Wapres Lantik Pengurus Dewan Masjid Indonesia

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jumat (12/1) mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) masa khidmat 2017-2022. Kepengurusan ini hasil dari muktamar DMI ke VII yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Sejumlah pejabat negara masuk dalam kepengurusan DMI antara lain, Kepala Badan Intelijen Negara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Kemudian Jusuf Kalla menjelaskan hadirnya para pejabat tersebut bukan mewakili lembaganya. Mereka masuk kepengurusan sebagai pribadi. Para pejabat ini diharapkan bisa memberikan nasehat atau petunjuk agar manajemen pengelolaan masjid menjadi lebih baik.

"Pak Budi Gunawan bukan sebagai orang BIN, tapi bagaimana memberikan nasihat kepada kita bagaimana masjid itu tidak radikal. Menteri Agraria bukan untuk mengurus tanah masjid, tapi bagaimana masjid punya kepastian hukum. Sedangkan Kominfo sebagai penghubung," kata Jusuf Kalla.

Selain pejabat negara, ada pula sejumlah pengurus partai politik seperti Aksa Mahmud, Machfud Sidik, dan Salim Al Jufri. Jusuf Kalla mengatakan keberadaan mereka bersifat pribadi dan tidak mewakili partai politik manapun."Ini pribadi, sebagai umat yang dekat dengan masjid," jelas dia.

Sementara itu, Budi Gunawan yang dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar PP DMI, mengatakan Masjid menjadi salah satu tempat untuk mencerdaskan dan membangun kekuatan ekonomi umat. Karena itu, ia meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia agar DMI mampu mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat dakwah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat.

Menurut Budi, DMI dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keimanan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tingkat kesejahteraan. Purnawirawan polisi jenderal bintang empat itu menegaskan DMI harus tetap berjalan sesuai jalurnya untuk membantu kesejahteraan umat dan pemersatu umat di Indonesia.

Organisasi yang didirikan pada tahun 1972  ini juga dikatakannya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil makmur."Dengan kepengurusan DMI yang baru kami harapkan bisa bekerja sama dalam hal apa pun," ujar dia.

Sebelum menjabat Kepala BIN, Budi Gunawan berkiprah di kepolisan dengan jabatan terakhir Wakil Kapolri. Pasca pensiun sebagai Wakapolri, nama Budi Gunawan sempat muncul dalam beberapa poling lembaga survei sebagai figur yang dinilai tepat sebagai calon Wakil Presiden periode 2019 mendampingi Jokowi.

Salah satunya hasil polling Polmark Research Center yang menempatkan pasangan Jokowi - Budi Gunawan meraih suara 65 persen responden, unggul atas pasangan Jokowi - Muhaimin Iskandar (64), Jokowi - Chairul Tanjung (64,6), Jokowi - AHY (63,5), Jokowi - Gatot Nurmantyo (63,1) persen. Mohar