional," terangnya.

Menurut Agus,  kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak bisa mengimbangi kenaikan harga minyak internasional.  "Kalau seandainya harga minyak internasional itu meningkat, otomatis nanti secara volume akhirnya yang ingin dicapai, tidak bisa dicapai," tambahnya

Mantan Dirut Bank Mandiri ini meminta pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dalam dua tahun terakhir ini selalu berkutat dengan masalah subsidi dipandang miring oleh investor global. "Kami merasa bahwa DPR cukup menyetujui besarnya nilai subsidi. Kalau seandainya penetapan harga itu tidak bisa dibatasi oleh DPR baik untuk harga BBM ataupun harga listrik," paparnya.

Lebih jauh Agus mengungkapkan pihaknya akan menghitung seberapa besar nilai subsidi berpengaruh terhadap volume. "Tetapi tidak bisa kemudian menetapkan harga. Kalau nanti ingin dilakukan pendalaman, paling jauh yang bisa dilakukan adalah subsidi dalam bentuk nilai rupiah per liter yang bisa disepakati atau subsidi dalam nilai per KwH bisa disetujui," jelas Agus.

Dikatakan Agus, subsidi BBM yang disetujui Rp3 ribu untuk tiap liternya atau subsidi listrik disetujui maksimum Rp800 per kwh. "Nah, subsidi yang Rp3 ribu dan listrik yang KwH ini, nanti dalam realitanya kalau harga minyak dunia itu naik atau turun, itu subsidi yang Rp3 ribu tetap akan diberikan kepada masyarakat," katanya.

Namun, Agus mengatakan dengan adanya kenaikan ini maka APBN berpotensi tidak sehat, tidak kredibel atau tidak sustainable karena adanya kemungkinan kekurangan BBM jika tidak dilakukan pembatasan. "(Kalau naikkan) harga itu kan nanti akibatnya volumenya tidak cukup. Nah ini kita harus sepakati," tegasnya. **cahyo